Menentukan Titik Kontrol Tanah (GCP) Dengan Menggunakan Teknik GPS dan Citra Satelit Untuk Perencanaan Perkotaan

Oleh:

Abdul Wahid Hasyim1) , M. Taufik2)

awhasyim@yahoo.com, taufik_srmd@yahoo.com
1) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Malang, sedang menempuh S3 Penginderaan Jauh di Institut Teknolologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya,
2) Dosen Pasca Sarjana Teknik Sipil FTSP-ITS, bidang Penginderaan Jauh

 Abstrak
Ketersediaan peta skala besar untuk kepentingan perencanaan di beberapa daerah atau bahkan hampir di semua daerah di Indonesia sulit ditemui. Peta skala besar 1: 1000 umumnya diperlukan untuk rencana-rencana setingkat RTRK, dan 1: 5000 setingkat RDTRK. Perencanaan dengan peta skala besar sangat memerluan akurasi posisi yang tepat karena membutuhan kedetilan yang tinggi misalnya, ketepatan pengukuran persil untuk perhitungan IMB, dan penempatan penataan kawasan dengan guna lahan pemukiman, pendidikan, komersial dan lainnya pada lahan yang seharusnya.
Koreksi geometri pada peta skala besar untuk kepentingan klasifikasi pada citra dapat dilakukan dengan salah satu metode pengukuran dengan menggunakan alat bantu GPS. Selanjutnya dilakukan pengambilan GCP pada lokasi terpilih secara berulang untuk memperkecil kesalahan dilapangan. Pada penelitian ini jumlah sampel akan ditentukan beragam agar terlihat perbedaan kesalahan yang mencolok, sehingga selanjutnya kesalahan pengambilan ataupun penentuan sampel dapat dihindari untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kawasan studi terpilih adalah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: GCP, GPS, Koreksi Geometri, Peta Skala Besar

I. Pendahuluan
1.1 Latar belakang

Akhir-akhir ini GPS (Global Positioning System) menjadi sangat populer dan merambah dalam kehidupan masyarakat yang keranjingan teknologi. GPS menjadi salah satu gadget yang diburu agar tidak tertinggal oleh perkembangan jaman. Mengetahui peluang tersebut, para produden tidak tinggal diam mulailah diciptakan secara kreatif GPS yang yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi lainnya misalnya telepone seluler (mobile phone) dan lain sebagainya.

GPS adalah satu-satunya sistem navigasi ataupun sistem penentuan posisi, selama beberapa abad ini, yang mempunyai karakteristik prima yang dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja di bumi ini pada setiap saat tanpa tergantung cuaca (Soni Darmawan, Pusat Penginderaan Jauh, ITB, 2008).

Disisi lain, citra satelit merupakan perangkat vital untuk keperluan informasi pemetaan guna lahan (land use) dan tutupan permukaan lahan (land cover), maupun SIG (Geographic Information System) dll. Pencitraan (remotely sensed images) seringkali dianggap sebagai peta yang merupakan hasil proses radiometric dari permukaan bumi. Untuk memperoleh informasi peta yang benar harus memperhatikan faktor lain, yaitu penyimpangan geometri yang harus dikoreksi pada sebuah citra. Koreksi geometri atau juga dinamakan rektifikasi adalah kegiatan memperbaiki kemencengan (error), rotasi dan perspektif citra sehingga orientasi, projeksi dan anotasinya sesuai dengan yang ada pada peta.
Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penginderaan jauh adalah bagaimana memperoleh dan menangani data secara geometri dari sebuah citra. Untuk memperoleh citra yang benar secara geografis, harus dilakukan koreksi geometri. Cara melakukan koreksi geometri bisa bermacam-macam sangat bergantung tujuan yang diinginkan. Dari kebutuhan koreksi geometri dengan kemampuan ketepatan titik kontrol tanah (GCP) tinggi hingga rendah. Khusus untuk kegiatan perencanaan perkotaan yang membutuhkan peta skala besar, dapat menggunakan citra resolusi tinggi seperti: SPOT, IRS 1 C/D, IKONOS, QuickBird dengan ketepatan akurasi GCP tingkat sedang.
Kemajuan teknologi menjadikan kemampuan resolusi digital sangat dibutuhkan bagi citra untuk keperluan penginderaan jauh, karena didalamnya tersusun piksel/pixel (picture element) yang sangat banyak jumlahnya dan tiap 1 piksel mengandung beragam data dilapangan atau dikenal sebagai resolusi spatial. Oleh sebab itu untuk menghindari berbagai kesalahan pembacaan data citra, perlu dilakukan titik kontrol tanah (GCP/ Ground Control Point) diberbagai tempat agar diperoleh ketepatan yang maksimal pada proses koreksi geometri. Pada negara berkembang khususnya Indonesia, perkembangan peta skala besar untuk keperluan pembangunan dan informasi perkotaan sangat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pendududuk dan ekonominya. Umumnya masih mengandalkan peta-peta garis yang sudah tertinggal dengan kebutuhannya, dan terkadang masih digunakan sebagai dasar GCP. Hal ini tentu akan mengakibatkan tingkat kesalahan yang tinggi pada koreksi geometrinya. Dengan kondisi tersebut maka, untuk memperoleh koreksi geometri pada resolusi tinggi GPS dapat digunakan sebagai alternatif yang memiliki akurasi dibawah 10 m.
Studi ini memilih kawasan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, dengan pertimbangan lokasi telah terbangun, bentuk kawasan mudah dikenali, luas kawasan studi tidak terlalu besar sehingga sesuai untuk peta skala besar.

1.2 Rumusan Masalah
Terbatasnya ketersediaan peta skala besar yang telah terbaharui untuk kepentingan perencanaan perkotaan, akan menghambat proses koreksi geometri agar menghasilkan analisis dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Dari uraian latar belakang diatas diperoleh rumusan permasalahan, sebagai berikut:
a) Bagaimana pola sebaran pengambilan GCP pada kawasan studi dan citra untuk menghindari kesalahan dan simpangan yang besar?
b) Bagaimana memperoleh titik kontrol tanah (GCP) pada kawasan perkotaan dengan cepat dan mudah untuk keperluan koreksi geometri suatu citra?
c) Bagaimana menentukan GCP dengan nilai kesalahan dan simpangan rendah?

1.3 Tujuan Penelitian
a) Mengetahui pola sebaran GCP di lapangan dan citra agar terhindar dari kesalahan dan simpangan yang besar.
b) Memperoleh GCP dengan mudah dan cepat untuk keperluan koreksi geometri suatu citra.
c) Menentukan GCP dengan nilai kesalahan dan simpangan yang rendah

1.4 Alat dan Bahan yang digunakan
a) PC Intel(R) Core (TM)2 Duo, E4600 @ 2.4 Ghz
b) GPSMap 76 Csx
c) Software Mapsource v 6.14.1
d) Google Earth
e) Microsoft Office Excel 2007

II. Tinjauan Pustaka
2.1 GPS dan jenis perangkat
GPS atau Global Positioning System adalah suatu sistem navigasi yang berbasis pada satelit yang tersusun pada suatu jaringan yang berjumlah 24 buah yang terletak pada garis edar bumi yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya GPS digunakan untuk kebutuhan militer, tetapi kemudian pada tahun 1980-an Pemerintah Amerika Serikat memberikan ijin untuk penggunaan masyarakat umum. GPS dapat digunakan dalam berbagai kondisi cuaca, dimanapun di dunia selama 24 jam/ hari dan tidak dikenakan biaya apapun dalam menggunakan jasa ini (www.garmin.com).
Terdapat 3 macam jenis GPS, yaitu;
• Geodetic,
• Mapping, dan
• Navigasi.

Pada GPS Geodetic memiliki sistem penerima (receivers) dual frekwensi yaitu mampu menangkap 2 signal L1 dan L2 bersamaan. GPS tersebut umumnya digunakan untuk keperluan survey dengan tingkat akurasi sangat tinggi dan tingkat kesalahan dibawah centi meter, misalnya kegiatan survey: konstruksi, jalan bebas hambatan, pengeboran, dan lain sebagainya.

GPS Mapping memiliki frekwensi tunggal (single frequency) yang berfungsi menerima dan mengumpulkan data-data spatial untuk kemudian dituangkan dalam kegiatan GIS/SIG (sistem informasi geografis). Tingkat ketelitian GPS ini termasuk medium (menengah) dengan kesalahan dibawah meter hingga beberapa meter (<10m). Perangkat ini biasa digunakan untuk kegiatan pemetaan.

GPS Navigasi biasa digunakan oleh sipil. Perangkat ini memiliki kemampuan lebih rendah dari GPS Mapping karena keterbatasan pada track log maupun penyimpanan waypoint (www.garmin.com) dan bahkan fasilitas kompas ataupun altimeter tidak ditemui.

2.2 Akurasi GPS

Kemampuan akurasi maupun kelengkapan fasilitas yang berbeda-beda pada jenis GPS mengakibatkan harga yang ditempelkan pada perangkat tersebut atas atas nilainya bisa berbeda dengan selisih yang jauh, dari 1 juta hingga ratusan juta bahkan milyar.

Pada 2 jenis GPS terakhir (Mapping dan Navigasi), memiliki akurasi semakin baik pada akhir-akhir ini. Dua hal utama yang mempengaruhi keakuratan GPS adalah Selective Availability (SA) dan multipath. SA adalah upaya sengaja dari pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengurangi akurasi GPS dalam rangka melindungi negaranya. Awalnya SA menyebabkan akurasi GPS sebesar 100 meter, artinya posisi obyek berada dalam radius 100 meter dari yang seharusnya. Beruntunglah pada awal tahun 2000 Pemerintah Amerika Serikat mencabut kebijaksanaan SA tersebut sehingga akurasi GPS pada umumnya menjadi sekitar 10 meter. Angka ini cukup memadai untuk GPS genggam. Dengan asumsi peta yang kita tampilkan di layar memiliki skala 1:10.000, maka kesalahan 10 meter di lapangan hanya setara dengan 0,1 milimeter di layar display GPS, artinya tidak masalah jika diabaikan (Larry A Wagnet, Kompas, 2 April, 2004).

Keakuratan juga dipengaruhi oleh gangguan yang disebut dengan multipath. Kesalahan ini terjadi akibat sinyal yang ditangkap oleh antena GPS terpantulkan terlebih dahulu ke obyek di sekeliling GPS semisal gedung maupun batang pohon. Artinya, posisi yang terekam oleh antena GPS sebenarnya adalah posisi gedung atau pohon yang memantulkan sinyal tersebut dan bukannya posisi kita berdiri. Untuk menghindari hal tersebut, dianjurkan pada saat mengoperasikan GPS hendaknya memilih lokasi yang relatif terbuka.

Cara lain yang populer untuk aplikasi sipil adalah Differential GPS atau disingkat DGPS. DGPS menggunakan satu stasiun Bumi penerima sinyal GPS. Karena stasiun Bumi ini tahu persis lokasi sesungguhnya, ia bisa menghitung seberapa besar kesalahan informasi GPS pada satu waktu tertentu. Informasi kesalahan ini dikirimkan oleh stasiun DGPS ke alat penerima DGPS agar bisa membuat koreksi yang lebih presisi. Beberapa negara memutuskan membangun sistem DGPS nasional, misalnya, USCG DGPS (United States Coast Guard DGPS) dan WAAS (Wide Area Augmentation System) di AS, CDGPS (Canada-wide DGPS) dan AMSA DGPS (Australian Maritime Safety Authority DGPS). DGPS biasanya punya akurasi sampai 1 meter, tetapi makin jelek jika semakin jauh dari stasiun Bumi DGPS (www.navigasi.com/forum).

2.3 Titik Kontrol Tanah (GCP)

GCP (Ground Control point) atau titik kontrol tanah adalah proses penandaan lokasi yang berkoordinat berupa sejumlah titik yang diperlukan untuk kegiatan mengkoreksi data dan memperbaiki keseluruhan citra yang akhirnya disebut sebagai proses rektifikasi. Tingkat akurasi GCP sangat tergantung pada jenis GPS yang digunakan dan jumlah sampel GCP terhadap lokasi dan waktu pengambilan.
Lokasi ideal saat pengambilan GCP adalah perempatan jalan, sudut jalan, perpotongan jalan pedestrian, kawasan yang memiliki warna menyolok, persimpangan rel dengan jalan dan benda/ monumen/ bangunan yang mudah diidentifikasi atau dikenal. Perlu dihindari pohon, bangunan, dan tiang listrik selain sulit diidentifikasi, karena kesamaannya yang tinggi.

III. Metodologi
Pada saat akan melakukan GCP, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan:
i) Tingkat Akurasi, yang bergantung pada jenis perangkat GPS yang digunakan
ii) Lokasi pengambilan sampel, berkaitan dengan tempat pemilihan titik-titik kontrol dilapangan pada daerah/ sudut yang mudah dikenali.
iii) Merupakan kawasan skala kota: 1:5000, 1: 1000
3.1 Rata-rata Hitung
Jumlah sampel yang lebih dari satu pada suatu kawasan bertujuan untuk memperkecil kesalahan akibat kualitas signal satelit yang selalu berubah, dapat disebabkan karena jenis perangkat, dan lingkungan sekitar yang menghalangi daya tangkap signal. Rata-rata hitung dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan terjadi atau kenaikan dari suatu target yang diinginkan. Setelah dilakukan pengambilan sampel dilakukan rata-rata hitung koordinat GCP dengan rumus:

rata2 hitung

3.2 Simpangan Baku (s)

Simpangan baku digunakan untuk menguji pemakaian suatu alat, apakah alat tersebut layak dipakai atau tidak dengan penetapan simpangan baku yang normal di gunakan.

simpangan baku

3.3 Koefisien Varian (v)
Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi untuk sampel dilambangkan dengan s².
dan

koef-varian

Variansi < 10% menunjukkan simpangan kecil dan data dapat diterima.

3.4 Kawasan Studi Terpilih
Lokasi kawasan memiliki bentuk mudah dikenali dan luasan tidak terlalu besar (± 1 Km²), terletak pada L 74’48.46’’ S dan B 11242’21.60’’ T sampai L 75’53.12’’ S dan 11253,33” E, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. (gambar-1)

bangkalan-2

track bgkln

Gambar-1. Citra Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan Track lapangan

IV. Pembahasan
4.1 Perekaman GCP
Dilakukan perekaman / pengambilan GCP berulang-ulang pada tiap daerah yang diamati untuk memperkecil kesalahan (error) saat menentukan GCP rata-rata. (gambar-2)

GCP-kuning

Gambar-2. GCP berwarna kuning diambil secara berulang-ulang

Setelah titik kontrol tanah dikumpulkan pada proyeksi Lintang dan Bujur , datum WGS 84 selanjutnya untuk mencari harga rata-rata koordinat dilakukan penyesuaian dari sistem koodinat DMS (derajat, menit, detik) menjadi sistem desimal yaitu koordinat (x,y). Terdapat 10 titik pengambilan (P1-P10) pada P4 diabaikan karena mengalami penyimpangan terlalu jauh, disebabkan P4 berada di luar wilayah pengambilan (notasi warna merah pada tabel-1).

tabel-1 GCP
4.2 Pola Sebaran GCP

Pola sebaran GCP-1

Seperti pada gambar-3, GCP bertanda garis merah putus-putus (P4) pada kondisi dilapangan berada diluar kelompok pengambilan titik kontrol. Lebih jelas terlihat pada gambar berikut (Gambar-4). Pada GCP1 (P1,P2,P3), dilakukan pengambilan 3 sampel berbeda dalam satu grup daerah dengan selisih waktu 1 menit (11.30-11.31). Untuk GCP2 (P5,P6,P7,P8), perbedaan waktu yang cukup jauh terjadi pada P4 (2menit/ lihat tabel-1) yang selanjutnya diabaikan. Pada GCP3 (P9,P10), dilakukan pengambilan sampel 2 titik yang pada akhirnya terlihat simpangannya lebih besar dibandingkan GCP1 dan GCP2.

pola sebaran GCP

Gambar-4. Pola sebaran GCP dilapangan.

GCP1

Gambar-5. Detil wilayah pengambilan GCP1

GCP2

Gambar-6. Detil wilayah pengambilan GCP2 dengan P4 diluar kelompok

GCP3

Gambar-7. Detil wilayah pengambilan GCP3

4.4 Rata hitung, Simpangan, dan Variansi

tabel-2 rata hitung

Tabel-2. Rata Hitung

Dari beberapa sampel titik kontrol diperoleh koordinat rata-rata; GCP1 (112,7123038, -7,0968204), GCP2 (112,707167, -7,091724325), dan GCP3 (112,7132388, -7,08240025). Selanjutnya makin terbukti pengambilan sampel dengan jumlah yang sedikit akan memberikan simpangan lebih besar dibanding dua GCP lainnya (lihat tanda lingkaran merah dengan garis putus-putus pada tabel-3 lanjutan), seperti pada GCP3 yaitu: Vx= 0,000082% pada absis (x) dan Vy= 0,0016% pada ordinat (y) (tabel-3). Pada Variansi diambil harga mutlak.

tabel-3 simpangan dan variansi

V. Penutup
5.1 Kesimpulan.
• Pada penentuan titik kontrol tanah (GCP) untuk keperluan koreksi geometri yang dilakukan di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, secara keseluruhan menunjukkan kinerja alat GPSMap 76 Csx bekerja dengan baik. Hal ini terlihat dari tingkat kesalahan yang rendah masih dibawah 10%.
• Pada peta skala besar khususnya untuk kebutuhan perencanaan perkotaan, kemampuan GPSMap 76 Csx untuk kegiatan GCP dapat menunjukkan ketepatan/ akurasi sangat baik.
• Selisih simpangan yang relatif besar (v) diakibatkan jumlah GCP sebagai sampel terlalu sedikit, selanjutnya diusahakan agar jumlah sampel diperbanyak minimal 3 buah GCP.
• Metoda menghitung rata-rata GCP yang digunakan, mengasumsikan koordinat yang diambil tidak memiliki sudut sedangkan satelit yang menangkap data memiliki sudut datang dan pantul.
5.2 Saran
• Untuk keperluan wilayah yang lebih luas, sebaiknya menggunakan GPS lebih dari satu untuk menghindarkan kesalahan pembacaan, dan simpangan yang besar selain sebagai kontrol.
• Pada penelitian berikutnya, hendaknya juga memperhatikan sudut koordinat dengan pertimbangan letak satelit yang tidak tegak lurus dengan lokasi GCP

(**) Telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Teknik Sipil V-2009. ITS. 11 Februari 2009

PUSTAKA

1. Larry A. Wagnet, (2004), “Global Positioning System”, Kompas, 2 April.
2. Soni Darmawan, (2008), “Perkembangan Teknologi GeoInformasi di Indonesia: Global Positioning Sistem (GPS), Remote Sensing (RS) dan Sistem Informasi Geografis (SIG)”, Pusat Penginderaan Jauh, ITB.
3. S. Alhamlan, J. P. Mills , A. S. Walker , T. Saks, ” The Influence Of Ground Control Points In The Triangulation Of Leica Ads40 Data”, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 34, Part XXX.
4. 7. S. K. Katiyar, Onkar Dikshit , Krishna Kumar, (2002), “GPS for geometric correction of remotely sensed imagery: possibilities after termination of SA”, Asian GPS Proceeding.
5. http://www.garmin.com
6. http://www.navigasi.com/forum

Menentukan Ketinggian tanah (elevasi) Dengan Menggunakan Teknik GPS dan Citra Satelit

Abstrak

Sulitnya memperoleh data ketinggian (elevasi) pada skala besar, dikarenakan peta-peta kontur pada suatu kawasan belum dibuat atau tidak dimiliki sedangkan perencanaan tetap harus berjalan tanpa harus menunggu semua keperluan tersebut tersedia, karena kendala waktu. Pada perencanan kota data-data ketinggian lahan (elevasi) digunakan untuk membuat rencana drainase, dan prediksi terjadinya genangan pada kawasan perkotaan.

Rumusan Masalah
Bagaimana memperoleh data ketinggian lahan (elevasi) dengan cepat dan tepat pada skala besar untuk kebutuhan perencanaan?

Alat dan Bahan yang digunakan
a) PC Intel(R) Core (TM)2 Duo, E4600 @ 2.4 Ghz
b) GPSMap 76Csx
c) Software Mapsource v 6.14.1
d) Google Earth
e) Global Mapper v10
f) Microsoft Office Excel 2007

Tinjauan Pustaka

  1. Mengukur Ketinggian Lahan
    Umumnya standar ukuran ketinggian menggunakan rata-rata permukaan air laut (MSL/ Mean Sea Level). Seperti, ketinggian Gunung Everest adalah 8.850m diatas permukaan air laut (MSL) (Sumber: GPS Measurement Protocol, 2002).
  2. Datum Vertikal
    Adalah suatu permukaan yang dianggap memiliki ketinggian 0 meter dan dipakai rujukan untuk mengukur ketinggian (elevation) yang disebut sebagai Datum Vertikal (Vertical Datum). Kemudian secara tradisional, para ahli lapangan dan pembuat peta mencoba menyederhanakan dengan mendefinisikan permukaan rata-rata air laut adalah 0 meter, karena permukaan air laut (MSL) terbentang di seluruh pelosok dunia (Sumber: A National Imagery and Mapping Agency publication, 1996).
  3. Jenis Model Permukaan
    Terdapat 3 jenis model permukaan di bumi ini: Geoid, Ellipsoid,dan Topographic surface. Geoid adalah pendekatan bentuk fisis permukaan bumi yang dimodelkan secara matematis dan sangat kompleks. Untuk kegunaan praktis geoid dianggap berimpit dengan permukaan air laut rata-rata (MSL) sehingga dianggap memiliki ketinggian 0 m. Ellipsoid adalah suatu bentuk pendekatan model bumi yang dipakai untuk memudahkan baik perhitungan maupun penunjukkan suatu titik di bumi dengan besaran matematika. Topographic surface/ Earth’s Surface adalah yang terlihat secara fisik sebagai permukaan bumi (gambar-1). Kedudukan dan perbedaan ketinggan ketiga model permukaan tersebut adalah sebagai berikut (gambar-2):

Sumber: GPS Measurement Protocol, 2002 dan A National Imagery and Mapping Agency publication, 1996

  • Mengukur model permukaan pada gambar-2 adalah sebagai berikut:
    – Ketinggian permukaan rata-rata air laut (MSL), adalah diukur orthometric secara kasar diatas Geoid (H),
    – Ketinggian Geoid (N), diukur terpisah diantara Geoid dan Ellipsoid dalam besaran minus atau plus,
    – Ketinggian Ellipsoid (h= N+H), adalah jarak diatas atau dibawah ellipsoid dalam besaran plus atau minus. Ketinggian Ellipsoid bisa dikenal juga sebagai Ketinggian Geodetic.

Kawasan Studi Terpilih
Lokasi kawasan memiliki luasan tidak terlalu besar (± 1 Km²), terletak pada L 74’48.46’’ S dan B 11242’21.60’’ T sampai L 75’53.12’’ S dan 11253,33” E, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. (gambar-3)

GCP-kuning

Gambar-3. Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Pembahasan
Pengukuran ketinggian
Pada rekaman GPS yang dilakukan di lokasi dimaksud selama survey data yang berekstensi .gdb di pindahkan untuk diolah di PC menggunakan MapSource. Ketinggian dari permukaan rata-rata air laut (MSL) pada lokasi pengamatan sejauh 1.9 Km, menunjukkan posisi tertinggi (35.2 MSL) pada jarak 907m dari GCP1 (lihat gambar-4), setelahnya terjadi penurunan permukaan hingga 5m (30.4 MSL) pada jarak 1.84km dari GCP1 (lihat gambar-5).

elevasi-1

Gambar-4. Tinggi permukaan dimulai dari GCP1 ke titik tertinggi

elevasi-2

Gambar-5. Dari titik tertinggi ke GCP-3 (Sumber: GPSMAP76Csx)

Dengan kondisi fisik permukaan tersebut kemungkinan terjadinya genangan terjadi pada (lihat gambar-6).

elevasi-3

Penutup
Kesimpulan.
>> Untuk perencanaan kota pemanfaatan ketinggian permukaan lahan cukup valid (error < 10m) dan akan dapat diketahui dengan cepat dengan menggunakan alat bantu GPS, dengan batas-batas perpindahan naik-turunnya permukaan melalui jalur tracking dan diukur berdasarkan ketinggian permukaan rata-rata air laut.
Saran
>>Pada pelaksanaan konstruksi (teknis lapangan) perlu dilakukaan pengukuran ulang karena tingkat kesalalahan GPS pada pembacaan ketinggian permukaan lahan (elevasi) masih kurang tepat akibat kesalahan (error) yang cukup tinggi.

PUSTAKA


1. Eddy Prahasta, (2008), “ Remote Sensing: Praktis Penginderaan Jauh & Pengolahan Citra Dijital Dengan perangkat Lunak Er Mapper”, Informatika Bandung.

2. Larry A. Wagnet, (2004), “Global Positioning System”, Kompas, 2 April.

3. Soni Darmawan, (2008), “Perkembangan Teknologi GeoInformasi di Indonesia: Global Positioning Sistem (GPS), Remote Sensing (RS) dan Sistem Informasi Geografis (SIG)”, Pusat Penginderaan Jauh, ITB.

4. S. Alhamlan, J. P. Mills , A. S. Walker , T. Saks, ” The Influence Of Ground Control Points In The Triangulation Of Leica Ads40 Data”, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 34, Part XXX.

5. 7. S. K. Katiyar, Onkar Dikshit , Krishna Kumar, (2002), “GPS for geometric correction of remotely sensed imagery: possibilities after termination of SA”, Asian GPS Proceeding.

6. http://www.garmin.com

7. http://www.navigasi.com/forum

8. http://egsc.usgs.gov/nimamaps/

Perencanaan Wilayah Berupa Pengembangan Silvofishery Mengacu PERMEN LH No.17 Tahun 2010 dengan Penginderaan Jauh dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis

Abstrak

Pengembangan kota yang terjadi secara pesat secara tidak langsung mengakibatkan ekspansi ke wilayah secara makro. Hal ini jika tidak segera diantisipasi dapat menyebabkan alih fungsi lahan kosong atau ruang terbuka hijau menjadi bangunan. Dipihak lain mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan sekitar pinggiran perkotaan. Masyarakat yang berasal dari kelompok tani akan terpinggirkan akibat tuntutan pekerjaan yang tidak memenuhi kualifikasi masyarakat urban. Upaya mempertahankan kehidupan pedesaan, khususnya masyarakat pesisir, maka salah satu upaya penanggulangannya berupa pengembangan silvofishery. Silvofishery berupa konsep pertambakan yang dipadukan dengan konservasi berupa mangrove. Pada penelitian ini, akan menganalisis kesesuaian lahan pengembangan silvofishery menggunakan panduan variabel dan perhitungan kesesuaian lahan pada PERMEN LH No.17 Tahun 2010 dengan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh di pesisir pantai timur Jawa dengan fokus orientasi wilayah adalah Kabupaten Sidoarjo.  

Kata kunci: Silvofishery, PERMEN LH no.17 Tahun 2010, SIG,  Penginderaan Jauh

1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam realita kehidupan metropolitan, tuntutan wilayah yang termasuk didalamnya mengharuskan adanya alih fungsi guna lahan hingga alih fungsi pekerjaan dalam kehidupan pertaninan (termasuk didalamnya berupa sektor kelautan dan perikanan) menjadi  non-pertanian.  Hal ini jika tidak dikontrol akan berakibat konflik sosial yang besar dimana masyarakat asli yang berdiam sejak lama yang tidak dapat mengikuti kemajuan zaman akan terpinggirkan. Mengantisipasi ketimpangan sosial yang terjadi, maka penelitian ini mencoba mengajukan suatu usulan dengan melakukan perencanaan wilayah perkotaan dalam pengembangan kawasan tambak pada pantai timur jawa yang masuk kawasan GERBANG KERTASUSILA metropolitan  dengan fokus wilayah adalah Kabupaten Sidoarjo dimana dipadukan dengan mangrove sebagai wilayah konservasi dalam satu kesatuan konsep berupa silvofishery. Analisis pengembangan wilayah pada penelitian ini mengusung Analisis Kesesuaian lahan dengan sebelumnya melihat kelas kemampuan lahannya menggunakan Sistem Informasi Geografis, dimana variabel yang ada mengacu pada PERMEN LH no.17 Tahun 2009 serta dipadukan dengan identifikasi wilayah silvofishery menggunakan analisis Remote Sensing.

2. Silvofishery

Sejak tahun 1976 Perum Perhutani selaku pengelola kawasan hutan telah mengembangkan program yang mengintegrasikan kegiatan budidaya ikan dan pengelolaan hutan mangrove yang dikenal dengan istilah tambak tumpang sari, tambak empang parit, hutan tambak atau silvofishery yang semuanya bertujuan menekan laju degradasi hutan mangrove. Silvofishery adalah suatu bentuk usaha terpadu antara hutan mangrove dan perikanan budidaya. Pendekatan terpadu terhadap konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan mangrove memberikan kesempatan untuk mempertahankan kondisi kawasan hutan tetap baik, disamping itu budidaya perairan payau dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Faktor penting lainnya adalah teknologi ini menawarkan alternatif yang praktis untuk tambak tetap berkelanjutan (sustainable).

3. PERMEN LH no.17 Tahun 2009

Peraturan ini memaparkan mengenai daya dukung lingkungan hidup, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

4. Klasifikasi Kelas Kemampuan Tanah

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas dan unit pengelolaan. Kelas Kemampuan Lahan

Intenstitas dan Pilihan Penggunaan Meningkat
Cagar alam/hutan lindung Hutan produksi terbatas Pengembalaan terbatas Pengembalaan sedang Pengembalaan intensif Garapan terbatas Garapan sedang Garapan intensif Garapan sangat intensif
Hambatan/ancaman meningkat, kesesuaian dan pilihan penggunaan berkurang I
II
III
IV
V
VI
VII
VII

Tabel 1. Hubungan antara kelas kemampuan lahan dengan intensitas, spektrum dan hambatan penggunaan tanah.

Pengelompokan kemampuan lahan dilakukan untuk membantu dalam penggunaan dan interpretasi peta tanah. Kemampuan lahan sangat berkaitan dengan tingkat bahaya kerusakan dan hambatan dalam mengelola lahan. Dengan demikian, apabila tingkat bahaya/risiko kerusakan dan hambatan penggunaan meningkat, spektrum penggunaan lahan menurun.

5. Kelas Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah gambaran tingkat kecocokan lahan untuk tujuan tipe penggunaan lahan tertentu dari kumpulan penentuan variabel-variabel pada  kelas kemampuan lahan yang dianalisis sebelumnya.

6. Identifikasi Tambak dan Mangrove berdasarkan analisis Remote Sensing

6.1 Perubahan Lahan

Gambar 2. Nilai Pantulan Spectral (%) terhadap 3 material: Tumbuhan, Lahan kering dan Air.

(Sumber: Brandt Tso, Paul Mather, 2009).

Mendeteksi terjadinya perubahan guna lahan dalam lingkup inderaja, terlebih dahulu mengenal pola hubungan tiap objek atau piksel pada kawasan studi untuk kemudian satu atau lebih dari satu piksel dikelompokan dalam satu label/jenis objek, sebagai informasi radiometri pada gambar tersebut selanjutnya dikonversikan kedalam informasi thematic, misalnya: kawasan terbangun, jenis tumbuhan, dan air Selain pantulan spectral dan panjang gelombang, pengenalan objek permukaan lahan sangat tergantung pada pemilihan kanal (band), sehingga akan sangat efektif dalam mentafsirkan karakteristik material permukaan lahan. Dengan menggunakan citra seperti Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM)+ dan SPOT (HRV) High Resolution Visible memiliki multispectral dengan dimensi rendah yaitu 7 band ditambah panchromatic pada Landsat dan 3 band pada SPOT, pemanfaatan band dimensi rendah lebih mudah dalam menentukan sampel (training area) dibandingkan dengan multispectral dimensi tinggi pada citra Hyperspectral yang membutuhkan training area sangat banyak dan tentu berpengaruh dalam menentukan parameter statistiknya.

6.2 Metode Klasifikasi

Proses klasifikasi untuk menghasilkan pengkelasan yang akurat berdasarkan data distribusi DN (Digital Number) digunakan klasifikasi Maximum Likelihood berdasarkan perhitungan statistik (rerata variance/covariance), fungsi probabilitas (Bayesian), sehingga dalam sampel (training area/ sites) setiap piksel dapat dipastikan masuk dalam kelas yang mana (Nicholas M. Short, Sr, http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect1/Sect1_19.html). Dengan formula sebagai berikut (Jean-Paul Donnay, 2005):

Dimana, nilai Pr (probability) dari  (bobot terpilih yang terbesar j) pada vektor x.

6.3 Proses Pengolahan Citra

Gambar 3. Proses Pengolahan Citra

6.4 Variabel yang Digunakan

Pada teknik klasifikasi dikelompokkan menjadi 4 variabel guna mengelompokkan nilai-nilai digitalnya (Digital Number), antar lain: laut, mangrove, tambak dan pemukiman.

6.5 Kondisi Tambak dan Mangrove tahun 1989 – 2007

Tahun Luas Tutupan Lahan (Ha)
Tambak Mangrove Pemukiman
1989 426294.792 84480.336 13.483
2007 4103.774 24292.080 130223.383

Berubahnya tutupan lahan (land cover) selama hampir 20 tahun berkurang (pada tambak 100 kali lipat ) maupun bertambah (pada pemukiman 10.000 kali lipatnya) terutama untuk kebutuhan permukinan dengan melakukan perataan maupun pengerukan pada tanah (cut and fill). Pengurugan dan pembukaan lahan baru berdampak pula berkurangnya mangrove hingga 60ribu (Ha) di sepanjang bagian pantai Timur khususnya Kabupaten Sidoarjo. Seperti digambarkan pada hasil klasifikasi tahun 1989 (citra Landsat TM) dan 2002 (citra SPOT).

Gambar 4. Klasifikasi Maksimum Likelihood citra Landsat TM 1989

Gambar 5. Klasifikasi Maksimum Likelihood citra SPOT 2007

7. Analisis Kelas Kemampuan Lahan Wilayah Studi

Konteks penelitian disini hanya menekankan kelas lahan silvofishery (tambak dan mangrove) pada Kabupaten Sidoarjo berdasarkan klasifikasi lahan dari kajian Remote Sensing, karena itu, analisis kemampuan lahan menjadi 2 wilayah karakteristik lahan. Dari 7 faktor pembatas yang ditetapkan oleh PERMEN LH no.17 Tahun 2009, ditampilkan 6 faktor pembatas saja yang akan digunakan karena tingkat kepentingan data dalam analisis. Faktor pembatas tersebut antara lain: tekstur tanah (t), kedalaman efektif (k), erosi (e), lereng permukaan (l), Drainase tanah (d) dan jenis batuan (b). Hasil analisis kelas kemampuan lahan silvofishery dengan menggunakan SIG dapat terlihat pada tabel berikut:

o. Faktor Pembatas Data Kode Kemampuan Lahan
1 Tekstur tanah (t) Lempung berlumpur(agak halus) t2 I
2 Kedalaman efektif (k) > 90 cm (dalam) k0 I
3 Keadaan Erosi (e) Tidaj ada e0 I
4 Lereng permukaan (l) 0 – 2% (datar) l0 I
5 Drainase tanah (d) Agak baik d1 I
6 Batuan (b) Tidak ada b0 I
Kelas I
Sub kelas I
Potensi kemampuan lahan Tinggi

Tabel 1. Identifikasi Kelas dan Sub Kelas Lahan silvofihsery di Kabupaten Sidoarjo

8. Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan

Silvofishery

Pada kegiatan ini dilakukan kajian overlay data spasial kemampuan lahan dengan arahan guna lahan dari RTRW Kab. Sidoarjo 2009-2029 Diperoleh hasil analisis spasial kesesuaian lahankawasan Silvofishery

dengan SIG dan tabulasi datanya sebagai berikut:

Gambar 6. Penampilan overlay kelas kemampuan lahan Wilayah Studi

Lahan Satuan Lahan Kelas Kemampuan Lahan Penggunaan Lahan Faktor Penghambat Luas (Ha) Evaluasi Kesesuaian Lahan
1 1 I Tambak 774,558 Cocok
2 Hutan mangrove 13875,653 Cocok

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan silvofihsery di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pengembangan Kabupaten Sidoarjo dapat mempertahankan penggunaan lahan yang sudah ada dan melakukan perubahan namun harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kesimpulan

  1. Perubahan luas maupun fungsi silvofihsery menjadi guna lahan lain menjadi relatif mudah dan effisien untuk dikenali apabila didukung dengan pemanfaatan citra satelit karena sebaran dan luasannya.
  2. Kualitas citra yang baik dapat memberikan hasil klasifikasi lebih akurat, sehingga diperlukan pemilihan band yang tepat saat menyusun komposit RGB.
  3. Penyebab terjadinya perubahan silvofihsery belum dilakukan pengamatan secara khusus terhadap hubungan antara sesama variabel maupun band-band penyusun kompositnya.
  4. Analisis kemampuan lahan di wilayah Sidoarjo dengan variabel-variabel  yang mengacu pada PERMEN LH No.17 Tahun 2010 diperoleh wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo didominasi kelas 1, artinya sangat cocok untuk pengembangan wilayah pertanian dimana disini merujuk pada perikanan darat dan konservasi berupa mangrove.
  5. Analisis kesesuaian lahan di wilayah Sidoarjo dengan overlay hasil analisis kemampuan lahan terhadap rencana guna lahan berdasarkan RTRW Kab.Sidoarjo tahun 2008 diperoleh hasil pengembangan silvofishery pada wilayah pesisir Sidoarjo sangatlah sesuai.

10. Pustaka

[1]     Arief, Arifin. 2003. Hutan Mangrove: Fungsi Dan Manfaatnya. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

[2]     Bengen, D. G., 2000. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB 58 hal.

[3]     Brandt Tso, Paul Mather, 2009,  Classification Methods For Remotely Sensed Data, Taylor & Francis Group, LLC

[4]     Dahuri, Rokhmin., J. Rais., S.P.Ginting., M.J.Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Cetakan kedua, Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.

[5]     Hikmawati.,DC. 2000. Tambak Berkelanjutan .http://cerd.or.id/news/ buletin/Volume206/Tambakberkelanjutan.htm. Diakses 26. Januari 2006.

[6]     Jean-Paul Donnay, Michael J.Barnsley, Paul A.Longley, (2005), Remote Sensing and Urban Analysis, Taylor & Francis e-Library.

[7]     Nicholas M. Short, Sr, http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect1/Sect1_19.html

[8]    Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah (Badan Lingkungan Hidup, 2009) PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO.  17  TAHUN 2009

(**) telah diseminarkan di Seminar Nasional FTSP ITN Malang, 17/8/2010

MONITORING PERLUASAN PRASARANA JALAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GUNA LAHAN PERKOTAAN MELALUI TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN SIG (Studi Kasus: Kotamadya Surabaya)


Oleh:

M. Taufik1) , Abdul Wahid Hasyim2) , Teguh Hariyanto1), Haryo Sulistyarso3)
taufik_srmd@yahoo.com, http://awhasyim.wordpress.com/,
teguh_hr@geodesy.its.ac.id, fiefa07@yahoo.com

1) Dosen Pasca Sarjana Teknik Sipil FTSP-ITS, bidang Penginderaan Jauh
2)Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Malang, sedang menempuh S3 Penginderaan Jauh di Institut Teknolologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya,
3) Dosen Pasca Sarjana Teknik Sipil FTSP-ITS, bidang PWK

Abstraksi

Sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa yang memiliki fungsi sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur menambah lengkap alasan sebagai magnet kota yang selalu memberikan peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya.
Berdasarkan citra Landsat 7 ETMKota Surabaya yang memiliki luas 335.4Km² atau 372.667 piksel, secara fisik mengalami pertumbuhan permukiman yang sangat pesat 20,36% dan 4,81% (2002-2009) terhadap luas kota. Pembangunan jalan sebagai jalur transportasi memberikan kontribusi terbesar (12.9%) dibanding variabel lainnya terhadap pertumbuhan kota (Woodruff dan Brown dalam Abdul Wahid Hasyim, 1995).
Melalui teknologi penginderaan jauh dan SIG, dilakukan pengolahan terhadap citra Landsat 7 ETM tahun 2002-2009, dimana citra Landsat (tahun 2009) harus diolah terlebih dahulu agar data-data yang hilang dapat diperbaiki disebut sebagai filling scan gap.
Setelah dilakukan pengolahan citra dengan metode klasifikasi Maximum Likelihood dan teknik overlay pada SIG diperoleh prasarana jalan dari (tahun 2002-2009) mengalami peningkatan 43.191 unit piksel atau 38,87km² (46,29%) atau 11,59% terhadap luas kota, dan mengurangi jumlah RTH seluas 9873 unit piksel atau 8,9 km². Secara total luas perubahan guna lahan RTH (ruang terbuka hijau) dan mangrove yang juga disebabkan oleh kegiatan lainnya sejak tahun 2002-2009 dari yang awalnya 60,2 km² (tahun 2002) menjadi 36,68 km² (tahun 2009) atau tinggal 10,94% terhadap luas total kota.

Kata kunci: Perluasan, Perubahan Guna Lahan, Penginderaan Jauh, dan SIG

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu elemen ‘Sistem Transportasi’, pengembangan prasarana jalan akan memberikan dampak terhadap perubahan lahan (Miro, 1997). Sedangkan, pertumbuhan kota sangat dipengaruhi oleh adanya populasi dan kegiatan, yang berdampak pada penggunaan lahan (land use) (Johara T Jayadinata, 1999).
Kota akan semakin besar karena jumlah penduduknya yang semakin banyak. Ketertarikan tinggal di perkotaan menjadi sangat kuat (pull forces) karena berbagai kemudahan ditawarkan, antara lain: pusat hiburan, pusat komersial, pusat pendidikan, tempat kerja, transportasi, dll.
Kemudahan transportasi menjadi salah satu pertimbangan para pengembang (developers). Tidak jarang suatu pemukiman baru selalu menambahkan dalam bahasa iklannya mudah dijangkau sekian menit dari kawasan pendidikan, kawasan belanja dan lain-lain agar menjadi daya tarik bagi penggunanya.
Seperti pada Kota Surabaya yang memiliki luas 335.4Km², merupakan kota terbesar ke dua selalu melakukan pembangunan demi memberikan pelayanan terbaik bagi warga kotanya. Secara fisik pembangunan umumnya dibedakan sebagai area terbangun (built up area) dan area tidak terbangun (un built up area).
Pembangunan fisik yang telah berjalan dari tahun ke tahun di hamparan permukaan tutupan lahan (land cover) Kota Surabaya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan prasarana jalan sebagai pemicu terbesarnya suatu pembangunan (Woodruff dan Brown, 1971 dalam AWHasyim, 1995). Melalui teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan SIG (sistem informasi geografis) pembangunan atau perluasan prasarana jalan Kota Surabaya dari tahun 2002-2009 dapat diketahui.
Disusun pertanyaan riset sebagai berikut, bagaimanakah mengetahui pembangunan atau perluasan prasarana jalan Kota Surabaya serta perubahan guna lahannya dari tahun 2002-2009 dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan SIG?

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penelitian ini adalah memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan SIG agar memperoleh informasi pembangunan atau perluasan jalan untuk kepentingan perencanaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besar perluasan prasarana jalan dan perubahan fungsi lahannya.

1.3 Lingkup Pembahasan
Menganalisa pembangungan atau perluasan prasarana jalan Kota Surabaya dengan memanfaatkan data citra landsat 7 ETM tahun 2002 dan 2009 menggunakan SIG.
Mengevaluasi pembangungan atau perluasan prasarana jalan Kota Surabaya terhadap penggunaan lahan khususnya RTH (ruang terbuka hijau).

2. Dasar Teori
2.1 Tutupan Lahan (Land Cover) dan Penginderaan Jauh (Remote sensing)

Tutupan lahan (land cover) perkotaan secara fisik dapat dibedakan menjadi 2 macam kawasan, terbangun (built up area) dan tidak terbangun (unbuilt up area), sedangkan menurut sifatnya dibedakan menjadi kedap air (impervious surfaces) dan meneruskan air (infiltrate surfaces). Kedap air (impervious surfaces) adalah segala permukaan yang tidak dapat meresapkan air kedalam tanah dan umumnya berkaitan dengan kegiatan transportasi seperti; jalan, jalan bebas hambatan, pedestrian, perparkiran, dan bangunan (Qihao Weng, 2008), sebaliknya yang bersifat meneruskan air (infiltrate surfaces) adalah tutupan lahan yang belum atau tidak mengalami pembangunan seperti; kawasan konservasi, pekuburan, sempadan sungai, sungai, hutan dan taman. Kawasan terbangun (built up area) yang dimaksud pada penelitian ini adalah kawasan yang juga kedap air (impervious surfaces) akibat tertutup oleh material bangunan.
Dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh tutupan lahan tersebut dapat terekam dan terbaca yang dihasilkan dari pantulan panjang gelombang () tergantung materi tutupan lahannya tanpa harus menyentuh secara langsung (Lillesand dan Kiefer, 2004, Sutanto, 1998).
Pemanfaatan data remote sensing sejak akhir 30tahun-an secara ekstensif telah digunakan untuk mengamati perubahan lingkungan dan tutupan lahan (land cover) (Colby dan Keating 1998). Pada penelitian ini digunakan data citra Landsat 7 ETM yang memiliki 7 band (multispektral), lebih menguntungkan dari sisi kepentingan klasifikasi dibandingkan dengan citra lain yang memiliki jumlah band lebih sedikit. Diharapkan pada monitoring perluasan prasarana jalan, perubahan luasan yang terjadi termasuk alih guna lahannya dapat diketahui mendekati kondisi sebenarnya.

2.2 Perubahan Guna Lahan (Land Use Change) dan Nilai Pantulan Spectral
Spectral adalah daya pisah objek berdasarkan besar spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk perekaman data dan mempengaruhi besarnya radiometrik (derajat keabuan berkisar 0-255). Pantulan sangat bergantung dari panjang gelombang () masing-masing materi tutupan lahannya (Brandt Tso, Paul Mather, 2009). Kisaran panjang gelombang yang berkisar antara 0.3-2.5 μm dan pantulan spectrum yang tidak tetap menunjukkan kadar perubahan tutupan lahan yang berbeda sehingga menjadi celah pada penelitian ini untuk diamati
Prasarana jalan merupakan tutupan lahan yang kedap air (impervious surfaces) karena menggunakan bahan atau material aspal juga beton, sehingga melalui band tertentu dari citra Landsat7 akan memiliki kesamaan nilai pantulan spectral. Di sisi lain terjadinya perubahan guna lahan sebagai dampak perluasan jalan akan diketahui berdasarkan letak dan dimensinya.
Perubahan lahan tidak dapat dihindari sebagai akibat perluasan prasarana jalan yang merupakan media terjadinya interaksi kegiatan satu dan lainnya (Johara TJ, 1999). Prasarana jalan dikatakan sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya, sehingga berdasarkan konsep, kegiatan dan modelnya mengindikasikan pola dan bentuk suatu kota (Bauer Wurster, 1973; Bryant,1982; Coppack, 1988; Bryant, Coppack 1991; Fujii, Hartshorn 1995).

2.3 Mengelola Data Menggunakan SIG
Setelah dilakukan proses pengolahan terhadap citra landsat 7 ETM selanjutnya diolah kembali menggunakan teknologi SIG, karena kemampuannya mengkombinasikan atribut berbagai data dan warna sehingga membantu dalam pengambilan suatu keputusan.
Secara aplikasi SIG (www.swedesurvey.se, 2002) untuk menghasilkan informasi spasial terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: mengorganisasi (organising); melakukan kompilasi dan pemilahan terhadap data-data yang diperoleh secara raster maupun vektor, menganalisis (analysing); melakukan perintah (query) berdasarkan titik (point), garis (line) maupun bidang (polygon), menghasilkan peta (map production); berupa grafis yang memuat atribut dengan berbagai kombinasi data dan warna, lihat Gambar 2.1


Gambar 2.1. Tiga unsur aplikasi SIG
Sumber: http://www.swedesurvey.se, 2002

3. Metodologi
3.1 Lokasi Penelitian

Dipilih Kota Surabaya mengingat sebagai kota terbesar di Jawa Timur, dengan potensi pertumbuhan kota yang pesat. Jumlah penduduk yang berkisar 3 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1.5%/tahun (http://www.surabaya.go.id/dispenduk/?view=artikel&id=1, 2010) dan luas kota 335,4 Km² yang tidak bertambah, tentu menambah beban kota akibat kegiatan kota yang meningkat. Salah satunya kebutuhan perluasan prasarana jalan untuk menghubungkan kegiatan satu dan lainnya. Ketersediaan data citra Landsat 7 ETM tahun 2002 dan 2009, turut menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi.

3.2 Alat dan Bahan
PC Intel(R) Core (TM)2 Duo, E4600 @ 2.4 Ghz
GPSMap 60 Csx
Software Mapsource v 6.15.1
ErMapper v7.1
ArcGIS 9.3 dan ArcView 3.3
Citra Landsat 7 ETM tahun 2002 dan 2009

3.3 Metode
Pada proses klasifikasi untuk menghasilkan pengkelasan yang akurat berdasarkan data distribusi DN (Digital Number) digunakan klasifikasi Maximum Likelihood berdasarkan perhitungan statistik (rerata variance/covariance), fungsi probabilitas (Bayesian), sehingga dalam sampel (training area/ sites) setiap piksel dapat dipastikan masuk dalam kelas yang mana (Brandt Tso, Paul Mather, 2009). Dengan formula sebagai berikut:

Dimana, nilai Pr (probability) dari w_j (bobot terpilih yang terbesar j) pada vektor x.

3.4 Proses Pengolahan Citra Landsat 7 ETM
Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir berikut (gambar 3.1).

3.5 SLC- OFF Pada Citra Sesudah Tahun 2003
Pada website (http://landsat7.usgs.gov/slc_enhancements/gapfilled1.php, 2010) menjelaskan bahwa, Landsat 7 TM/ETM semenjak tanggal 31 Mei tahun 2003 terdapat kegagalan (off) pada SLC (scan line corrector) sehingga sekitar 22% data tidak terbaca (scan gap) pada citra. Untuk mengisi data citra yang hilang (filling scan gap) pada piksel dengan tepat, digunakan metode dengan asumsi,

Y≈GX+B

dimana,
Y= bagian utama yang terkena SLC off
G= pengisian histrogram pada citra utama yang terhapus
X= bagian citra pengisi (SLC on)
B= data bias histogram pada citra utama yang terhapus

4. Hasil dan Diskusi
4.1 Penentuan Kelas Tutupan Lahan (Land Cover)
Kota semakin tumbuh dan menjadi daya tarik karena salah satunya didukung oleh potensi lahannya, sehingga dapat meningkatkan nilai lahannya. Ada 5 faktor yang dapat berpengaruh terhadap nilai tanah (Djoko Sujarto,1982; dalam AWHasyim, 1995) sebagai berikut:
a. Faktor fisik dasar, misalnya topografi, iklim, kondisi tanah (meliputi daya dukung dan drainase alam),
b. Faktor fisik geografis , misalnya lokasi geografis yang strategis,
c. Faktor prasarana dan sarana,, misalnya jaringan jalan, utilitas umum (meliputi jaringan air minum, jaringan drainase, sanitasi lingkungan, sumber air alami), jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan gas,
d. Faktor fasilitas kebutuhan, misalnya pasar/pertokoan, pendidikan, peribadatan, kesehatan, hiburan, pemerin¬tahan,
e. Faktor lingkungan, misalnya pencemaran, kebisingan, kenyamanan lingkungan, kebersihan lingkungan, kepada¬tan bangunan dan penduduk, faktor kritis bencana alam.
Sesuai kebutuhan penelitian dibuat klasifikasi 6 kelas yang dianggap secara fisik akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kota, antara lain: 1) perkotaan/ permukiman, 2) vegetasi berdahan besar (termasuk mangrove), 3) lahan terbuka, 4) tubuh air; sungai, dan tambak, 5) perkerasan/bangunan beton, dan 6) jalan dan rel. Setelah dilakukan penghitungan statistik pada citra untuk melihat distribusi piksel training site, selanjutnya dilakukan klasifikasi terawasi Maximum Likelihood seperti pada gambar 3.2 bagian A dan B.
4.2 Perluasan Prasarana Jalan dan Perubahan Guna Lahan
Pengamatan dilakukan pada bidang piksel berukuran 964×587 atau sejumlah 565.868 piksel (=565.868x30x30m²= 509.281.200m²= 509.3Km²) sebelum di subset (pemotongan citra) pada koordinat 675292.1 LS, 9204680 BT-702592.1 LS,9210500 BT. Fokus penelitian berada pada bidang piksel seluas 372.667 piksel atau 335.4Km², dengan masing-masing hasil klasifikasi pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Luas Kelas Tahun 2002 dan 2009

Untuk memperoleh lokasi sebaran perluasan prasarana jalan, digunakan teknik overlay dengan membandingkan citra Landsat7 ETM akhir amatan (2009/ gambar 4.1 bagian D) dikurangkan (image difference) dengan citra awal amatan (2002/ gambar 4.1 bagian C). Diperoleh beberapa jalan tetap tidak berubah sejak dari tahun 2002 hingga tahun 2009 seluas 45,10km², dan terdapat tambahan jalan baru seluas 38,87km², atau terjadi peningkatan 11,59% (gambar 4.1 bagian E)
Perubahan lahan yang terjadi akibat kegiatan penyediaan prasarana jalan, melalui teknik overlay pada citra Landsat7 ETM (2009) prasarana jalan dilakukan perubahan tematik (thematic change) terhadap vegetasi yang mewakili RTH (2002). Ditunjukkan beberapa RTH hilang seluas 9873 unit piksel atau 8,9 km² dengan sebaran seperti pada gambar 4.1 bagian F.

Gambar 4.1 Klasifikasi, Prasarana Jalan dan Perubahan Lahan

Penjelasan Gambar E

5. Kesimpulan
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut;
1. Proses pengisian data hilang (gap filling process) pada citra Landsat7 ETM tahun 2009 dilakukan hingga diperoleh hasil terbaik dengan syarat, citra pengisi diambil pada tahun yang sama, dan dipilih pengisi dengan prosentase awan dibawah 10%.
2. Untuk kepentingan pengukuran perluasan prasarana jalan dan perubahan guna lahan, semua citra menggunakan sistem proyeksi UTM 49-S dengan sistem koordinat yang harus sama yaitu WGS ’84.
3. Metode klasifikasi Maximum Likelihood cukup baik dengan mengandalkan kesamaan nilai digitalnya (DN), kelemahannya sulit membedakan piksel untuk tubuh air (sungai) apabila bersebelahan dengan prasarana jalan. Maka, dibantu dengan hasil tracking GPS untuk membedakannya.
4. Resolusi spasial citra Landsat 7 ETM 30m dengan 7 band dan kesalahan koreksi geometrik (RSME)= 0,18 piksel atau 162m² atau kurang dari 1 piksel= 900 m², sangat sesuai untuk keperluan mengamati perubahan lahan secara kuantitatif.
5. Pada Perubahan guna lahan khususnya RTH Kota Surabaya yang pada tahun 2009 tinggal 10,54%-nya dari total luas Kota Surabaya adalah dampak akumulasi kegiatan-kegiatan lainnya, karena dari perluasan prasarana jalan sepanjang 1295,7 Km atau 38,87Km² hanya merubah guna lahan RTH sebesar 8,9 km². Perlu dilakukan penelitian pada kegiatan lainnya untuk mengetahui terjadinya perubahan guna lahan khususnya terhadap RTH.
6. Perbedaan luas total Kota Surabaya dapat disebabkan ketidaktepatan pada proses digitasi penentuan batas administrasi (vektor).

6. Daftar Pustaka

Abdul Wahid Hasyim, (1995), Penetapan Faktor-Faktor Pengaruh Terhadap Peningkatan Harga Tanah, Tesis S2, PWK-ITB, Bandung
Bauer Wurster, C. (1973), The Form and Structure of the Future Urban Complex, In The Urban Future, edited by E. Chinoy. New York: Lieber-Atherton, 43-72.
Brandt Tso, Paul Mather, (2009), Classification Methods For Remotely Sensed Data, Taylor & Francis Group, LLC
Bryant, C. R., Russwurm, L. H., McLellan, A. G. (1982). The City’s Countryside: Land And Its Management In The Rural-Urban Fringe. London: Longman.
Bryant, C. R., Coppack P. M. (1991). “The City’s Countryside.” in Canadian Cities in Transition, edited by T. Bunting and P. Filion. Toronto: Oxford University Press, 209-39.
Coppack, P. M. (1988). “The Evolution and Modeling of the Urban Field.” in Essays on Canadian Urban Process and Form III: The Urban Field, edited by P. M. Coppack, L. H. Russwurm, C. R. Bryant. Waterloo, Ontario: Department of Geography, University of Waterloo, 5-27.
Fidel Miro (2004), Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi, Erlangga, Jakarta
Fujii, T., Hartshorn, T. A. (1995). The Changing Metropolitan Structure of Atlanta, Georgia: Locations of Functions and Regional Structure in a Multinucleated Urban Area. Urban Geography 16: 680-707.
Jayadinata, T. J. (1999), Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Penerbit ITB. Bandung.
Sutanto, (1998), Penginderaan jauh, Jilid I, Fakultas Geografi, Gajah Mada University Press.

PERSPEKTIF TENTANG KOTA DAN PERENCANAAN KOTA

Dalam merencanakan suatu kota, hendaknya kita harus memahami betul tentang apa sesungguhnya definisi atau batasan kota dan perencanaan kota itu sendiri.  Hal ini penting karena perencanaan kota yang kita susun akan menjadi lebih tepat sasaran dan berhasil guna apabila kita telah memahami pengertian-pengertian dari terminologi-terminologi mendasar dalam merencanakan kota tersebut.  Tidak menutup kemungkinan pengertian dari terminologi yang sama dapat diartikan berbeda untuk beberapa wilayah perencanaan tergantung dari sudut pandang mana kita memandangnya, apakah menurut sudut pandang peraturan perundangan ataukah para pakar ataukah yang lainnya.  Oleh sebab itu berikut ini akan diuraikan tentang pengertian-pengertian dari terminologi-terminologi mendasar dalam merencana kota tersebut.

1. Apakah Kota itu?

Banyak para pakar yang telah berusaha mendefinisikan tentang definisi dari kota, kita lihat saja beberapa definisi kotatersebut.  Djoko Sujarto menyatakan bahwa secara mudahnya kotadapat didefinisikan sebagai Kumpulan Orang, Transportasi, dan Aktivitas (disingkat menjadi kota).  Para pakar lainnya, seperti yang terdapat dalam buku teks Interpreting the City yang ditulis oleh Truman Asa Hartshorn mendefinisikan kota secara tidak langsung, diantaranya mereka mengatakan bahwa untuk melihat suatu area tersebut apakah kota atau bukan dapat dilihat dari aktivitas yang berada di area tersebut, kualitas aktivitas tersebut, serta lebih jauh lagi klasifikasi dari kualitas aktivitas tersebut:

  • Tower (1905) membatasi bahwakotadapat diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, yaitu suatu area disebutkotaapabila memiliki kualitas yang berkaitan dengan aktivitas:
    • Komersial.
    • Industri.
    • Politik.
    • Pusat-pusat pelayanan sosial dan kesehatan.
  • Aurosseau (1921) mengungkapkan bahwakotadapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, yaitu:
    • Administrasi, berupa ibukota negara atau propinsi.
    • Pertahanan dan keamanan, berupa kotapusat pertahanan (fortress town) atau pangkalan angkatan laut (naval base).
    • Budaya, bisa berupa pusat keagamaan, dan pusat pendidikan tinggi/ universitas.
    • Komunikasi, bisa berupa pusat transportasi, atau kota pergudangan (entrepot cities).
    • Rekreasi, berupa kota-kota dengan fungsi sebagai pusat kesehatan dan tempat peristirahatan.

1.1 Definisi Kota menurut Bidang Ilmu

Definisi kota juga seringkali didasari oleh latar belakang keilmuan dari pakar yang membuat batasan tentang kota itu sendiri, contohnya seperti definisi-definisi kota di bawah ini yang diambilkan dari buku Comprehensive Planning tulisan Melville C. Branch.

Definisi kota menurut para geografer:

  • Fokus kepada aspek fisik dan lingkungan sekitarnya, misal: situasi, tapak, iklim, jenis vegetasi, jaringan jalan.
  • Mengeksplorasi hubungan antar aspek di atas dan bentuk serta fungsi dari “kota” itu sendiri dengan sudut pandang yang bervariasi tergantung kepada penekanan dari sisi geografis.

Definisi kota menurut para geolog:

  • Fokus kepada permukaan dan bawah permukaan (surface and subsurface), misalnya lapisan topsoil dan lapisan dari bumi yang mempengaruhi drainase dan limbah, stabilitas dari kondisi permukaan dan penggunaan lahannya.
  • Aturan Pemerintah membutuhkan masukan dari sisi geologis sebelum melakukan pembangunan dan perencanaan disetujui.

Definisi kota menurut para ekonom:

  • Fokus kepada fungsi produksi: merupakan tempat memproduksi barang yang menguntungkan dan bantuan penyediaan terhadap pelayanan, ketersediaan investasi dan pembiayaan, basis pajak, keseimbangan ekspor/impor dari perdagangan di kota, atau ketergantungan pendapatan lokal terhadap pemerintahan yang lebih tinggi.
  • Harga barang dan jasa, hukum dan aturan di luar batas administrasi yang tidak dapat dikendalikan.

Definisi kota menurut para politikus:

  • Fokus kepada konteks ‘governance’.  Bagaimana bentuk pemerintahan daerah berpengaruh terhadap perencanaan kota? Organisasi dan individu mana yang berkaitan dengan kekuasaan?
  • Bagaimana perencanaankotakomprehensif dapat dilaksanakan dengan baik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor politis yang terkait.

Definisi kota menurut para sosiolog:

  • Fokus kepada klasifikasi jumlah populasi dari kawasan perkotaan berdasarkan: umur, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, suku, dan lain-lain informasi yang disensus.
  • Immigrasi yang terjadi pada tahun-tahun terakhir.

Definisi kota menurut para ahli fisika:

  • Fokus kepada kesehatan masyarakat dan lingkungan.
  • Menerapkan pengetahuan kedokteran untuk memformulasikan standar-standar untuk kecukupan sediaan air, sanitasi publik dan privat, kebutuhan minimum tempat tinggal terhadap ruang, penerangan, dan udara
  • Secara profesional, public health phsycian melihat kota sebagai tempat yang mempresentasikan banyak persoalan dalam hal pengobatan masyarakat, keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun kolektif, lingkungan fisik, aktivitas perkotaan, dan penerapan peraturan yang berkaitan dengan kesehatan di bawah kekuatan kebijaksanaan.

Definisi kota menurut para ahli hukum:

  • Fokus kepada pembuatan konsep tentang bermacam-macam aturan bagi Pemerintah Daerah yang kesemuanya berkaitan dengan perencanaan kota.
  • Tiap bagian wilayah kotadipengaruhi oleh aturan-aturan terpisah yang telah dikeluarkan oleh para wakil rakyat (city council).
  • Merupakan wakil dari Pemerintah pada saat pembuatan aturan, dan merupakan pihak yang dapat menuntut secara hukum berkaitan dengan pelaksanaan dari legalitas dan prosedural tersebut.
  • Banyak kegiatan dan aktivitas Pemerintah yang berkaitan dengan struktur fisik ruang.  Dalam hal ini seringkali aturan mempengaruhi bentuk desain, konstruksi, atau pemeliharaan dari sturktur, sistem, ataupun obyek fisik melalui kebutuhan konsepsual atau peraturan.

Definisi kota menurut para ahli teknik:

  • Berpartisipasi dalam perencanaan kota sejak jaman dahulu kala.
  • Saat ini fokus kepada pembuatan desain dan konstruksi dari transportasi kota dan sistem utilitas, bangunan, dan struktur-struktur lainnya yang merupakan bagian-bagian pembentuk dari suatu kota.

Definisi kota menurut para arsitek:

  • Melihat kota pada sisi yang sama dengan para engineer.
  • Fokus kepada aspek arsitektural baik dari bangunan secara individu maupun kelompok, ruang terbuka sekitar bangunan, serta hukum dan aturan yang berkaitan dengan desain dan konstruksi.
  • Fokus kepada elemen-elemen vegetasi darikota, seperti pada taman, tempat bermain, dan ruang terbuka lainnya, pohon-pohon yang ditanam di sekitar jalan, lansekap dari tempat parkir dan jalan bebas hambatan.

        Definisikotamenurut para arsitek lansekap:

Demikian beragamnya definisikotamenurut para pakar, maka ada definisikotayang hanya didasarkan kepada satu aspek saja, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, seperti definisikotayang mulai dilontarkan olehTaylor(1945). Taylorini mengklasifikasikankotaberdasarkan jumlah penduduknya:

  1. Infantile. Kota dengan penduduk 5.000, tidak ada
  2. Juvenile. Kota dengan penduduk antara 5.000-20.000, sudah terdapat diferensiasi penggunaan lahan.
  3. Adolescent.  Kota dengan ekspansi pabrik-pabrik, desentralisasi dari aktivitas.
  4. Early maturity.  Telah terdapat pengelompokan lokasi perumahan.
  5. Mature. Kota dengan penduduk lebih dari 50.000 atau lebih, telah terdapat pengelompokan yang jelas dari kawasan perumahan, industri, dan komersial.

Batasan yang sama, yaitu berusaha mengungkapkan kotaberdasarkan jumlah penduduknya digunakan pula pada studi yang pernah dilakukan di Indonesiayang meneliti tentang kota-kota sekitar tahun 1985 (National Urban Development Study-NUDS).  Berdasarkan studi sistem dan strukturkota diIndonesia terdapat klasifikasikota sebagai berikut:

  • Kota besar: berpenduduk lebih besar dari 500.000 jiwa.
  • Kota Menengah: berpenduduk antara 100.000 dan 500.000 jiwa.
  • Kota Kecil A: berpenduduk antara 50.000 dan 100.000 jiwa.
  • Kota Kecil B: berpenduduk antara 25.000 dan 50.000 jiwa.
  • Kota Desa Besar: berpenduduk antara 10.000 dan 25.000 jiwa.
  • Kota Desa Kecil A: berpenduduk antara 5.000 dan 10.000 jiwa.
  • Kota Desa Kecil B: berpenduduk antara 3.000 dan 5.000 jiwa.

Secara lebih kompak dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yakni :

  1. Kota besar, dengan penduduk lebih besar dari 500.000 jiwa.
  2. Kota menengah, dengan penduduk antara 100.000 dan 500.000 jiwa.
  3. Kota kecil, merupakan gabungan darikota kecil A dankota kecil b dengan penduduk antara 25.000 jiwa sampai dengan 100.000 jiwa.
  4. Kota desa, merupakan gabungan dari kota desa besar, desa kecil A dan desa kecil B, dengan penduduk antara 3.000 jiwa sampai dengan 25.000 jiwa.

1.2 Kota Menurut Definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kita senantiasa berbicara tentang kota, bahkan sebagian dari kita tinggal di kota, tetapi apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kota? Kita seringkali berpikir bahwa kota sebagai hasil dari suatu pembangunan modern, tetapi kota-kota ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu serta memiliki jalur keterkaitan dengan peradaban lembah sungai besar “great river valley civilizations” dari Mesopotamia, Mesir, India, dan Cina.  Kata “city” calam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin “civitas” yang menggambarkan masyarakat yang terorganisasi dalam skala besar seperti negara kota “city-states” dari masa Yunani Kuno.

Meskipun kita mungkin saja tahu atau memiliki “sense” tentang apa itu kota, ternyata tidak ada definisi yang eksak tentang batasan-batasannya, dari mana mulai tumbuhnya dan sampai mana perkembangannya.  Pada masa lampau, benteng ataupun dinding didefinisikan sebagai batasan dari suatu kota.  Pada kota-kota jaman dulu dapat dilihat pada akhirnya dinding-dinding atau benteng-benteng tersebut runtuh/rusak, dan pada akhirnya dinding/benteng tersebut tidak berarti apa-apa dalam mendefinisikan batasan suatu kota.  Masalahnya ialah apa definisi kota saat ini?  Apakah definisi kota saat ini termasuk pula area dimana kota tersebut berada beserta kawasan pinggirannya (metropolitan region) atau batasan suatu kota hanya berupa pusat kota saja (city centre)?  Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat mengakibatkan adanya ketidakakuratan dan perdebatan.  Sebagai contoh apabila dilihat dari lingkup penggunaan kawasannya, Kota Tokyo Jepang hanya memiliki populasi antara 8-40 juta penduduk.

Apapun yang digunakan sebagai faktor-faktor dalam mendefinisikan suatu kota, terdapat kesamaan suatu pandangan bahwa kotasesungguhnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita saat ini dan pada tahun-tahun mendatang.  Setelah revolusi industri, pusat-pusat kota tumbuh dengan cepat dan selama lebih dari 50 tahun terakhir telah terjadi ledakan (explosion) pertumbuhan kota-kota di dunia, baik dalam hal jumlah maupun dalam hal ukurannya, hal ini lebih dikenal dengan istilah  urbanisasi (urbanization).   Saat ini, urbanisasi yang paling cepat terjadi di negara-negaraAsia, Amerika Latin, serta Afrika.

Kota-kota selalu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi dan kultural.  Tetapi pertumbuhan yang cepat tersebut membawa juga beberapa dampak buruk: misalnya kejahatan di perkotaan dan kemiskinan, gelandangan, persoalan kepadatan yang berlebihan dan kesehatan, polusi serta limbah/sampah.

Kota-kota memiliki dampak yang sanagt besar dalam kehidupan kita dan peradaban dunia dalam konteks yang lebih luas.  Kota-kota menjadi penting dan lebih penting lagi sesuai dengan ukuran dan angka pertumbuhannya.  Pada abad ke-21, diestimasikan bahwa setengah dari penduduk bumi tinggal di kota.

Fase pertama pertumbuhan suatu kota dimulai 5-6 ribu tahun yang lalu dengan adanya permukiman-permukiman yang tumbuh dalam suatu peradaban yang disebut dengan the river valley civilization of Mesopotamia (sekarang dikenal dengan Irak), Mesir, India, dan Cina.  Pada saat itu, permukiman memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pertanian dan domestikasi binatang.  Namun demikian, beriringan dengan berkembangnya peradaban dari sisi ukuran dan rute perdagangannya dari sisi jumlah, permukiman-permukiman ini menjadi pusat perdagangan, kerajinan, dan pegawai pemerintah.  Pembagian antara “town“ dan “country”, “urban” dan “rural” mulai muncul.  Lintasan yang sama terjadi pada peradaban selanjutnya seperti yang terjadidi Yunani,Iran, Romawi dan Great Zimbabwe.

Fase kedua dalam perkembangan kota-kota disertai pula dengan revolusi industri di Eropa sekitar pertengahan abad 18.  Pabrik-pabrik membutuhkan banyak tenaga kerja dan peningkatan kegiatan dalam aktivitas komersial menghasilkan peluang baru untuk hidup di kota.  Mencari pekerjaan baru dan kehidupan yang lebih layak, orang pindah dari wilayah perdesaan ke kota dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Fase ketiga dimulai setelah perang dunia kedua.  Pertumbuhan terbesar dan tercepat dari penduduk perkotaan dunia terjadi pada dekade 1950an.  Hal ini selaras dengan makin berkembangnya ekonomi menjadi lebih internasional dan tumbuh dalam jumlah, seluruh dunia mulai tumbuh lebih cepat dengan langkah yang sangat pesat.  Kebanyakan dari pertumbuhan ini terkonsentrasi di Asia, Amerika Latin dan Afrika, di lain sisi beberapa kota di Amerika Serikat pun mengalami pertumbuhan yang sama, contohnya yang terjadi di Phoenix dan Los Angeles.

1.3 Kota menurut Peraturan Perundangan di Indonesia

Sesungguhnya dalam peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan berlaku saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa terminologi yang berkaitan dengan kota.  Berdasarkan peraturan-peraturan yang masih berlaku saat ini, tersirat bahwa telah terdapat dua sisi pemahaman tentang terminologi yang berkaitan dengan kota, yaitu dilihat dari sisi fungsi maupun otoritas administratif.  Kita lihat saja beberapa terminologi yang berkaitan dengankotadi bawah ini.

(1). Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Pada bagian awal dari Undang-Undang ini (Bab I Ketentuan Umum) terdapat beberapa pengertian dari terminologi yang berkaitan dengan penataan ruang, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan kota.  Adapun terminologi tersebut ialah sebagai berikut:

  • Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukian kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
  • Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
  • Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  • Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
  • Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segeneap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
  • Kawasan adalah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
  • Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
  • Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
  • Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  • Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  • Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Terlihat dari beberapa terminologi yang tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang di atas, bahwa pemahaman tentang terminologikotayang diuraikan lebih cenderung kepada pemahamankotaberdasarkan fungsi beserta wilayah pengaruhkotatersebut.

(2). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang

Meskipun Permendagri ini keluar sebelum UU No. 24 tentang Penataan Ruang lahir, tetapi masih seringkali digunakan karena isi dari Undang-Undang tersebut sesuai dengan tingkat ketelitiannya masih bersifat umum, jadi ketika akan merencana ruang (termasuk merencana kota) masih membutuhkan aturan yang lebih rinci, diantaranya Permendagri inilah yang masih digunakan.  Di dalam Permendagri ini terdapat beberapa terminologi sebagai berikut:

  • Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan.
  • Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
  • Perencanaan kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota.
  • Rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.
  • Rencana Umum Tata Ruang adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan yang selanjutnya disebut RUTRP adalah rencana struktur ruang kota yang disusun untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota pada sebagian, satu atau leibh daerah otonom, dengan strategi Perkotaan Nasional dalam jangka panjang dan untuk menjaga keserasian perkembangan pembangunan kota dengan wilayah pengaruh sekitarnya dalam rangka pengendalian program sektoral dalam jangka panjang.
  • Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruangkota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunankota.
  • Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruangkota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunankota.
  • Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruangkota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruangkota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunankota.
  • Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencanakota.
  • Bagian wilayah kota adalah satu kesatuan wilayah darikota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umumkota.

Menurut peraturan ini terlihat bahwa definisikotatidak hanya berkaitan dengan fungsi, tetapi memperhatikan pula batasan administrasi yang diatur oleh peraturan yang berbeda.  Berkaitan dengan batasan administrasi ini sebut saja peraturan yang lainnya yang relevan dengan ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota.  Namun apabila kita berbicara tentang jenis rencana tata ruang, telah terdapat beberapa perubahan dari jenis rencana tata ruang tersebut seperti yang diungkapkan oleh Permendagri No. 2 Tahun 1987 ini.  Setelah keluarnya UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak dikenal lagi istilah Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

 

(3). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Terminologi tentangkotadiutarakan pada Bab II tentang Pembagian Daerah (Pasal 2 dan 3).  Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.  Otonom menurut Undang-Undang ini  mengarah kepada Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi.  Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administrasi.  Wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah daerat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.  Selain itu, pada pasal 4 (Bab III) tentang Pembentukan dan Susunan Daerah, Daerah kota dibentuk dan disusun dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, diterangkan pula pada pasal ini pembentukan dan penyusunan Daerah tidak hanya meliputi Daerah Kota, tetapi juga Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.  Lebih jauh lagi, Daerah Kota ini berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.  Dalam hal ini Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (hal ini mengakibatkan perubahan hirarki rencanakotaseperti yang diungkapkan dalam Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang).

Pembentukan Daerah Kota menurut Undang-Undang ini didasarkan kepada kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.  Pembentukan, nama, batas, dan ibukota DaerahKotaditetapkan dengan Undang-Undang.  Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, demikian pula dengna syarat-syarat pembentukan Daerah tersebut ditetapkan pula dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa suatu DaerahKotadimungkinkan untuk dihapus, digabungkan, ataupun dimekarkan dengan Daerah lain dengan syarat-syarat yang diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah.  Tetapi keputusan tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah itu sendiri ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang ini dikenal pula istilah kawasan perkotaan yang batasannya sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi).  Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan, disebutkan bahwa pengelolaan kawasan perkotaan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.  Pengelolaan kawasan perkotaan tersebut kemudian dikaitkan dengan penyelenggaraan dan peranserta masyarakat sebagaimana diungkapkan pada Pasal 92 sebagai berikut:

  • Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.
  • Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
  • Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Terlihat bahwa pemahaman tentang kota yang dibahas dalam Undang-Undang ini terdapat dua, yaitu kota sebagai daerah administratif pengganti istilah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (yang sudah tidak berlaku lagi karena diganti oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini), dan kawasan perkotaan yang lebih mengutamakan kepada fungsi dan wilayah pengaruh dari suatukota(seperti pengertian kawasan perkotaan yang terdapat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang).

 

1.4 Kandungan Suatu Kota

Kota-kota seringkali memiliki reputasi yang buruk, menjadi chaos, sangat padat.  Kita akan melihat bahwa kota-kota pada akhirnya memiliki persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, tetapi untuk kontekskota yang lain terdapat pula tempat-tempat yang sangat efisien, dapat menyediakan pelayanan yang baik bagi ribuan bahkan jutaan penduduknya.

Dimana pun kita tinggal, kita akan membutuhkan beberapa unsur mendasar untuk tetap dapat hidup (survive): tempat tinggal (rumah), makanan, dan air.  Ketiga hal tersebut hanyalah merupakan kebutuhan dasar, tentu saja kalau kita tinggal dikota tidak hanya membutuhkan tiga hal itu saja.  Listrik dan penerangan untuk bangunan dan jalan, cara penanganan sampah yang baik, transportasi yang baik pula sehingga orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, tepat, dan cepat.  Pendudukkota juga membutuhkan sekolah supaya mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak, membutuhkan pula tempat untuk rekreasi, butuh tempat olah raga, butuh tempat pagelaran musik dan taman, butuh tempat berbelanja sehingga mereka dapat membeli barang-barang yang mereka butuhkan mulai dari pakaian sampai kepada makanan.  Inilah yang disebut dengan pelayanan yang harus disediakan oleh suatukota.

Tidak satupun dari hal di atas dapat tercipta seperti membalikan tangan.  Masyarakat membutuhkan pihak yang membantu, seperti batu bata dan kayu-kayu yang membutuhkan topangan yang kuat sehingga dapat membentuk suatu rumah.  Listrik membutuhkan jaringan, air butuh jaringan air, kendaraan dan bis membutuhkan jalan, sekolah membutuhkan bangunan dan begitu seterusnya.  Ini merupakan bagian-bagian dari infrastrukturkota.

Merupakan suatu tugas yang sangat besar bagi suatukotauntuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.  Beberapa tugas ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sebagian lagi oleh pihak swasta, seperti organisasi bisnis dan ketetanggaan  Untuk mencapai keinginan yang diharapkan tentu saja membutuhkan kerjasama antar masyarakat dan Pemerintah.

Keuntungan dari suatu kotaialah kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perdesaan, yang berarti bahwa banyak orang terkonsentrasi dalam suatu ruang yang relatif kecil daripada tersebar dalam suatu areal yang sangat luas (low population density).  Hal ini memungkinkan Pemerintah dan pihak lainnya untuk menyediakan lebih banyak pelayanan bagi penduduk yang besar tadi.  Satu jaringan listrik bagi suatu lingkungan dapat melayani ratusan bahkan ribuan penduduk.  Tentu saja, hal ini membutuhkan perencanaan yang kompleks dan uang, yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak.  Tidak seluruh masyarakatkota dapat mengakses segala sesuatu fasilitas yang ditawarkan olehkota tersebut.  Pada beberapa area tertentu tiapkota memiliki penduduk yang tidak memiliki rumah, tidak dilayani oleh jaringan listrik, serta dilayani oleh jaringan airkota.

2. Apakah Perencanaan itu?

Setelah memahami secara singkat tentang terminologikotadan sebelum sampai kepada pembahasan tentang perencanaankota, terlebih dahulu akan dikupas tentang terminologi perencanaan.  Dalam hal ini, terdapat beberapa pengertian berkaitan dengan terminologi perencanaan ini.  Tetapi fokus pembahasan yang akan dibicarakan disini ialah perencanaan dalam konteks perencanaan publik bukan perencanaan privat.  Adapun beberapa pengertian perencanaan tersebut diantaranya ialah:

  • Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi  dan terus-menerus yang dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Waterson, 1965).
  • Perencanaan dalah suatu bentuk praktek intelegensia guna mengolah fakta serta situasi sebagaimana adanya dan mencari jalan keluar guna memecahkan masalah.
  • Perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang dapat terlaksanakan di masa dtaang (Beenhakker, 1980).
  • Perencanaan adalah penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan sebagai dasar perilaku manusia.
  • Perencanaan dalah proses mengarahkan kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya yang mengacu pada masa yang akan datang.
  • Perencanaan adalah proses aktivitas yang berkelanjutan dan merumuskan apa yang dapat dilakukan dan diinginkan untuk masa depan, serta bagaimana mencapainya (Melville C. Branch).
  • Arti dan fungsi perencanaan (Tjokroamidjojo, 1977): Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
  • Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
  • Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.
  • Perencanaan menyangkut penggambaran masa datang yang lebih baik dan bagaimana mencapainya.  Rencana adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan terlebih dahulu, yang mempunyai tiga karakteristik: menyangkut masa datang, adanya tindakan; identifikasi elemen personal atau organisasi yang terkait (Frank S. So).
  • Perencanaan sebagai sautu general activity adalah penyusunan rangkaian tindakan secara berurut yang akan mengarah pada pencapaian tujuan tertentu (Peter Hall, 1992).
  • Perencanaan adalah proses yang kontinyu, yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan (Conyer, 1984).
  • Perencanaan sebagai: social reform, policy analysis, social learning, dan social mobilization (John Friedmann).

Secara praktis perencanaan perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan dengan efektif dan efisien.  Pada umumnya perencanaan akan meliputi tiga proses mendasar, yaitu:

perumusan dan penentuan tujuan.

Pengujian atau analisis opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang tersedia, serta

Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Salah satu elemen penting lainnya dalam perencanaan adalah selalu berorientasi kepada masa depan.  Namun demikian perencanaan tidaklah statis dengan tahap-tahap tersebut melainkan dinamis karena berjalan sebagai suatu rangkaian proses yang berjalan terus-menerus.  Dengan demikian perencanaan dapat didefinisikan sebagai: “Suatu proses berkelanjutan (terus-menerus) yang melibatkan pembuatan keputusan atau penentuan pilihan mengenai alternatif berbagai cara untuk mendayagunakan sumberdaya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pada saat tertentu di masa mendatang”.

 

3. Apakah Perencanaan Kota itu?

Pembahasan tentang perencanaankotadisini akan dibagi dua, yaitu perencanaankotaberdasarkan buku teks dan perencanaankotayang sekarang berlaku diIndonesia.

 

3.1 Perencanaan Kota menurut Buku Teks

Konsepsi perencanaan sebagaimana diungkapkan oleh T.J.Kent, Jr., dalam bukunya The Urban General Plans, perencanaankota haruslah:

  • Berjangka waktu panjang.
  • Haruslah komprehensif.
  • Haruslah umum.
  • Haruslah berfokus kepada pengembangan secara fisik.
  • Haruslah terkait dengan tekanan dari sudut pandang sosial dan ekonomi yang dalam hal ini rencana mengusulkan untuk mengakomodasikannya.
  • Secara resmi diadopsi oleh legislatif lokal (DPRD).

Long range general plans harus terdiri dari:

  • Inti, yang mengidentifikasi kecenderungan, isyu, tujuan secara umum, konsep dasar dari desain, kebijaksanaan utama, serta proposal rencana utama.
  • Elemen bagi tiap area bahasan utama dalam rencana.  Elemen-elemen tata guna lahan dan sirkulasi haruslah disiapkan dengan keterkaitan satu dengan yang lainnya, merupakan sesuatu yang mendasar.  Elemen-elemen lainnya, secara lokal dipertimbangkan secara proporsional, harus pula dipertautkan.

Short range district plans harus dipersiapkan bagi area yang kecil, sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari long range general plan.  Rencana jangka pendek ini harus konsisten dengan tujuan dan kebijaksanaan dari long range general plan, dan harus diadopsi oleh legislatif lokal (DPRD).  Rencana haruslah digunakan sebagai dasar untuk menyeleksi ukuran-ukuran dari implementasi rencana, seperti zoning ordinance dan capital improvement programs.

Function plans haruslah dipersiapkan untuk topik-topik pilihan tertentu, seperti angkutan umum masal, pengembangan ekonomi, preservasi historis, dan sebagainya.  Rencana-rencana ini bisa saja berbentuk rencana jangka panjang ataupun pendek.  Dilihat dari lingkup teritorialnya bisa saja terdapat dalam suatu wilayah yang luas, ataupun merupakan bagian dari administrasi tertentu.  Function plans ini dapat diadopsi sebagai elemen dari long range plan hanya jika kondisinya bersifat umum.  Jika sifatnya spesifik, dapat diadopsi sebagai elemen dari district plan, atau sebagai suatu rencana tersendiri.

Short range district plans dan function plans haruslah mengidentifikasi dan mendeskripsikan program-program tindak yang proporsional untuk diimplementasikan.

Long range general plans haruslah memiliki karakteristik yang bersifat umum, dan dapat berdasarkan kepada data-informasi yang umum.  Short range plans harus lebih spesifik, dan harus berdasarkan kepada data yang lebih spesifik.

Rencana tata guna lahan bagi long range general plans haruslah tidak sampai kepada kedalaman kapling (parcel specific), karena itu harus terdapat dalam short range district plans yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan program-program rencana.

Long range plans yang memiliki waktu perencanaan antara 15-25 tahun haruslah diamandemen sesuai dengan kebutuhan untuk membarukannya dan/atau melanjutkannya dalam rangka merefleksikan kebijaksanaan dari lembaga legislatif lokal.  Hal ini berimplikasi kepada review tahunan, yang dapat menghasilkan amandemen, dan lebih jauh lagi review secara komprehensif tiap lima-tujuh tahun.

Short range plans, yang memiliki waktu perencanaan 5-6 tahun, haruslah direview, dan diamandemen tiap tahun.  Waktu pelaksanaan dari review ini haruslah diintegrasikan dengan persiapan anggaran tahunan dari daerah administrasi tempat wilayah perencanaan tersebut.

Proses perencanan haruslah dipertimbangkan sebagai siklus yang menerus.  Persiapan penyusunan rencana bukanlah suatu akhir pekerjaan; implementasi rencana, dan pemantauan dampak dari program-program implementasi, merupakan bagian-bagian yang penting dalam siklus tersebut.

Rencana-rencana, ketika dipublikasikan, haruslah dibuat terpisah dari publikasi yang berisi data latar belakang, dan terpisah dari program-program implementasi spesifik (seperti zoning ordinance dan capital improvement programs).

Definisi rencana kotamenurut Larz T. Anderson dalam Guidelines for Preparing Urban Plans  adalah sebagai berikut: rencana kota merupakan suatu dokumen (atau seperangkat dokumen), yang biasanya meliputi deskripsi, grafik, dan perhitungan statisik, yang mendeskripsikan kondisi mendatang yang diinginkan dari wilayah geografis yang direncanakan.

Selanjutnya Larz T. Anderson menerangkan pula proses merencanakankotayang langkah-langkahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

(1).    Mengidentifikasi isyu dan pilihan-pilihan

Langkah ini tidak hanya mengeluarkan isyu kontemporer yan gberkaitan dengan tempat tinggal, pekerja, pemilik lahan, dan pelaku bisnis, tetapi termasuk pula isyu-isyu yang muncul yang akan menjadi penting pada masa mendatang.  Isyu-isyu ini haruslah mempertimbangkan kepada hal-hal yang dapat terjadi sebagai akibat dari keputusan-keputusan lokal, daripada yang bersifat regional, propinsi, dan lingkup global.

Dalam hal ini, pilihan-pilihan pembangunan yang terbuka kepada masyarakat harus diidentifikasi pada saat itu.  Pilihan-pilihan apa saja yang akan dibuat oleh masyarakat tersebut.

(2). Menyatakan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi prioritas-prioritas penanganan

Harus diperjelas pada tahapan ini tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan dari siapa sesungguhnya yang harus dimasukan ke dalam rencana.  Untuk konteks masyarakat yang beragam kita harus mengetahui ada berapa kelompok masyarakat (termasuk yang minoritas).  Seringkali kesepakatan dapat diambil hanya untuk tujuan yang sifatnya umum, sedangkan tujuan spesifik dan prioritas penanganan baru dapat diambil setelah melalui tahapan negosiasi dan kompromi.  Tahapan ini membutuhkan komunikasi yang intensif antara staf perencanaan dan masyarakat lokal penaruh perhatian (concern).

(3).    Mengumpulkan dan menginterpretasikan data

Bahasan dari data yang akan dikumpulkan, tingkat ketelitiannya sangatlah tergantung kepada tingkat kepentingan dari bahasan tersebut dikaitkan dengan isyu-isyu penting.  Makin banyak data yang tersedia, maka biaya yang dibutuhkan akan makin murah.  Selain itu, pada tahapan ini pula dibutuhkan informasi-informasi pendukung untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur ekonomi, sosial, dan politik dari wilayah perencanaan, baik yang berkaitan dengan wilayah terbangun ataupun lingkungan alami.


(4).    Mempersiapkan rencana-rencana

General plans terdiri dari elemen-elemen utama (core elements) ditambah dengan elemen-elemen tambahan.  Lingkup geografis dari wilayah perencanaan meliputi batasan yurisdiksi ditambah dengan wilayah lahan yang secara langsung terkena dampak.  Subyek dari rencana terdiri dari topik-topik perencanaan yang sangat terkait kepada masyarakat penghuni di wilayah perencanaan.  Biasanya untuk memunculkan elemen-elemen utama harus berdasarkan kepada diskusi-diskusi berkaitan dengan aspek kependudukan, aktivitas ekonomi, tata guna lahan, dan sirkulasi.  Secara ringkas subyek atau topik bahasannya dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

 (5).   Membuat draft program-program untuk implementasi rencana

Pada umumnya masyarakat ingin mengetahui program-program apa saja yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang diusulkan, berapa biaya dari program tersebut, dan apakah dengan diimplementasikannya program tersebut tujuan masyarakat dapat tercapai?  Oleh sebab itu para perencana harus mengembangkan informasi dari topik-topik yang merupakan isyu sebelum mengadopsi urban general plans.  Dalam hal ini terdapatlima kategori yang berkaitan dengan rencana-program implementasi:

  1. Penyusunan aturan dan administrasi dari Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan tata guna lahan dan pengembangan lahan (misalnya zoning codes, subdivision codes, building codes, housing codes, grading ordinance).
  2. Review proyek (misalnya mereview dampak-dampak pembangunan).
  3. Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah lokal dalam penyediaan pelayanan publik (misalnya program rekreasi masyarakat).
  4. Program-program konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah lokal (misalnya konstruksi dari instalasi pengolahan air limbah).
  5. Program-program konstruksi yang dilaksanakan oleh individu atau perusahaan (misalnya pembagian lahan baru, pusat kerja baru).

(6).    Mengevaluasi dampak-dampak potensial dari rencana-rencana dan program-program implementasi, dan memodifikasi rencana-rencana tersebut sesuai dengan dampak-dampak yang mungkin timbul tersebut

Dalam mengevaluasi dampak dari rencana dan implementasi program ini harus meliputi analisis:

  1. Dampak lingkungan yang sangat mungkin terjadi.
  2. Dampak potensial terhadap ekonomi lokal (perubahan dari tenaga kerja, penjualan eceran, dan sebagainya).
  3. Dampak potensial bagi pembiayaan Pemerintah lokal (biaya penyediaan pelayanan, pajak pendapatan, rates pajak, dan sebagainya).
  4. Konsekuensi sosial yang sangat mungkin terjadi.

(7).    Mereview dan mengadopsi rencana-rencana

Rencana ini dimaksudkan untuk diadopsi sebagai suatu pernyataan kebijaksanaan dari daerah administratif (yurisdiksi) lokal, dan sebagai suatu komitmen bagi tindakan-tindakan pada masa mendatang.

Tahapan ini biasanya termasuk pula program-program penyampaian informasi kepada publik, diikuti dengan public hearing, untuk kemudian diambil rencana yang telah disetujui.  Dengan demikian, pihak-pihak yang telah mengadopsi rencana yang telah disetujui tersebut haruslah paham akan kebijaksanaan dari rencana tersebut beserta implikasinya.

(8).    Mereview dan mengadopsi program-program implementasi

Tahapan ini meliputi siapa saja yang akan dipengaruhi oleh program-program implementasi akan menyadari terhadap kandungan dan implikasi dari program-program tersebut, sebelum mereka mengadopsinya.  Setelah itu baru diikuti dengan public hearing dan adopsi rencana secara resmi.

(9).    Mangadministrasikan program-program rencana yang akan diimplementasikan, memantau dampak-dampaknya, serta mengamandemen rencana-rencana sebagai tanggapan dari umpan balik yang masuk

Administrasi dari rencana dan implementasi program merupakan tahapan dari proses perencanaan yang sangat kelihatan di mata publik.  Hal ini juga membutuhkan pula pembagian waktu dan dana dari staf perencanaan.  Umpan balik dari mereka yang terpengaruhi oleh program-program tersebut kepada staf perencanaan, komisi perencanaan, dan badan legislatif, merupakan bagian mendasar dari proses ini.

Catatan:

  1. Partisipasi publik sesungguhnya dilakukan pada berbagai langkah proses perencanaan tersebut, tetapi tidak mungkin untuk dilaksanakan pada tiap langkah dari proses perencanaan tersebut.
  2. Beberapa langkah dari proses perencanaan dapat diambil secara bersamaan, sedangkan yang lainnya harus dilakukan setelah yang lainnya selesai.
  3. Harus pula dipertimbangkan daur ulang dari langkah-langkah tertentu setelah proses tersebut dilaksanakan.  Oleh sebab itu, setelah langkah-langkah yang lebih maju dari proses yang dilakukan secara lengkap seringkali terjadi kembali kepada langkah-langkah sebelumnya untuk perbaikan.


3.2 Perencanaan Kota menurut Peraturan Perundangan yang Berlaku di Indonesia

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa perencanaan kotadikenal pada tingkatan rencana yang berada di bawah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.  Menurut Undang-Undang ini di bawah RTRW Propinsi tersebut terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota, dalam hal ini yang direncanakan ialah kota dalam konteks batasan administrasi (kalau menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II).  Baru berdasarkan RTRWKota ini dibawahnya terdapat Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (atau pada 3.1 dikenal dengan specific plans).

Adapun karakteristik dari Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan menurut UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ialah sebagai berikut:

(a). Substansi/Lingkup Rencana

Merupakan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota.

Merupakan rencana teknis ruang wilayah yang memperlihatkan sistem teknik pembangunan kawasan (memperlihatkan keterkaitan komponen/jaringan teknik).

Merupakan pedoman pelaksanaan dan pengendalian pembangunan fisik kawasan.

Kedalaman dapat sampai pada tingkat keterkaitan blok pemanfaatan kawasan (biasa disebut rencana detail), atau pada tingkat keterkaitan bagian-bagian pada masing-masing blok (biasa disebut rencana teknik ruang).

(b). Isi

Rencana penataan kawasan (pendayagunaan tanah, air, udara).

Rencana sistem pemanfaatan sumberdaya air.

Rencana tata pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan usaha, perlindungan dan permukiman.

Rencana sistem jaringan jalan dan prasarana lainnya (rencana ini menggambarkan keterkaitan blok) pemanfaatan ruang untuk kegiatan dengan sistem infrastruktur yang mendukung yang sudah memperlihatkan sistem tekniknya.

(c). Sifat

Rencana ini dibuat apabila tingkat perkembangan pembangunan sudah menentukan acuan blok atau personil.

Dapat dilakukan oleh swasta atau masyarakat untuk suatu   kawasan ruang Kabupaten.

Bersifat definitif.

Dimensi waktu 5 tahun-10 tahun.

(d). Manfaat

Untuk mewujudkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan ruang dalam suatu sistem pengembangan kawasan.

(e). Penggunaan

Pedoman pemberian izin kawasan dan atau izin lokasi bangunan.

Pedoman pemberian IMB.

Pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bagi pemerintah atau swasta yang mendapat izin pengelolaan suatu kawasan dalam Kabupaten/Kota.

Pedoman penyusunan program pembangunan di suatu kawasan oleh Pemerintah atau dengan swasta.

Di sisi lain, Rencana Rinci Kawasan ini dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan jenis aktivitasnya, yaitu Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perdesaan, dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Tertentu.  Adapun pengertian dari masing-masing kawasan tersebut ialah sebagai berikut (menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, tempat kegiatan pertanian, kegiatan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan, tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan non pertanian seperti pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan tertentu meliputi tempat pengembangan kegiatan-kegiatan yang strategis secara nasional.

Tetapi lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah (terlepas dari kontroversi bahwa Permendagri ini lahir sebelum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) yaitu peraturan yang lebih baru yang berkaitan dengan rencana kota setelah Permendagri No. 2 Tahun 1987, menyebutkan bahwa di bawah RTRWKota tidak lagi ada istilah Rencana Umum Tata Ruang Kota (pendekatan fungsional) seperti yang diungkapkan dalam Permendagri No. 2 Tahun 1987 melainkan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan langsung diterjemahkan menjadi Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota (kedua-duanya dengan pemahaman kota dalam konteks fungsional atau kawasan).

Untuk lebih jelasnya, Permendagri No. 8 Tahun 1998 menerangkan bahwa Rencana rinci tata ruang kawasan adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi Rencana Terperinci (Detail) Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknik Ruang.  Permendagri tersebut menguraikan isi dari kedua jenis rencana tata ruang tersebut secara sederhana.

(a). Rencana Detail Tata Ruang

Rencana Terperinci (Detail) Tata Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RDTR Kawasan adalah rencana tata ruang kawasan di Wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan:

Zonasi/blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan (blok kawasan).

Struktur pemanfaatan ruang kawasan.

Sistem prasarana dan sarana kawasan.

Persyaratan teknik pengembangan tata ruang kawasan.

(b). Rencana Teknik Ruang

Rencana Teknik Ruang adalah rencana tata ruang pada setiap blok kawasan di wilayah Kabupaten/Kota, yang menggambarkan:

Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan.

Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

Persoalan Kota di Negara Sedang Berkembang, khususnya Indonesia

Kota-kota yang ada di negara-negara sedang berkembang, khususnyaIndonesia, seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang berat, sehingga sesungguhnya membutuhkan penanganan yang serius untuk hal tersebut.  Pada akhirnya banyak lembaga-lembaga internasional yang turun tangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.  Pada dasarnya persoalan-persoalan tersebut timbul karena kemampuan manusia yang mengelola dan menghunikotatersebut, atau kondisi fisik darikotatersebut, ataupun tekanan eksternal yang turut mewarnai pembangunankotatersebut.  Secara sederhana berikut ini diuraikan semacam daftar dari persoalan-persoalan yang timbul di kota-kota negara sedang berkembang, terutama di Indonesia.

  1. Masalah kependudukan dan sumberdaya manusia

Laju pertumbuhan pendudukkotayang tinggi.

Persoalan antara penduduk pendatang dan penduduk lokal.

Sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama kesadaran akan pemahaman terhadap proses penyusunan rencanakota, mualai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan rencanakota.

  1. Masalah tempat tinggal

Akses dan keterjangkauan terhadap kepemilikan rumah yang rendah.

Kelayakan tempat tinggal yang masih di bawah standar.

Status tempat tinggal yang tidak jelas (menempati lahan secara liar).

Persoalan dalam hak kepemilikan lahan.

Tidak adanya atau terbatasnya fasilitas pelayanan perumahan.

  1. Masalah sosial

Persoalan sara.

Kejahatan di perkotaan.

Kemiskinan di perkotaan.

Masalah gender.

  1. Masalah fisik-lingkungan

Keprimatan dari kota-kota besar.

Keterbatasan sediaan air bersih, dan keterjangkauan harganya.

Polusi udara yang makin tinggi.

Limbah dan pengolahannya.

Ketersediaan dan kelayakan jaringan air limbah, dan drainase (berkontribusi terhadap rusaknya ruas-ruas jalan).

Pembuangan sampah yang masih cenderung menggunakan teknologi konvensional, termasuk persoalan dalam penentuan lokasi penempatan TPS dan TPA.

Persoalan bencana alam dan teknologi/buatan.

  1. Masalah ekonomi

Pekerja di sektor informal (termasuk pedagang kaki lima).

Pengangguran di perkotaan.

Basis ekonomikotayang belum mantap (terutama bagi kota-kota perluasan/ pemekaran).

Masih mengandalkan basis ekonomi non perkotaan (pertanian) yang masih cenderung menghasilkan nilai tambah yang kecil untuk investasi dan pemeliharaan infrastrukturkota.

Terlalu mengandalkan sumberdaya alam tidak terbarukan sebagai basis ekonomikota, sehingga pada saat sumberdaya alam tersebut habis, pembangunankotamenjadi terhambat pula.

  1. 6.      Governance

Tingkat desentralisasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunankota.

Program dan kegiatan pembangunan yang tidak transparan.

Keterbatasan pendapatankota(terutama untuk memelihara infrastruktur), selain untuk biaya rutin menggaji pegawai.

  1. Kerjasama nasional-internasional

Belum terjalinnya kerjasama dengan kota-kota lain, terutama dengan kota-kota di luar negeri.  Atau kerjasama sudah terjalin, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam menanggulangi persoalan-persoalan perkotaan yang muncul.

Kerjasama internasional masih mengandalkan kerjasama antar Pemerintah, padahal bisa saja dilakukan dengan pelaku utama swasta, dan masyarakat (atau kelompok swadaya masyarakat) itu sendiri.

Memiliki semangat berkompetisi dengan kota-kota sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan kegiatan pembangunan yang tidak tepat sasaran.

Hilangnya kekhasan sosial-ekonomi-budaya lokal digantikan oleh sesuatu yang lebih bersifat universal, sehingga mengurangi ketertarikan terhadap kota.

 

Paradigma Baru dalam Perencanaan Kota

Paradigma perencanaan telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada beberapa hal yang melandasi terjadinya pergeseran paradigma tersebut, terutama karena adanya beberapa kenyataan (realisme). Kenyataan-kenyataan (realisme) tersebut adalah :

Perkembangankotasukar dikendalikan sehingga harus direncanakan dan diakomodasikan sebaik mungkin.

Pengambilan keputusan dalam pembangunankotalebih banyak dilakukan oleh perorangan atau organisasi, bukan oleh pemerintah.

Keterbatasan pemerintah dalam mempengaruhi sistemkotasecara efektif sehingga aspek tersebut diserahkan kepada mekanisme pasar.

Adanya kendala keterbatasan penyediaan sumberdaya yang dihadapi oleh pemerintah, baik secara nasional maupun lokal (terutama keterbatasan finansial)

Kenyataan bahwa standar pelayanan sulit diterapkan pada masyarakat (isu affordability), menerapkan harga (price) pada pelayanan tersebut (isu cost recovery) serta bagaimana penyediaan service tersebut dapat dialokasikan pada yang membutuhkan (isu equity dan replicability), sehingga pelayanan tersebut hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu.

Planning process bukan merupakan proses linier yang terdiri atas tahapan survey – plan – action, melainkan suatu proses yang menerus dan berulang (iteratif). Rencana harus bersifat fleksibel dan inkremental (terpilah) sehingga diperlukan sistem monitoring dan umpan balik yang baik.

Adanya keterbatasan kapasitas institusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program rencana, terutama dalam hal kemampuan teknis tenaga ahli, dan kapasitas manajemen.

Adanya keterbatasan kemampuan lembaga yang berwenang dalam perencanaan untuk menerapkan enforcement dalam pengawasan pembangunan karena adanya keterbatasan  kapasitas administrasi dan kemauan politik (political will), kelemahan dalam sistem perundangan dan terjadinya korupsi, sehingga dibutuhkan alternatif untuk mempengaruhi pola pengembangan lahan, misalnya dengan pembangunan infrastruktur.

Kesadaran bahwa pendekatan inkremental lebih penting, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat untuk membangun secara menerus sejauh tersedianya sumber daya. Pelaksanaan review yang teratur dan terpilah dalam proyek-proyek pembangunan kota lebih baik daripada jika dilakukan secara menyeluruh dan sekaligus dalam satu waktu.

Berbagai pendapat tersebut kemudian melahirkan gagasan mengenai perlunya paradigma-paradigma perencanaan kota yang baru. Paradigma-paradigma baru tersebut dihasilkan pada konferensi para ahli perencanaan kotasedunia yang diselenggarakan UNCHS di Nairobi pada tahun 1994 (Conference on Re-Appraising the Urban Planning Process as an Instrument of Sustainable Development and Management), dan mencakup :

Community participation/partisipasi masyarakat

Involvement of all interest group/keterlibatan seluruh kelompok yang berkepentingan

Horizontal and vertical coordination/koordinasi horizontal dan vertikal

Sustainability/keberlanjutan

Financial feasibility/kelayakan finansial

Subsidiarity/subsidiaritas-pengambilan keputusan di tingkat terendah yang memungkinkan

Interaction of physical and economic planning/interaksi perencanaan fisik tata ruang dengan perencanaan ekonomi/pembangunan.

Pada dasarnya, rencanakotamerupakan dokumen program pembangunankotadalam jangka panjang dan merupakan landasan dalam penetapan investasi dalam sektor-sektor ekonomikotadan prasaranakota. Rencanakotamerupakan suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum. Rencanakotahendaknya merupakan landasan pengarahan pembangunan yang bersifat jangka panjang dan strategis sehingga rencana yang telah disusun akan dapat dijabarkan dalam pembangunan jangka pendek dan menengah. Agar rencanakotadapat dilaksanakan dengan efektif, maka rencana tersebut harus dirinci dalam sejumlah elemen atau unsur yang didefinisikan dengan jelas. Dengan kata lain, rencanakotaharus didasarkan pada tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang didefinisikan dengan baik, dapat dimengerti dengan mudah, dan sedapat mungkin harus sederhana. Akan tetapi, dalam kenyataannya ada beberapa masalah yang kemudian menyebabkan rencana tata ruang kemudian tidak dapat berfungsi secara optimal. Hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa kritik terhadap rencana kota, antara lain :

Penetapan investasi dalam sektor-sektor pembangunan kota tidak ditetapkan berdasarkan RTRW Kota (dulu disebut dengan istilah RUTRK). RTRW cenderung mengikuti keinginan investor dan bukan sebaliknya digunakan sebagai arahan investasi.

RTRWKota belum diikuti oleh perencanaan yang lebih rinci, baik dalam hal rencana-rencana sektoral maupun peraturan-peraturan pelaksana yang berada di bawah jenjang RTRW, termasuk di dalamnya rencana-rencana tata ruang fungsional kota, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota.

Pada prinsipnya, rencana tata ruang dalam rumusan tersebut di atas diterapkan untuk kota-kota di negara-negara maju yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

Tingkat perkembangan yang lambat,

Tingkat pendapatan penduduk yang tinggi, dan

Peraturan dan law enforcement yang efektif dalam pemanfaatan dan pengendalian guna lahan atau tata ruang.

Krisis yang melanda kawasanAsiadan merebak sejak pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi perkembangan pasar keuangan dunia. Dengan semakin terintegrasinya perekonomian negara-negara di dunia karena pengaruh globalisasi, krisis yang melanda Asia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara-negara lain di luar kawasanAsia.

Globalisasi ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekonomi dunia. Selain memiliki dampak negatif seperti yang telah disebutkan di atas, globalisasi juga memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Terbentuknya pasar bebas menyebabkan lalu lintas perdagangan dunia semakin berkembang dan mudah. Dapat dikatakan bahwa adanya globalisasi menyebabkan kegiatan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada mekanisme pasar, yang kemudian menjadi peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara di dunia. Perkembangan ekonomi suatu negara kemudian bergantung pada bagaimana negara yang bersangkutan mengatasi tantangan dan menanggapi peluang-peluang yang tercipta oleh adanya mekanisme pasar tersebut. Negara-negara yang dapat mengatasi tantangan mekanisme pasar sekaligus melihat peluang yang diciptakan oleh mekanisme pasar tersebut akan menjadi negara yang sangat berkembang perekonomiannya. Sebaliknya, negara-negara yang tidak dapat mengatasi tantangan mekanisme pasar dan tidak tanggap terhadap peluang-peluang yang diciptakan mekanisme pasar tersebut tidak akan dapat berkembang sesuai harapan. Peluang dan tantangan yang tercipta dari mekanisme pasar ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara berkembang, termasukIndonesia.

Globalisasi dan mekanisme pasar menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam struktur perekonomian suatu negara. Pemerintah negara,kota, atau wilayah sekitarkotaharus dapat mengantisipasi perubahan yang sangat cepat tersebut agar pertumbuhan ekonomi negara,kota, atau wilayah sekitarkotatersebut dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Kondisi perekonomian yang demikian secara langsung akan mempengaruhi struktur tata ruang negara,kota, atau wilayah sekitarkota. Rencana-rencanakotadan wilayah sekitarnya harus dipersiapkan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan investasi yang muncul akibat perkembangan perekonomian negara tersebut. Berbagai lokasi kemudian dipersiapkan untuk menjadi pusat-pusat pengembangan ekonomi sektoral, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya, sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing lokasi dengan harapan bahwa investor akan menanamkan modalnya di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam rencana kota sebagai lokasi-lokasi dengan kegiatan khusus.

Perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat akibat perkembangan ekonomi harus dapat diakomodasi dengan baik dalam rencana tata ruang negara,kota, atau wilayah sekitarkota. Dengan demikian, rencanakotaharus bersifat fleksibel, tidak terlalu kaku, dan dinamis sehingga dapat mengikuti kecepatan pembangunan negara,kota, atau wilayah sekitarkotatersebut.  Itulah tantangannya, memang sangat mudah untuk diceritakan tetapi membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh apabila ingin melaksanakannya.

Berdasarkan konferensi para perencanakotaUNCHSNairobiseperti yang sudah diungkapkan di atas, maka ke depan perencanaankotadiIndonesiadapat mengarah kepada hal-hal berikut ini.

Mulai menonjolnya peran partisipasi masyarakat dalam proses perencanaankota, mulai dari tahapan persiapan, perencanaannya itu sendiri, pemanfaatan, sampai kepada tahapan pengendalian pemanfaatan ruangkota.  Jadi kemungkinan ke depan pembuatan rencanakotabisa saja tidak didanai oleh Pemerintah melainkan oleh masyarakat secara berpartisipasi dengan motornya para pengusaha.  Selain itu, pada pelaksanaannya akan mulai dikenal peran  lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai fasilitator dalam perencanaankota.

Meskipun menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terkesan tiap daerah administratif mandiri dan tidak memiliki hubungan hirarkis, tetapi pada pelaksanaannya peran koordinasi antar kota akan tetap dibutuhkan terutama dalam konteks sistem kota.  Di sini pula masih akan tetap diperlukan peran Daerah Propinsi dalam ‘mengurusi’ persoalan-persoalan pengembangan kota yang lintas batas administrasi.  Selain itu, untuk best practise, tidak menutup kemungkinan konsep pengembangan sister city dengan kota-kota di luar negeri akan mulai ditingkatkan kembali secara lebih tepat sasaran.

Akan mulai muncul usulan-usulan penataan kawasan-kawasan kota yang diusulkan oleh masyarakat dan swasta.  Hal ini tentu saja harus disesuaikan dengan fungsi dan peran kawasan kota tersebut baik dalam konteks pengembangan kota secara internal-lokal maupun secara eksternal dalam konstelasi wilayah dan sistem kota-kota.

Pemikiran tentang penataan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan mulai mengemuka, terutama dengan diperkenalkannya teknologi-teknologi baru yang murah dan ramah lingkungan, misalnya dalam pengolahan sampah, dan solusi terhadap polusi.

Tumbuh dan berkembangnya daerah dan kawasan yang memiliki sumberdaya alam berlimpah, seperti Riau dan beberapa Propinsi di Kalimtan, serta di Papua.  Sementara itu, daerah dan kawasan yang tidak memiliki sumberdaya alam, tetapi mengandalkan sebagai kota transit atau pelayanan yang tidak kompetitif akan mengalami persoalan besar dalam mengelola pembangunan kotanya, terutama dalam memelihara dan membangun infrastruktur baru, sehingga kelompok ini akan masih membutuhkan bantuan dana dari Propinsi dan Pusat, bahkan dari luar negeri.

Pendekatan merencana yang sudah mulai bergeser tidak hanya memikirkan aspek fisik saja, melainkan penataan ruang yang responsif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.  Bahkan lebih jauh lagi, skenario-skenario rencana nya pun akan lebih variatif dilihat dari sudut pandang pihak-pihak yang melaksanakannya, tidak menitikberatkan kepada Pemerintah saja.

Dimasukannya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam dan buatan dalam merencana kota, sehingga produk rencana kota yang disusun sudah mempertimbangkan hal ini.

Akan mulai berkembang konsep perencanaan kota yang berorientasi tidak hanya ke daratan, melainkan ke pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, karena sebagian dari kota-kota di Indonesia merupakan kota pantai yang tersebar di sekitar 13.000an pulau.

Makin besarnya peran sistem informasi dalam merencana kota, mulai dari kompilasi data sampai penyampaian konsep rencana yang user friendly, dan internet based.

Makin berkembangnya konsep insentif dan disinsentif dalam aspek pemanfaatan rencana kota terutama di kota-kota besar yang tengah giat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan menghadapi keterbatasan lahan untuk perluasan kotanya.

Makin terasa perlunya penataan kawasan lindung, terutama kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung yang melindungi kawasan di bawahnya setelah terjadinya beberapa persoalan lingkungan.