INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DIBIDANG PENATAAN RUANG

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DIBIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : UNDANG-UNDANG

 No 

Nomor Surat

Perihal

1

UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan dasar pokok-pokok Agraria

2

UU No. 9 Tahun 1960 Pokok-pokok kesehatan

3

UU No. 2 Tahun 1966 Hygiene

4

UU No. 4 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

5

UU No. 5 Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan

6

UU No. 11 Tahun 1974 Pengairan

7

UU No. 13 Tahun 1980 Jalan

8

UU No. 20 Tahun 1982 Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamananNegaraRI

9

UU No. 5 Tahun 1983 Landasan kontineer zone ekonomi eksklusif

10

UU No.5 Tahun 1984 Perindustrian

11

UU No. 9 Tahun 1985 Perikanan

12

UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

13

UU No. 4 Tahun 1992 Perumahan dan Permukiman

14

UU No. 24 Tahun 1992 (Persandingan) Penataan Ruang (Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader)

15

UU No. 23 Tahun 1997 Pengelolaan lingkungan hidup

16

UU No. 22 Tahun 1999   Pemerintahan Daerah 

17

UU No. 25 Tahun 1999 Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI BIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : PP

 No 

Nomor Surat

Perihal

1

PP No. 33 Tahun 1970 Perencanaan Hutan

2

PP No. 26 Tahun 1980 Jalan

3

PP No. 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air

4

PP No. 23 Tahun 1982 Irigasi

5

PP No. 29 Tahun 1982 Analisis Dampak Lingkungan

6

PP No. 5 Tahun 1990 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta

7

PP No. 8 Tahun 1990 Jalan Tol

8

PP No. 20 Tahun 1990 Pengendalian Pencemaran Air

9

PP No. 42 Tahun 1990 Perusahaan Umum (Perum) “Otorita Jati LUHUR”

10

PP No. 27 Tahun 1991 Irigasi

11

PP No. 35 Tahun 1991 Sungai

12

PP No. 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

13

PP No. 47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

14

PP No. 10 Tahun 2000 Ketelitian Peta

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DIBIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : KEPPRES

 No 

Nomor Surat

Perihal

1

Keppres No. 35/1973 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2

Keppres No. 41/1973 Daerah Industri Pulau Batam

3

Keppres No. 13/1976 Perencanaan Jabotabek

4

Keppres No. 27/1980 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan Tingkat II

5

Keppres No. 54/1980 Kebijaksanaan Mengenai Pencatatan Sawah

6

Keppres No. 15/1983 Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan

7

Keppres No. 23/1983 Tugas-tugas pokok Menteri Negara dan Ketua Bappenas

8

Keppres No. 48/1983 Penataan Kawasan Puncak

9

Keppres No. 8/1985 Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional

10

Keppres No. 79/1985 Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak

11

Keppres No. 52/1987 Terminal Peti Kemas

12

Keppres No. 53/1989 Kawasan Industri

13

Keppres No. 23/1990 adan Pengendalian Dampak Lingkungan

14

Keppres No. 32/1990 Pengelolaan Kawasan Lindung

15

Keppres No. 33/1990 Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri

16

Keppres No. 75/1993 Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional

17

Keppres No. 98/1993 Perubahan Keppres No. 53/1989 tentang Kawasan Industri

18

Keppres No. 16 Tahun 1994 Pelaksanaan APBN sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 6 Tahun 1999

19

Keppres No. 7 Tahun 1998 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan atau pengelolaan struktur

20

Keppres No. 136 Tahun 1998 Pokok-pokok organisasi lembaga Pemerintah Non Departemen

21

Keppres No. 114 Tahun 1999 Penataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur

22

Keppres No. 134 Tahun 1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara

23

Keppres No. 136 Tahun 1999 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

24

Keppres No. 389 Tahun 1999 Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kimbangwil

25

Keppres No. 355/M/Tahun 1999 Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional

26

Keppres No. 12 Tahun 2000 Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaaan Umum

27

Keppres No. 150 Tahun 2000 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DIBIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : INPRES

 No 

Nomor Surat

Perihal

1

Inpres No. 1/1969 Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi)

2

Inpres No. 9/1973 Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

3

Inpres No. 1/1976 Sinkromisasi pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum

4

Inpres No. 13/1976 Perencanaan Jabotabek

5

Inpres No. 2/1984 Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

6

Inpres No. 7/1987 Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata

7

Inpres No. 5/1990 Peremajaan Permukiman Rumah yang berada di atas tanah negara

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI BIDANG PENATAAN RUANG
KELOMPOK : PERMEN/KEPMEN

 No 

Nomor Surat

Perihal

1

Permendagri No. 9.1982 Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah

2

Permendagri No. 7.1986 Penetapan Batas Wilayahkotadi seluruhIndonesia

3

Permendagri No. 1/1987 Penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum, dan fasilitas sosial kepada Pemda

4

Permendagri No. 2/1987 Pedoman Penyusunan RencanaKota

5

Permendagri No. 22/1989 Tatalaksana Penerbitan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak

6

Permendagri No. 12 Tahun 1992 Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

7

Permen PU No. 39/PRT/1989 Pembagian wilayah sungai

8

Permen PU No. 42/PRT Tata laksana pengerahan jaringan irigasi kecil berikut wewenang pengurusan kepada perkumpulan Petani Pemakai Air

9

Permen PU No. 48/PRT/1989 Tata Laksana Pengerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut Wewenang Pengukurannya kepada Petani Pemakai Air

10

Permen PU No. 42 Tahun 1990 Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai

11

Permen PU No. 45/PRT/1990 Pengendalian mutu air pada sumber – sumber air

12

Permen PU No. 48/PRT/1990 Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai

13

Permen PU No. 49/PRT /1990 Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan air dan atau sumber air

14

Permen PU No. 52/PRT/1991 Kebijaksanaan umum P4S

15

Permen PU No. 63/PRT/1993 Garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai daerah penguasaan sungai

16

Permen PU No. 64/PRT/1993 Reklamasi Rawa

17

Permen PU No. 65/PRT/1993 Penyuluhan Pengairan

18

Permen PU No. 72/PRT/1993 Keamanan Bendungan

19

Kepmen PU No. 640/1986 Perencanaan Tata RuangKota

20

Kepmen PU No. 458/KPTS/1986 Ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan galian golongan c

21

Kepmen PU No. 459/KPTS/1986 Ketentuan Pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan galian golongan c ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan galian golongan c di daerah Tk. I Jabar

22

Kepmen PU No. 640/1986 Perencanaan Tata RuangKota

23

Kepmen PU No. 98/KPTS/1993 Organisasi keamanan bendungan

24

Kepmen PU No. 401/PRT/1997 Tata cara dan persyaratan ijin penggunaan ASA untuk pertambangan umum

25

Kepmen Kimbangwil Pengisian Jabatan Pimpinan Eselon II di lingkungan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah

26

Kepmen Permukiman & Pengembangan Wilayah No : 03/KPTS/M/XII/1999 Organisasi dan tata kerja Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah

27

Kepmen Permukiman & Prasarana Wilayah No : 327/KPTS/M/2002 Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang

28

Mendagri No. 34/1986No. 48/1983 Pelaksanaan Permendagri No. 7/1986 tentang Penetapan Batas-batas wilayahkotadi seluruhIndonesia

29

Mendagri No. 14/1988 Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan

30

Instruksi Mendagri No. 42 Tahun 1995 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

PRODUK-PRODUK PERATURAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

 No 

Nama Peraturan

Status

1

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penatagunaan Air Draft RPP sudah dibahas pada tingkat eselon I

2

RPP tentang Review dan Penyusunan kembali RTRW Kabupaten dan RTRW Propinsi Draft RPP baru dibahas pada tingkat Eselon II

3

PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Telah disahkan pada tanggal 30 Desember 1997 (PP no 47 th 1997)

4

RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Draft RPP selesai namun perlu penyesuaian dengan UU no 22 tahun 1999

5

RPP tentang Penataan Ruang Perdesaan Draft RPP selesai namun perlu penyesuaian dengan UU no.22 tahun 1999

6

RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Tertentu Draft RPP selesai namun perlu penyesuaian dengan UU no.22 tahun 1999

7

RPP tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

 

Draft  RPP  RTRWN 

 

8

Rancangan Kepmen  tentang Pedoman Review dan penyusunan  kembali RTRW Kabupaten dan Propinsi Sudah dibahas di BKTRN

9

Kepmen tentang Penataan Ruang Kota Sudah disyahkan pada tahun 1992

10

Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau (RTRWP)

versi 17 Oktober 2003

Draft RTRWP

versi 17 Oktober 2003

11

Rancangan Kepres Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan-Serawak-Sabah  versi 16 Oktober 2003 Draft Rakepres KASABA

versi 16 Oktober 2003

12

Rancangan Kepres Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur  versi 14 Juni 2004

(Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader)

(Klik untuk download)

Draft Rakepres Jabodetabek Punjur

versi 14 Juni 2004

(Untuk membaca file ini diperlukan AcrobatReader)

(Klik untuk download)

Sumber : Ditjen Penataan Ruang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s