Budaya Maritim

Budaya Maritim

 

Dalam sub modul ini akan diuraikan tentang karakteristik perikehidupan masyarakat di wilayah pesisir yang terkait dengan pola adaptasinya dalam hal pengelolaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengembangan kesejahteraan, pola tata permukiman dan tradisi pengelolaan ekosistem mereka dalam rangka menjamin kelangsungan komunitasnya.

 

1.3.1       Karakteristik Masyarakat Maritim (Nelayan) Indonesia

Zen (2000) telah menguraikan secara jelas maknaIndonesia sebagai Benua Maritim atau Benua Maritim Indonesia (BMI). Secara fisik, BMI ini merupakan satu kesatuan antara darat, laut, dan udara, yang bercirikan benua ditinjau dari sudut pandang iklim dan cuaca (klimatologi dan meteorologi), keadaan airnya (oseanografi), tatanan kerak bumi (geologi dan geofisika), keragaman biota (biologi) serta tatanan sosial-budayanya (antropologi).

Selain sifat-sifat seperti tersebut,Indonesiaterletak pada peretemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik, lempengEurasia, dan lempeng Samudra Hindia-Australia. Di sebelah Barat terdapat Paparan Sunda dengan laut dangkal, di tengah-tengah tedapat palung-palung laut dalam, di ujung Timur terdapat paparan Sahul dengan laut dangkal. Dari ujung Barat hingga ke ujung Timur terbentang jalur magmatik dan jalur seismik serta jalur anomali gravitasi negatif terpanjang di dunia. Oleh karena itu,Indonesiamenjadi tempat yang demikian banyak fenomena kebumian.Indonesiamasih mempunyai karakteristik lain, yaitu luas wilayahIndonesiaadalah 7,9 juta Km2. Dari luas wilayah tersebut, yakni 5,8 juta Km2 merupakan laut termasuk ZEE.Indonesiamempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km, dan mempunyai sebanyak 17.508 pulau.

Dilihat dari satuan wilayah pengelolaan perikanan, yang berpeluang besar untuk dikembangkan yaitu wilayah yang tingkat pemanfaatannya masih kurang dari 50 %, seperti : wilayah perairan Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut Seram sampai Teluk Tomini. Sedangkan wilayah perairan yang kegiatan penangkapan-nya telah jenuh adalah perairan Selat Malaka dan Laut Jawa. Wilayah perairan Selat Makasar, Laut Flores, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura serta Samudera Hindia, kegiatan penangkapan ikannya masih dapat dikembang-kan; baik dilihat dari sisi kuantitas ketersediaan sumberdaya ikannya, maupun dari sisi kelompok sumberdaya ikannya.

Dari karakteristik-karakteristik tersebut di atas, Negara Indonesiamerupakan negara yang mempunyai keanekaragaman yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain di dunia ini. Keanekaragaman yang dimaksud di sini berkaitan dengan bio-geo-fisik-etnikekonomi- sosio-kultural yang terdapat pada wilayah yang sebagian besar terdiri dari wilayah pesisir dan laut. Untuk membangun wilayah pesisir dan laut ini, diperlukan transformasi cara pandang bangsa Indonesia, yang berupa falsafah hidup bangsa. Falsafah tersebut berbunyi “ hidup dari dan dengan laut “.

Untuk mengimplementasikan falsafah tersebut dalam kehidupan keseharian, harus dipahami secara benar tentang sumber-sumber daya wilayah pesisir dan laut yang penting untuk dikembangkan atau dibangun. Sumber-sumber daya wilayah yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan industri barang dan jasa, yang diperinci sebagai berikut : Migas Lepas Pantai, Budidaya Laut, Perikanan, Industri Perkapalan dan Pelayaran, Komunikasi, Telekomunikasi, dan Transportasi, Wisata Laut /Pantai, Jasa Pelabuhan dan Teknologi Kepelabuhan. Perwujudan paradigma berpikir ini, dijelaskan sebagai berikut.

Sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan jumlah pendudukIndonesiasekitar 210 juta jiwa. Pada saat ini setidaknya terdapat 2 juta rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada sector perikanan. Dengan asumsi tiap rumah tangga nelayan memiliki 6 jiwa maka sekurang-kurangnya terdapat 12 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya sehari-hari pada sumber daya laut termasuk pesisir tentunya.

Mereka pada umumnya mendiami daerah kepulauan, sepanjang pesisir termasuk danau dan sepanjang aliran sungai. Penduduk tersebut tidak seluruhnya menggantungkan hidupnya dari kegiatan menangkap ikan akan tetapi masih ada bidang bidang lain seperti usaha pariwisata bahari, pengangkutan antar pulau danau dan penyeberangan, pedagang perantara/ eceran hasil tangkapan nelayan,penjaga keamanan laut, penambangan lepas pantai dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan laut dan pesisir.

Sudah sejak dari dahulu sampai sekarang nelayan telah hidup dalam suatu oreganisasi kerja secara turun temurun tidak mengalami perubahan yang berarti. Kelas pemilik sebagai juragan relatif kesejahteraannya lebih baik karena menguasai factor produksi seperti kapal, mesin alat tangkap maupun factor pendukungnya seperti es, garam dan lainnya.

Kelas lainnya yang merupakan mayoritas adalah pekerja atau penerima upah dari pemilik factor produksi dan kalaupun mereka mengusahakan sendiri factor/ alat produksinya masih sangat konvensional, sehingga produktivitasnya tidak berkembang, kelompok inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan.

Rumah tangga nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang lebih komplek dibandingkan dengan rumah tangga pertanian. Rumah tangga nelayan memiliki ciri-ciri khusus seperti pengunaan wilayah pesisir dan lautan (common property) sebagai faktor produksi, jam kerja yang harus mengikuti siklus bulan yaitu dalam 30 hari satu bulan yang dapat dimanfaatkan untuk melaut hanya 20 hari sisanya mereka relatif menganggur. Selain daripada itu pekerjaan menangkap ikan adalah merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan umumnya karena itu hanya dapat dikerjakan oleh lelaki, hal ini mengandung arti keluarga yang lain tidak dapat mebantu secara penuh.

Dengan persoalan yang demikian tentunya kita harus memahami bahwa rumah tanga nelayan memerlukan perhatian yang multi dimensi. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana membangun sector ini agar dapat mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir.

Masalah pembangunan nelayan adalah masalah manajemen pengembangan masyarakat pesisir yang meliputi tiga masalah yaitu : masalah sosial ekonomi rumah tangga nelayan, masalah kenapa mereka miskin dan selanjutnya bentuk intervensi yang bagimana diperlukan. Selanjutnya jika didasarkan pada dimensi waktu, maka kebijakan pembangunan rumah tangga nelayan dibagi menjadi tiga dimensi waktu yaitu; kebijakan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

 

 

1.3.2       Membangun Sumber Daya Manusia Masyarakat Maritim

Dari beberapa literature ditemukan bahwa dari aspek demografi rumah tangga nelayan memiliki beban ketergantungan yang relatif tinggi dengan indikasi dapat dijelaskan dari tingginya tingkat angka kelahiran dibandingkan dengan rumah tangga lainnya. Kecendrungan ini sekaligus tentunya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rumah tangga nelayan lebih tingi dari pada laju pertumbuhan rumah tanga bukan nelayan.

Fenomena keseharian masyarakat nelayan yaitu anak anak lelaki maupun wanita secara lebih dini terlibat dalam proses pekerjaan nelayan dari mulai persiapan orang tua mereka ntuk kelaut sampai dengan menjual hasil tangkapan. Hal ini tentunya berimplikasi kepada kelangsungan pendidikan naka-anak nelayan. Disamping itu pada aspek kesehatan, nelayan relatif lebih beresiko terhadap munculnya masalah kesehatan seperti kekurangan gizi, diarre dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), yang disebabkan karena persoalan lingkunan seperti sanitasi, air bersih, indoor pollution, serta minimnya prasaran kesehatan seperti Puskesmas ataupun pos yandu yang tidak digunakan secara optimal.

Data dari beberapa referensi menunjukkan bahwa pada saat ini (tahun 2002) angka partisipasi sekolah anak-anak nelayan untuk pendidikan tingkat SLTP baru merncapai 60%, dan SLTA baru mencapai 30% (Elfindri: 2002). Dengan kondisi yang demikian maka dalam jangka panjang pendidikan untuk masyarakat nelayan perlu menjamin agar angka partisipasi sekolah khususnya SLTA dapat dicapai menjadi sekurang-kurangnya 80%, hal ini berarti 50% dari anak SLTP saat ini dan 30% anak usia SLTP menjadi target group dalam pengembangan pelayanan pendidikan.

Pendekatan pendidikan untuk masyarakat nelayan perlu mempertimbangkan aspek spek social ekonomi rumah angga nelayan dengan lebih memfokuskan sasaran target pelayanan pendidikan kepada mayoritas rumah tanagga nelayan yang miskin. Selanjutnya intervensi pendidikan untuk nelayan harus memberikan prioritas kepada anak laik-laki usia 13 tahun keatas. Disamping itu dalam pendekatan pelayan kesehatan perlu dilakukan perbaikan dengan menata kembali fungsi kader atau volunteer pengerak pos yandu, serta kebijakan pengendalian kelahiran melalui program keluarga berencana.

Dalam membangun SDM masyarakat nelayan maka aspek demografi hendaknya menjadi prioritas utama. Tinginya angka kelahiran (fertilitas) memerlukan program untuk mengendalikannya. Pengendalian kelahiran pada masyarakat nelayan memang sangat mendesak agar dalam jangka panjang besarnya angota rumah tangga nelayan dapat dikendalikan secara berangsur-angsur, oleh karena itu pendidikan keluarga berencana yang di disain untuk masyarakat nelayan pada masa yang akan datang perlu dirancang.

Pada bidang pendidikan selanjutnya perlu dipertahankan tingkat daftaran anak usia sekolah baik pria maupun wanita sebagai target kebijakan pendidikan untuk masyarakat nelayan. Dalam hal ini setidaknya ditetapkan bahwa anak nelayan diharuskan menyelesaikan pendidikan setingkat SMU baik umum maupun kejuruan. Pembangunan pendidikan pada masyarakat dalam jangka panjang harus dapat menjamin kemampuan generasi mendatang dapat memilih tindakan – tindakan alternatif sehingga dapat ditentukan pilihan yang rasional.

Bagi pengelola pendidikan, program pendidikan pada komunitas nelayan memang memerlukan pendekatan pendekatan tersendiri, agar selain terlaksananya pelayanan pendidikan, sekali gus dapat mengembangkan kreasi dan kualitas pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak nelayan.

Sementara itu pada aspek kesehatan dalam membangun SDM masyarakat nelayan adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak balita. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengaktifkan sarana tempat ibu anak balita untuk saling berinteraksi dan belajar. Semakin sering mereka beriteraksi akan semakin meningkat pengetahuan, kesadaran dan praktek hidup bersih.

Penataan Posyandu adalah merupakan langkah yang akan dapat menghasilkan peningkatan sumber daya manusia lebih khusus nelayan. Selain daripada itu perlu pula perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan tentunya akan menjadi agenda yang penting.

Kita menyadari bahwa kemapuan dan kesadaran masyarakat nelayan sangat rendah untuk membentuk lingkungan perumahan yang bersih sesuai syarat syarat kesehatan termasuk dalam manajemen lingkungan perumahan. Untuk itu persoalan indoor pollution perlu menjadi target untuk diturunkan pada masa mendatang.

Pendekatan pengembangan Sumber Daya Manuasia masyarakat nelayan, baik aspek pelayan pendidikan maupun aspek pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara sistematis, dan disesuaikan dengan masa-masa produksi dan reproduksi rumah tanga nelayan. Bila proses poengembangan SDM nelayan dapat didahulukan dalam proses pembangunan satu Daerah, maka dengan sendirinya konsep pengembangan wilayah pesisir dan kelautan akan berhasil, yaitu ketika manusia yang menggantungkan hidupnya kepada pesisir dan kelautan terlebih dahulu mendapatankan peningkatan cadangan modal, yaitu Ilmu Pengetahuan (knowledge) dan kesehatan (healthty).

Selama ini ada beberapa kendala pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan melalui program Pemerintah yaitu ; jangka waktu implementasi sangat pendek sementara dana yang harus disalurkan relatif besar dan pada saat yang bersamaan tenaga lapangan sangat terbatas. Program Pemerintah selama ini menggunakan pendekatan participatory rural appraisal yang membutuhkan tenaga fasilitator dalam jumlah yang banyak, agar mampu menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi kenyataannya ketersediaan tenaga fasilitator sangat terbatas.

Disamping kedua hal diatas kendala pemberdayaan masyarakat melalui program Pemerintah adalah proses penyaluran dana mulai dari Pemerintah Pusat hingga penerima bantuan masih dihadapkan dengan mata rantai yang cukup panjang, sehinga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi penerima bantuan seperti musim maupun keadaan iklim.

 

1.3.3       Pengelolaan Sumber Daya Laut Merujuk pada Kebudayaan Masyarakat Maritim

Mata pencaharian penduduk yang berlokasi di kawasan pantai biasanya tidak seluruhnya merupakan nelayan. Sebagian lagi masih memiliki keterkaitan dengan nelayan, sedangkan sebagian lagi berbeda dengan profesi nelayan. Kombinasi anatar kegiatan kenelayanan dan kegiatan non kenelayanan dalam rumah tangga identik dikenal dengan kegiatan multiple emplyoment/ pluri-activity.

Menurut Fuller dan Brun (1990:149) multiple employment atau pluri-activity bisa dijabarkan sebagai berbagai kegiatan dalam suatu rumah tangga nelayan yang mendukung penambahan penghasilan dari usaha kenelayanan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi :

1)     Pekerjaan yang masih pada bidang kenelayanan, misalnya sebagai anak buah perahu orang lain;

2)     Kegiatan-kegiatan yang masih terkait dengan hasil kenelayanan seperti pemindangan ikan, pembuatan ikan asin dan ikan asap dan lainlain;

3)     Kegiatan-kegiatan lain yang non-kenelayanan tetapi masih terkait dengan kenelayanan misalnya mengantar turis dengan perahunya, warung makanan, toko kelontong;

4)     Kegiatan-kegiatan yang sama sekali di luar kegiatan kenelayanan seperti buruh bangunan, guru dan lain-lain.

Oleh karena perjalanan historis yang telah diceritakan di atas yang menyebabkan budaya mereka cenderung bukan budaya maritim, penduduk setempat tidak begitu kaya pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan laut, hanya menggunakan teknologi yang sederhana dan terbatas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan laut. Apalagi menjadi prinsip umum di kalangan masyarakat di propinsi ini bahwa laut bersifat open access. Laut tidak dimiliki oleh mereka, semua orang memiliki kawasan laut, semua perahu boleh melintasi laut di wilayah Kelurahan Bahari.

Sebagaimana mereka juga merasa punya hak untuk menjalankan perahu-perahu mereka melintasi kawasan-kawasan laut di daerah lain, seperti pelayaran mereka ke Batam, Tanjung Pinang, ke Irian (Papua), ke Nusa Tenggara Timur bahkan sampai ke Singapura dan Malaysia.

Pada dasarnya kegiatan usaha penangkapan ikan dapat dibagi dalam tiga katagori skala usaha, yakni: skala usaha besar, skala usaha menengah dan skala usaha kecil. Upaya pengembangan terhadap ketiga skala usaha penangkapan ikan tersebut membutuhkan modal (investasi dan modal kerja) yang tidak sedikit. Pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala besar biasanya dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana perolehan modal investasi dan modal kerjanya pada umumnya diperoleh dari bantuan pemerintah. Sedang-kan pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala menengah biasanya dilakukan oleh pihak swasta yang mana perolehan modal investasi dan modal kerjanya pada umumnya diperoleh dari bantuan lembaga keuangan (bank). Pengelolaan terhadap kedua jenis skala usaha penangkapan ikan ini tidak banyak menghadapi kendala, karena masing-masing pihak (baik peminjam dana maupun lembaga keuangan yang terlibat) sama-sama bertanggung-jawab terhadap kelangsungan kegiatan yang dilakukan.

Berbeda dengan pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala besar dan menengah di atas, pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) justru menghadapi banyak permasalahan. Secara umum dapat diangkat 4 (empat) faktor yang sangat dominan mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini, yakni :

1. Pemasaran

Produk perikanan adalah mudah rusak dan tidak tahan lama (high perishable), sehingga pelaku usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini selalu berada pada posisi sulit untuk berkembang akibat harga jual produk yang dite-rima sangat rendah dan cenderung tidak sebanding dengan resiko maupun biaya yang telah dikeluarkannya.

2. Produksi

Usaha dalam bidang penangkapan ikan di laut sangat berbeda dengan bidang-bidang lainnya. Kegiatan usaha penangkapan ikan di laut relatif lebih sulit di-prediksi keberhasilannya karena sangat peka terhadap faktor eksternal (musim dan iklim) serta faktor internal (teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan dan modal). Kerentanan dalam proses produksi akan mengakibatkan adanya fluktuasi dalam perolehan hasil tangkapannya.

3. Organisasi

Kelembagaan dalam pengelolaan kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) harus diakui masih berada dalam taraf mencari bentuk kelembaga-an yang tepat didalam mengelola sumberdaya, baik ditinjau dari aspek aturan main (property rights) maupun organisasi. Konsekuensi dari organisasi dan aturan main yang belum kuat tersebut memberikan dampak pada lemahnya posisi usaha skala kecil ini dalam melakukan negosiasi kepada pihak lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menguatkan aspek organisasi ini, sehingga timbul adanya pola-pola kemitraan antara pelaku usaha skala kecil dengan mitranya. Namun kebanyakan program pengembangan tersebut berjalan relatif tidak lancar (terseok-seok).

4. Keuangan dan Permodalan

Salah satu isu masalah pokok yang krusial dan selalu menjadi momok pada kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) adalah permasalahan keuangan dan permodalan. Keterbatasan sumber modal ini bukan disebabkan oleh karena tidak adanya lembaga keuangan dan kurangnya uang beredar, namun disebabkan oleh karena tidak beraninya lembaga keuangan berkecimpung pada kegiatan usaha ini. Kondisi tersebut memang beralasan (bila ditinjau dari sisi ekonomi) karena kegiatan usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional) ini diperparah oleh ketidakpastian dalam memperoleh hasil tangkapannya. Sangat wajar apabila lembaga keuangan menghindari rasa ketakutan yang besar terhadap resiko kredit macet. Dalam kasus seperti ini biasanya lembaga keuangan menetapkan syarat agunan (collateral) yang tinggi dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha penangkapan ikan skala kecil (tradisional).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti : (i) kebijakan memberikan sebahagian laba (keuntungan) BUMN (1-5%), dan (ii) kebijakan alokasi subsidi non BBM, bahkan telah pula diupayakan pengembangan lembaga keuangan mikro dengan menerapkan sistem kredit komersial pada tingkat bunga yang serendah mungkin, dimana pemerintah dapat berperan sebagai penjamin dan pembina teknis, sementara pihak perbankan berperan dalam penyediaan modal dan pembinaan manajemen keuangan dan organisasi. Peran pemerintah tersebut adalah salah satu upaya untuk mengurangi jeratan tengkulak yang sekian lama semakin menjerat masyarakat terutama dalam hal penyediaan sumber daya modal.

Namun upaya inipun tampaknya tidak “favorit” didalam masyarakat nelayan tradisional. Sebagian besar masyarakat nelayan tradisional menganggap sistem ini sangat “kaku”, terfokus hanya pada masalah “uang” semata. Sementara di sisi lain, kondisi sosial keseharian masyarakat nelayan tradisional inipun perlu mereka hadapi dengan nyata.

 

1.3.4       Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Khas Digunakan

Untuk membangun wilayah pesisir dan laut secara terpadu seperti yang digambarkan di atas, yang meliputi wilayah sepanjang 81.000 km bila dilakukan tanpa penerapan ilmu dan teknologi akan dihadapkan kepada sejumlah kesulitan. Kesulitan yang dimaksud, antara lain menggunakan cara apa untuk mengetahui keadaan atau kondisi geografik seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Aspek kewilayahan dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu, yang dipadukan adalah daerah hulu hingga hilir harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem wilayah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan pada wilayah tersebut, potensi sumber-sumber daya kewilayahan harus dapat dipetakan secara keseluruhan, yakni meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemetaan Ruang seperti ini, akan memberikan informasi keruangan yang bersifat komprehensif dan holistik.

Pemetaan Ruang Terpadu seperti tersebut di atas dapat dilaksanakan secara baik bila dilakukan menggunakan atau menerapkan ilmu dan teknologi. Menggunakan teknologi penginderaan jauh, seluruh wilayah Kabupaten/Kota dapat dipetakan untuk dibuat peta-peta tematik. Pembuatan peta-peta tematik dari citra satelit inderaja berkaitan erat dengan keberadaan Peta Dasar Kabupaten/Kota. Peta Dasar yang dimaksud bukan hanya berlaku pada wilayah darat, namun juga pada wilayah laut. Peta Dasar pada wilayah laut yang dimaksud di sini, ialah yang menggambarkan morfologi dasar laut.

Selain teknologi yang digunakan untuk pemetaan ruang terpadu di kawasan pesisir dan kelautan maka terdapat teknologi lainnya yang terkait dengan penagkapan ikan dan sumber daya lainnya. Teknologi baik yang sederhana maupun yang canggih digunakan oleh para nelayan untuk mendapatkan hasil yang optimal ketika berlaut.

Cukup banyak jenis teknologi tangkap sederhana yang digunakan oleh nelayan, seperti bom, bius, pancing, bubu, bagan apung, rumpon. Tapi penduduk umumnya hanya menggunakan jaring, pancing, bubu. Penggunaan bahan tangkap selain yang dipakai oleh nelayan tersebut biasanya dipakai oleh penangkap ikan profesional maupun dari luar negeri. Penangkapan ikan menggunakan obat bius dan bom merupakan beberapa cara yang merusak ekosistem laut dnegan mudah.

Nelayan itu sendiri pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori yaitu, yakni nelayan permanen dan nelayan temporer. Nelayan permanen adalah nelayan yang tiap hari pergi mencari ikan. Alat tangkapnya berupa jaring dan pancing. Mereka berangkat 2 kali dalam sehari, yakni pagi-pagi berangkat pukul 07.00 dan pulang pukul 11.00. Sorenya berangkat lagi pukul 15.00 dan pulang pukul 18.00. Biasa hanya membawa bekal (makanan pokok), ikan bakar dan sambal sebagai lauknya. Bahan bakar seperti solar dan bensin dia bawa untuk keperluan mesin perahunya. Jenis perahu yang dibawa adalah jenis menengah yang biasa dikenal sebagai `perahu`. Sedangkan nelayan temporer biasa menggunakan perahu menengah atau perahu kecil.

Sebagai catatan, di kelurahan ini dikenal 3 jenis perahu, yaitu kapal, perahu besar yang biasa digunakan untuk transportasi atau untuk berdagang, perahu menengah yang umumnya digunakan oleh para nelayan permanen dan perahu kecil.

 

 

 

1.3.5       Budaya Maritim di Indonesia

Menurut Boeke (1983), desa tradisional merupakan sebuah rumah tangga yang secara ekonomi “berdaulat”, “mandiri”. Desa tradisional juga merupakan sebuah “unit produksi” bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif kalangan kelas menengah dan atas (penguasa, bangsawan, pemilik tanah/modal, dll), sementara bagi kalangan bawah, hal itu tidak lain merupakan “kewajiban sosial dan ekonomis” mereka atas perlindungan dan pimpinan yang diberikan oleh kalangan menengah dan atas dan ini berarti pula sebagai bentuk pengabdian kepada penguasa alam yang Maha Kuasa. Desa tradisional merupakan manifestasi sederhana dari ‘perkampungan nelayan’ yang sebagian besar menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat memang belum banyak beranjak dari ciri serta karakteristik dari desa tradisional.

Sebuah perkampungan nelayan merupakan bentuk desa sederhana dimana masyarakat yang tinggal di dalamnya masih terikat dengan norma-norma kebudayaan yang kuat. Norma tersebut terbentuk baik secara alamiah maupun diperkuat dengan aturan dan bentuk perundangan sederhana yang membuat masyarakat tetap tunduk dibawahnya.

Pendek kata, setiap aktivitas ekonomi mereka senantiasa ditundukkan pada dan dicampur dengan berbagai macam motif yaitu, motif sosial, keagamaan, etis dan tradisional. Dari sisi konsumsi, kehidupan ekonomi desa tradisional dibangun atas dasar “prinsip swasembada”, dimana hampir seluruh kebutuhan hidup kesehariannya diproduksi/dipenuhi oleh desa tradisional sendiri. Kemampuan desa tradisional membangun struktur ekonomi demikian, karena didukung penuh oleh adanya ikatan-ikatan sosial yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian semata-mata untuk keperluan keluarga, pengekangan pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu berorientasi kepada laba (non profit oriented). Landasan struktur ekonomi desa tradisional diletakkan pada prinsip” hemat, ingat, dan istirahat (Boeke, 1983: 22).

Sebuah potret kehidupan desa nelayan tradisional, yang menggerakkan aktivitas perekonomiannya sangat mengandalkan pada mata pencaharian sebagai nelayan, dan sedikit sekali yang memiliki mata pencaharian tetap. Selain itu, para nelayan dan beberapa pelaku ekonomi setempat (juragan pemilik kapal, bakul ikan) mengelola dan mengembangkan aktivitas perekonomi-an mereka secara “swasembada”, yaitu bertumpu pada pemberdayaan potensi daerah dan modal yang terdapat di lingkungan setempat (lokal), yang merupakan ciri khas dari sebuah struktur ekonomi desa.

Sebagai daerah pemukiman cukup padat, upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, tampaknya dapat dipenuhi sendiri dari berbagai fasilitas warung atau pertokoan yang ada di desanya; kecuali sebagian kebutuhan sandang dan papan yang tidak terdapat di desanya atau terdapat kekurangan, mereka membeli di kota-kota terdekat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, aktivitas nelayan sebagai aktivitas ekonomi utama masyarakat desa pesisiran tradisional di desa nelayan seperti halnya aktivitas-aktivitas perekonomian lainnya, tumbuh dan berkembang secara timbal-balik dengan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aktivitas nelayan meliputi banyak aspek antara lain sistem penangkapan ikan yang digunakan, organisasi dan pola kerjasama antar-nelayan, hubungan-hubungan ekonomi dalam praktik perdagangan ikan di antara nelayan-bakul-tengkulak ikan, maupun keterlibatan para pelaku ekonomi lokal dalam pengembangan struktur ekonomi di tingkat lokal.

Karakteristik terpenting dari masyarakat desa nelayan tradisional memungkinkan struktur ekonomi di desa mereka dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan ekonomi lokal atau secara “berswasembada”. Berbagai bentuk dan pola perilaku ekonomi masyarakat nelayan tradisional desa Bandaran di atas, tidak lain sebagai upaya (ikhtiar) mereka untuk senantiasa dapat mempertahankan hidup sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial, budaya, sekaligus ekonomi yang senantiasa berubah ke arah yang lebih “modern” dan “praktis”, tetapi tetap bergerak dalam kerangka sebuah tradisi.

Hampir di setiap wilayah pesisir diIndonesiadijumpai adanya tengkulak yang mengambil beberapa fungsi pengembangan di sektor perikanan dan kelautan secara informal. Fungsi-fungsi pengembangan sektor perikanan dan kelautan yang dimasuki oleh tengkulak tidak saja hanya pada fungsi finansial, tetapi banyak fungsi lainnya yang telah diambilnya, yakni :

  1. Fungsi Produksi

Pada fungsi produksi ini tengkulak mengambil peran sebagai penyedia faktor/ sarana produksi penangkapan ikan, seperti : menyediakan biaya-biaya bekal operasi penangkapan ikan, penyedia alat tangkap ikan dan bahkan penyedia mesin motor tempel serta kapal penangkap ikan.

  1. Fungsi Pemasaran

Ikan hasil tangkapan nelayan, pada lokasi-lokasi dimana tidak terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) umumnya dibeli oleh tengkulak yang kemudian oleh tengkulak disalurkan ke perusahaan-perusahaan exportir atau disalurkan ke pasar-pasar lokal.

  1. Fungsi Finansial

Segala kebutuhan berupa finansial untuk terlaksananya kegiatan usaha pe-nangkapan ikan senantiasa disediakan oleh tengkulak. Nelayan hampir dapat dikatakan bergantung pada tengkulak.Paratengkulak memberikan bantuan finansial tanpa syarat-syarat tertentu tidak seperti pada lembaga-lembaga keuangan (bank).

  1. Fungsi Sosial

Dikala terjadi musim paceklik, nelayan tidak melakukan operasi penangkapan ikan sama sekali. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka banyak mengandalkan pada bantuan tengkulak. Bahkan untuk kepentingan biaya sekolah putera-puteri nelayan, kadang-kadang mereka juga memohon bantuan pada tengkulak.

Hal menarik yang perlu dikemukakan disini adalah mengapa nelayan tidak mau memanfaatkan lembaga keuangan formal (bank) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi justru mengikatkan diri pada sistem yang dilakukan oleh tengkulak ?. Seolah-olah telah terjadi adanya ikatan lahiriyah dan batiniyah diantara kedua belah pihak. Apabila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka peran yang dimainkan oleh lembaga keuangan formal (bank) dan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti telah disebutkan di atas hanyalah terbatas pada peran finansialnya saja ; itupun menurut nelayan tradisional memerlukan persyaratan yang memberatkan mereka. Di sisi lain, peran yang dimainkan oleh para tengkulak adalah meliputi keseluruhan peran (produksi, pemasaran, finansial dan sosial) yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat nelayan tradisional yang membuat mereka “rela” mengikatkan diri pada ikatan yang menimbulkan adanya kebergantungan.

 

Referensi

Boeke, J.H., (1983). Prakapitalisme di asia. Jakarta: Sinar Harapan.

Burger, D.H. (1980). Sejarah sosiologis-ekonomis Indonesia. Jakarta: Prajnyaparamita.

_______ (1989c). Hubungan Ketergantungan dalam Perikanan di Madura: de Jonge, Huub (eds): Agama, kebudayaan dan ekonomi. Jakarta: Grafitti Press.

Dewey, A. G. (1962). Peasant marketing in Java. Glencoe, III.

Djojomartono, M. (1985). Adat-istiadat sekitar kelahiran pada masyarakat nelayan di Madura. Koentjaraningrat (eds). Ritus peralihan di Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Geertz, C. (1956). Religious belief and economic behavior in a central javanese town. Some preliminary considerations. Economic development and cultural change.

Koentjaraningrat. (1969). Rintangan-rintangan mental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

_______. (eds) (1983). Masyarakat Desa Indonesia. Jakarta: Yayasan BPFE-UI.

_______. (1985). Rintangan-rintangan mental dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sajogyo & Sajogyo, Pudjiwati. Sosiologi Pedesaan. Jilid. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kuntowijoyo. (1980). Social change in an agrarian society. Disertasi. New York: Columbia University.

_______. (1993). Radikalisasi petani: Essei-essei sejarah. Jakarta: PT. Benteng Intervisi Utama.

Leunissen, J. (1989). Pertanian rakyat di Madura. De Jonge, Huub (eds): Agama, kebudayaan dan ekonomi. Jakarta: Grafitti Press.

Koentjaraningrat (eds): Ritus peralihan di indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Wertheim, W.F. (1959). Indonesian society in transition. 2nd rev., ed.,The Hague andBandung.

http://202.159.18.43/jsi/112karjadi.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s