Polisi Tidur

Peraturan Menteri Perhubungan No.3/2004 Pasal 4: Alat pembatas kecepatan kendaraan hanya bisa dipasang di jalan pemukiman, jalan lokal kelas IIIC, dan jalan-jalan yang sedang dilakukan konstruksi. Selain itu perlu didahului dengan rambu peringatan. Pasal 5: Pembatas kecepatan kendaraan harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%.

Denda

Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 120: ..Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

Definisi Jalan PP10/2000

Jalan Arteri Primer Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama
Jalan arteri sekunder Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien,dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.
Jalan Kolektor Primer Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan ocal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan ocal.
Jalan Kolektor Sekunder Jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
Jalan Lokal Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
Jalan layang Jalan yang melintas di atas permukaan tanah
Jalan Bebas Hambatan Atau Jalan Tol Jalan umum  bebas hambatan dengan dikenakan kewajiban membayar biaya tol.
Jalan lain Jalan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis jalan tersebut di atas.
Terminal angkutan jalan raya Tempat perhentian bis untuk penumpang dan barang, yang mempunyai fasilitas lengkap.

Planner Aliran

Dalam berbagai kasus perencanaan pembangunan, tampaknya selalu terjadi pertemuan antara dua madzab atau aliran besar yang dianut para planner yang terlibat. Saya sudah mencoba berhati-hati mengklasifikasikannya agar bisa netral. Dua aliran besar tersebut adalah Planner bermadzab kelestarian, dan yang kedua adalah planner yang bermadzab kemajuan. Kedua kata tersebut tentu saja secara umum dianut kesemua planner. Bobotnyalah yang membedakan.

Dalam kasus MIFEE misalnya,.. Aliran Kelestarian sepertinya menghendaki Papua biarlah tumbuh apa adanya sesuai dengan kearifan lokal, adat istiadat, serta kultur sebagaimana yang telah berlangsung selama ini. Misalnya pandangan bahwa orang Papua hidup dari alam…, maka biarkanlah seperti itu. Sedangkan Aliran Kemajuan berkehendak memberikan alternatif yang dipandangnya dapat memacu peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Aliran ini tentu saja mendasarkan pemikirannya pada standar dan teoritik yang berlaku secara global mengenai kesejahteraan.

Dalam kasus Suku Badui, aliran Kelestarian menghendaki agar Suku Badui tetap seperti apa adanya. Sedangkan Aliran Kemajuan menghendaki modernisasi Suku Badui dengan berbagai Indikatornya, misal Drop-out Rate, APM (Angka Partisipasi pendidikan Murni), AKI (Angka Kematian Ibu), AMH (Angka Melek Huruf), AKI, AKABA, PPP, dan lain sebagainya.

Dalam kasus RTRW Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), benturan juga cukup keras. Aliran Kelestarian ingin mengamankan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) secara ekstrim tak boleh diusik-usik. Sedangkan aliran kemajuan menghendaki kesempatan dan aksesibilitas yang sama bagi seluruh warga NAD, meskipun itu berarti harus membuat jalan melalui TNGL.

Tentu saja keberadaan kedua Aliran tersebut, selain memang sudah dari sononya, ya ibarat Rem dan Gas. Planner beraliran Kelestarian ibaratnya nge-Rem, dan yang beraliran Kemajuan ibaratnya nge-Gas. Kalau di rem terus ya enggak maju-maju. Kalau digas terus tanpa rem ya cilaka… Saya sendiri cenderung beraliran nge-Gas… he he.

Pasal Batal UU 27/2007

Pada tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah Konstitusi telah mengedarkan salinan putusan No. 3/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang amar keputusannya menyatakan (Dilakukan editing untuk kemudahan. Lengkapnya bisa dilihat di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian; (Pemohon terdiri atas 36 pihak);

2. Menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat 1, Pasal 71 serta Pasal 75 pada UU 27/2007 bertentangan dengan UUD 45.

3. Menyatakan pasal-pasal tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan dalam berita negara;

5. Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya

Kepres 32/1990 Psl 8

Kriteria kawasan hutan lindung adalah : a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, dan/atau c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Jalan

Jalan Bebas Hambatan Atau Jalan Tol Jalan umum  bebas hambatan dengan dikenakan kewajiban membayar biaya tol.
Jalan Arteri Primer Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama
Jalan arteri sekunder Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien,dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.
Jalan Kolektor Primer Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan ocal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan ocal.
Jalan Kolektor Sekunder Jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
Jalan layang Jalan yang melintas di atas permukaan tanah
Jalan Lokal Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
Jalan lain Jalan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis jalan tersebut di atas.
Terminal angkutan jalan raya Tempat perhentian bis untuk penumpang dan barang, yang mempunyai fasilitas lengkap.