PERATURAN PRESIDEN

No Nama Peraturan Tentang Deskripsi
1. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan Rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita berperan sebagai alata operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Perkotaan Sarbagita 
[Download]
2. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar Salah satu tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antara wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Mamminasata 
[Download]
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Salah satu tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dengan memerhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan 
[Download]
4. Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan Tujuan penataan ruang di Pulau Kalimantan di antaranya adalah untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45%(empat puluh lima persen) dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-paru Dunia 
[Download]
5. Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2006 Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
[Download]
No Nama Peraturan Tentang Deskripsi
6. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Peraturan ini menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
[Download]
7. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sumatera 
[Download]
8. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Mengatur tentang tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 
[Download]
9. Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010 Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Merupakan perubahan/penyempurnaan terhadap Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
[Download]
10. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD serta pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD 
[Download]
No Nama Peraturan Tentang Deskripsi
11. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Mebidangro 
[Download]
12. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Memuat perubahan-perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
[Download]
13. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Presiden ini memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan jasa pelayanan terkait 
[Download]
14. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
[Download]
15. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda Kawasan Strategis Selat Sunda dikembangkan berdasarkan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda yang dilakukan sebagai upaya fasilitasi dan stimulus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan
[Download]
No Nama Peraturan Tentang Deskripsi
16. Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2011 Kebun Raya [Download]
17. Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi [Download]
18. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun [Download]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s