Sejarah KBB

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana . S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor :135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRDterhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain : Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan /dihentikan , demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi ( yang meliputi 3 Kecamatan ) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forom Pemuda Bandung Barat yang dipimpin Eman Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan DEKLARASI BERSAMA untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi DAERAH OTONOM terpisah dari Kabupaten Bandung , deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI . sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja, Pimpinan Umum http://www.bandungbaratonline.co.cc/). Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Sedangkan ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah, yang terletak di jalur Bandung-Jakarta

 

Kab. Bandung Barat

Pembagian Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terbentuk atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mempunyai luas + 36.925,05 Km2, secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan system pemerintahan di Indonesia dan system pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di provinsi Jawa Barat yang tersebar di Kabupaten dan Kota memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.
Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan terutama di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya khususnya di Kabupaten Bandung melalui pembentukan daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Surat keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor : 11 tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Surat usulan Bupati Bandung Nomor : 135/1729/BINPENUM tanggal 23 Agustus 2004 perihal persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-7/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang persetujuan terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Surat Usulan Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135.1/1197/Desen tanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor : 07 tahun 2005 tanggal 20 Maret 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap penetapan Kecamatan NGAMPRAH sebagai calon Ibu Kota Bandung Barat.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Kabupaten Bandung ditata dan dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Baru.
Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom, Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bandung, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan DPRD, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian asset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Induk dan kabupaten yang barn dibentuk. Asset daerah berupa BUMD dan asset lainnya yang pelayananya mencakup lebih dari satu Kabupaten dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah.
Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.
Calon Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah + 1.305,77 Km2, terdiri dari

  • Kecamatan Lembang
  • Kecamatan Parongpong
  • Kecamatan Cisarua
  • Kecamatan Cikalong Wetan
  • Kecamatan Cipeundeuy
  • Kecamatan Ngamprah
  • Kecamatan Ciapatat
  • Kecamatan Padalarang
  • Kecamatan Batujajar
  • Kecamatan Cihampelas
  • Kecamatan Cililin
  • Kecamatan Cipongkor
  • Kecamatan Rongga
  • Kecamatan Sindang Kerta
  • Kecamatan Gunung Halu

Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat terhadap daerah lainnya, yaitu

  • Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur), Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalan Cagak, Kecamatan Cisalak (Kabupaten Subang)
  • Sebelah Timur, berbatan dengan KecamatanCilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung), Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari, Kecamatan (Kota Madya Bandung), Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Tengah, Kecamatan Selatan (Kota Cimahi)
  • Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali (Kabupaten Bandung) dan Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur)
  • Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s