Perwujudan Kota Lestari

Prakarsa DJPR Kementerian PU terkait perwujudan Kota Lestari berbasis masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan terus akan dilanjutkan secara bertahap. Hal ini sekaligus sebagai upaya pembelajaran baik terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota dan masyarakat terkait.

Bandung

  1. Peta Hijau. Peta hijau sebagai upaya kreatif kesamaan fokus dan target penanganan masalah sampah Kota Bandung. Peta hijau adalah sebuah erobosan dalam memetakan potensi informasi secara partisipatif.
  2. Manajemen Sampah untuk Kawasan Rumah Tangga (MASUK RT). Pembuatan system Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan penguatan manajerial. Dalam kegiatan ini, dikenalkan Keranjang Takakura, merupakan alat pengomposan skala rumah tangga yang terdiri dari keranjang yang sudah berisi kompos. Merupakan temuan pakar kompos dari Jepang Koji Takakura (2005) saat riset di Surabaya.

PERWUJUDAN KOTA LESTARI (Lanjutan)

Yogyakarta

Pemukiman Kali Code di bawah jembatan Gondolayu merupakan kampung binaan Romo Mangun yang pada awalnya merupakan perkampungan kumuh yang kemudian menjelma menjadi permukiman yang berdaya dan mandiri. Konsep utama adalah menciptakan sungai bersih dan wisata air sebagai ikon kepada warga sekitar Kali Code maupun wisatawan.

Lingkup kegiatan meliputi pengembangan ekonomi kampung melalui perikanan empang turap, penyuluhan dan pelatihan terkait pemilihan benih, pengelolaan sampah, pembuatan olahan ikan dan manfaat gizi ikan.

Surabaya

Kegiatan penataan sebagai model/ujicoba kawasan eco city berwawasan budaya lokal. Boezem Morokrembangan dipilih karena fungsi boezem sebagai penyangga banjir kota. Selama puluhan tahun, lokasi di sekitar boezem dipenuhi permukiman yang berkembang secara incremental dengan status 80% terindikasi ilegal.

Kebiasaan buruk warga pada umumnya adalah membuang sampah dan limbah sembarangan, baik di boezem maupun di sungai maupun di selokan yang mengalir ke boezem. Selain itu sungai-sungai yang bermuara di boezem (Kali Greges, Kali Pesapen, dan Kali Purwodadi) juga membawa serta sampah dan limbah dari penduduk di bagian lain kota Surabaya.

Perwujudan Kota Lestari dengan berbagai motivasi meliputi (sedang dalam proses):

  1. Kampung Bumen. Kampung Bumen berada di Kelurahan Purbayan Kota Yogyakarta, dikelilingi kampung-kampung industri perak dan kerajinan rumahan lainnya. Dari kegiatan ini diharapkan terwujud rasa cinta kampung yang meningkat, melalui pengenalan sejarah kampung, berbagai aspek keruangan kampung yang memiliki karakter dan penyusunan rencana aksi penguatan kualitas fisik kampung.
  2. Pekalongan – Binatur Riverwalk. Binatur Riverwalk merupakan prakarsa penataan ruang pejalan kaki sepanjang Kali Asem Binatur. Pengembangan kawasan Binatur Riverwalk diimpikan menjadi sentra kawasan wisata tepi sungai yang berbasis pada penumbuhan ekonomi lokal dan perwujudan keseimbangan lingkungan.
  3. Keraton Buton – Bau-bau. Konsep yang ditawarkan dalam peningkatan penataan kawasan Keraton Buton adalah konservasi Keraton Buton yang terintegrasi dengan keberadaan masyarakat asli suku Buton. Kawasan Benteng Keraton Buton adalah jenis kawasan Intra Muros yakni kota dalam benteng yang harus dilestarikan. Benteng ini merupakan benteng terluas di Indonesia dan juga dunia dengan luas 22 ha dan 12 pintu gerbang (lawa) serta 16 buah bastion (baluara).
  4. Perencanaan tata  ruang partisipatif sebagai solusi konflik sosial nelayan di Kelolah, Palu. Hasil catatan YPR dan Serikat Nelayan Teluk Palu, setiap tahunnya terjadi penurunan pendapatan nelayan tradisional (nelayan kecil) 10-50% akibat beroperasinya alat tangkap besar di Teluk Palu.
  5. Optimalisasi lahan fasilitas umum sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat (lokasi Bogor). Perlunya konsep penyelenggaraan fasilitas umum di lingkungan komplek perumahan mempertimbangkan kondisi lingkungan di luar kompleks agar keberadaan fasilitas umum dapat menjadi sarana sosialisasi antar masyarakat kompleks dan di luar kompleks.
  6. Penataan Kali Mati Sonorejo (lokasi Sukoharjo). Kali Mati Sonorejo merupakan bekas aliran sungai Bengawan Solo yang tidak berfungsi lagi. Saat ini berubah menjadi genangan air yang sangat luar dan belum termanfaatkan. Akibatnya daerah di sekitarnya berpotensi menjadi endemi penyakit demam berdarah. Limbah industri kerajinan kulit yang dibuang di Kali Mati juga menimbulkan permasalahan lingkungan tersendiri. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan Kali Mati sebagai ruang terbuka hijau, area budidaya ikan dan pemancingan, serta pengembangan peternakan terpadu.
  7. Penyusunan program pembangunan Pulau Pramuka (lokasi Kepulauan Seribu). Pulau Pramuka saat ini mengemban fungsi pemerintahan, pariwisata dan permukiman. Sering ditemui tumpang tindih kepentingan pemanfaatan ruang. Pendekatan bottom up dalam penyusunan program perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan harmonisasi ruang pulau sesuai fungsinya.
  8. Pertanian Kota (lokasi Bandung). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dengan konsep urban farming di Komplek Perumahan Asri Padasuka Bandung melalui peran serta masyarakat yang diwujudkan dengan pertanian hortikultura.
  9. Pemanfaatan ruang terbukan Pondok Indah (lokasi Jakarta). Beberapa warga yang prihatin terhadap lingkungan, berkumpul dan membentuk komunitas Hijau Pondok Indah, mendorong aspek hijau dan ekologis menjadi program dan tindakan nyata. Komunitas Hijau Pondok Indah merupakan wadah untuk menampung ide dan kemampuan mengenai bagaimana membuat Pondok Indah lebih ramah lingkungan dan nyaman.

Green Building

Green Building merupakan suatu konsep dalam pengembangan suatu bangunan yang ramha lingkungan. dalam penerapan Green Building ini terdapat 6 aspek/parameter yang disebut sebagai sistem rating Indonesia yaitu GREENSHIP. GREENSHIP merupakan sebuah perangkat penilaian yang disusun oleh Green Building Council Indoensia (GBCI) untuk menentukan apakah suatu bangunan dapat dinyatakan layak bersertifikat “bangunan hijau” atau belum. enam aspek tersebut terdiri dari :

  1. Tepat Guna Lahan
  2. Efisiensi Energi & Refrigeran
  3. konservasi Air
  4. Sumber & Siklus Material
  5. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara
Green Building

GREEN BUILDING

I. Tepat Guna Lahan (land Efficient)

Tepat guna lahan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Land Efficient :

  • Adanya vegetasi bangunan taman dengan luas area minimum 10 % kuas total lahan atau 50% dari ruang terbuka hijau
  • memiliki komposisi vegetasi 50% lahan tertutupi luasan pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, semak dalam ukuran dewasa dengan jenis tanaman

Site Selection

  • membangun di dalam kawasan perkotaan yang masih berdensitas rendah yaitu tingkat okupansi/hunian< 300 orang/Ha
  • pembangunan yang berlokasi dan melakukan revitalisasi diatas lahan yang bernilai negatif dan tak terpakai karena bekas pembangunan/dampak negatif pembangunan

Community Accessibility

  • terdapat minimal 7 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama dengan jarak pencapaian jalan utama sejauh 1500 m dari tapak.
  • membuka akses pejalan kaki ke minimal 3 fasilitas umum sejauh 300 m
  • menyediakan fasilitas/akses yang aman, nyaman dan bebas dari perpotongan akses kendaraan bermotor ke minimal 3 fasilitas umum atau dan dengan stasiun transportasi massal
  • membuka lantai dasar gedung sehingga dapat menjadi akses pejalan kaki yang aman dan nyaman selama minimum 10 jam sehari

Public Transportation

  • adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 300 m (walking distance) dari gerbang lokasi bangunan
  • menyediakan shuttle bus untuk pengguna tetap gedung dengan jumlah unit minimum untuk 10% pengguna tetap gedung
  • menyediakan fasilitas jalur pedestrian didalam area gedung untuk menuju ke stasiun transportasi umum terdekat yang aman dan nyaman

Bicycle

  • Adanya perkir sepeda yang aman sebaganyak 1 unit parkir per 20 pengguna gedung
  • menyediakan shower sebanyak 1 unit untuk setiap 10 tempat parkir sepeda

Site Landscaping

  • Adanya area lansekap berupa vegetasi mnimal 40% luas total lahan termasuk taman diatas basementroof gardenterrace garden dan wall garden.
  • penambahan nilai sebesar 1 poin untuk setiap penambahan sebesar 10% area lansekap dari luas lahan di tolok ukur 1 diatasnya
  • pengguna tanaman lokal dalam provinsi sebesar 60% luas tajuk/jumlah tanaman

Micro Climate

  • menggunakan material pada aera atap gedung sehingga nilai albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3
  • manggunankan material pada area non atap sehingga nilai  albedo (daya refleksi panas matahari) minimum 0,3
  • desain menunjukkan adanya pelindungan pada sirkulasi utama pejalan kaki di daerah luar ruangan area luar ruang gedung
  • desain lansekap menunjukan adanya fitur yang mencegah terpaan angin kencang kepada pejalan kaki di daerah luar ruangan area gedung

Sistem Water Management

  • Pengurangan beban volume limpasan air hujan hingga 50% volume hujan harian
  • pengurangan beban volume limpasan air hujan hingga 85% total volume hujan harian
  • menunjukkan adanya upaya penanganan pengurangan beban banjir lingkungan dari luar lokasi bangunan
  • menggunakan teknologi yang dapat mengurangi debit limpasan air hujan

II. Efisiensi Energi

Efisiensi energi dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan cahaya dan ventilasi alami.

Cahaya alami

green-building-cahaya-alami

Ventilasi

green-building-ventilasi

III. Efisiensi Air

Efisiensi air dilakukan dengan cara,

Pemasangan meteran air

  • Pemasangan alat meteran air di setiap sistem keluaran sumber air bersih seperti sumber PDAM atau air tanah.
  • Pemasangan alat meteran air untuk memonitor keluaran sistem air daur ulang.
  • Pemasangan alat meteran air untuk mengukur tambahan dari keluaran air bersih apabila dari sistem daur ulang tidak mencukupi.

Mengurangi pemakaian air

  • Merencanakan kebutuhan air bersih dari sumber primer sebesar maksimum 80% dari SNI 03-7065-2005.

Penggunaan water fixture

  • Penggunaan water fixture pada tekanan air 3 bar, sejumlah minimum 25%, 50%, atau 75% dari jumlah unit total pengadaan produk water fixture.

Daur ulang air

  • Instalasi daur ulang air dengan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan seluruh sistem flushing, irigasi dan make up water cooling tower.
 green-building-daur-ulang-air

Gambar 1 Daur ulang air

Penggunaan sumber air alternatif

  • Menggunakan salah satu dari tiga alternatif sebagai berikut: air kondensasi AC, air bekas wudhu, atau air hujan menjadi sumber air bersih setara standar PAM.

Penggunaan tangki air hujan

  • Instalasi tangki penyimpanan air hujan dengan berkapasitas 50%, 70%, ataupun 100% dari jumlah air hujan yang jatuh di atas atap bangunan sesuai dengan kondisi intensitas rata-rata curah hujan harian setempat menurut BMKG.
green-building-tangki-air-hujan

Gambar 2 Tangki air hujan

Efisiensi air melalui lansekap

  • Seluruh air yang digunakan untuk irigasi gedung tidak berasal dari sumber air tanah dan atau PDAM.
  • Menerapkan sistem instalasi untuk irigasi lansekap yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman.
green-building-aliran-sistem-air-hujan

Gambar 3 Aliran sistem efisiensi air

IV. Material Lokal dan Ramah Lingkungan

green-building-environmental-material

Pendingin Dasar

  • Tidak menggunakan Chloro Fluoro Carbon (CFC) sebagai refrigerant dan halon sebagai bahan pemadam kebakaran.

Penggunaan Ulang Bangunan dan Material

  • Menggunakan kembali semua material bekas setara minimal 10% atau 20% dari total biaya material baru fasad, plafon, lantai, partisi, kusen, dinding.

Produk dengan Proses Lingkungan

  • Menggunakan material yang bersertifikat ISO 14001 terbaru dan/atau sertifikasi lain yang setara bernilail 30% dari total biaya material.
  • Menggunakan material yang merupakan hasil proses daur ulang senilai minimal 5% dari total biaya material.
  • Menggunakan material yang bahan baku utamanya berasal dari sumber daya terbarukan minimal 2% dari total biaya material.

Penggunaan Non ODS

  • Tidak menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh system bangunan.

Kayu Bersertifikat

  • Menggunakan bahan material kayu yang bersertifikat legal sesuai Peraturan Pemerintah asal kayu (Faktur Angkutan Kayu Olahan/FAKO, sertifikat perusahaan dll) dan sah terbebas dari perdagangan kayu illegal sebesar 100% biaya total material kayu.
  • Jika 30% dari butir diatas menggunakan kayu bersertifikasi dari pihak Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atau Forest Stewardship Council (FSC).

Desain Modular

  • Desain yang menggunakan material modular atau pra fabrikasi (tidak termasuk equipment) sebesar 30% dari total biaya material.

Material Regional

  • Menggunakan material yang lokasi asal bahan baku utama atau fabrikasi berada di dalam radius 1000 km dari lokasi proyek.

V. Udara Sehat di Dalam Ruangan

green-building-indoor-air

Pemasukan Udara Luar Ruangan

  • Desain ruangan yang menunjukan adanya potensi introduksi udara luar minimal sesuai dengan standar SNI 03-6572-2001.

Pemantauan CO2

  • Untuk banquet, ruang rapat umum, general office (ruangan dengan kepadatan tinggi) dilengkapi dengan instalasi sensor gas karbondioksida (CO2) di dalam ruangan tidak lebih dari 1000 ppm. Sensor diletakkan 1,5 m di atas lantai dekat return air grill.

Pengendalian Asap Tembakau

  • Tidak menyediakan ruangan untuk merokok dan dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik gedung untuk memasang tanda larangan merokok di seluruh area.

Polutan Kimia

  • Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar Volatile Organic Compounds (VOCs) rendah.
  • Menggunakan produk kayu komposit dan produk agrifiber, antara lain produk kayu lapis, papan partikel, papan serta, insulasi busa, dan laminating adhesive. Dengan syarat tanpa tambahan urea formaldehyde atau memiliki kadar emisi formaldehyde rendah.
  • Tidak menggunakan material yang mengandung asbes, merkuri, dan Styrofoam.

Pandangan ke Luar

  • Apabila 75% dari Net Lettable Area (NLA) menghadap langsung ke pemandangan luar yang dibatasi dan transparan apabila ditarik suatu garis lurus.

Kenyamanan Visual

  • Menggunakan lampu dengan iluminasi (tingkat pencahayaan) ruangan sesuai dengan SNI 03-6197-2000.

Kenyamanan termal

  • Menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara umum pada suhu 25 derajat Celcius dan kelembaban relative 60%.

Level Akustik

  • Tingkat kebisingan pada 90% dari Nett Lettable Area (NLA).

Permasalahan Air Perkotaan

Permasalahan_Air_Perkotaan_-_Penebangan_Liar

Gambar 1 Penebangan Liar

Bagian Tengah : Lemahnya Pengendalian Pemanfaatan Sempadan Sungai

Tingginya tingkat urbanisasi dan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pemukiman untuk kalangan menengah bawah telah mendorong tumbuhnya pemukiman kumuh di lahan-lahan potensial, termasuk di sempadan sungai. Keberadaan lingkungan kumuh tersebut secara visual mengganggu keindahan kota dan secara fisik menurunkan kualitas air di sungai, meninggikan sedimentasi, dan mempersempit badan sungai.

Permasalahan_Air_Perkotaan_-_Pemukiman_Kumuh

Gambar 2 Pemukiman Kumuh

Bagian Hilir : Kurangnya Luasan RTH dan Buruknya Kondisi Drainase

UUPR 26/2007 mengamanatkan penyediaan RTH perkotaan sebesar 30%. Ketersediaan RTH kota membantu menjamin ketersediaan air tanah perkotaan. Pembangunan kawasan terbangun berskala luas tanpa diikuti penambahan jaringan drainase akan memperbesar peluang terjadinya genangan ketika terjadi hujan besar. Banyaknya jaringan utilitas bawah tanah yang melintang di sepanjang saluran air, serta belum adanya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan saluran air, memperburuk kondisi tersebut.

Permasalahan_Air_Perkotaan_-_Banjir

Gambar 3 Banjir

Permasalahan air perkotaan seperti yang disebutkan di atas, salah satunya dapat diselesaikan dengan cara pelestarian hutan pada bagian hulu, menerapkan konsep penataan kawasan pada bagian tengah, dan melestarikan ruang terbuka hijau pada bagian hilir.

Sampah di Perkotaan

Sampah

Gambar Kota Penuh Sampah

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tersumbatnya saluran air maupun pendangkalan sungai yang dapat menyebabkan bahaya banjir. Perilaku masyarakat yang sering kali membuang sampah ke sungai perlu mendapat perhatian sehingga bahaya banjir dapat dihindari.

Air minum dan udara yang bersih merupakan salah satu hal yang diperlukan manusia untuk hidup sehat. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menjadi penyebab terjadinya polusi pada kedua unsur tersebut. Sampah dapat menyebabkan penyakit kulit maupun gangguan pencernaan pada manusia.

Apakah kita masih hidup nyaman dengan adanya polusi udara dan air serta rusaknya keindahan kota akibat sampah? Pilihannya ada pada kita.

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan bijak, yaitu dengan menggunakan sampah untuk menjadi tenaga listrik, kompos, maupun kerajinan.

Sampah dapat diubah menjadi tenaga listrik melalui proses fisik dan proses kimiawi. Sampah dapat menghasilkan bio gas yang komponen utamanya adalah gas methan. Gas inilah yang akan menggerakkan turbin untuk pembangkit listrik.

Sampah organik juga dapat dimanfaatkan menjadi kompos yang menyuburkan tanah. Pengomposan merupakan salah satu alternatif pengolahan limbah padat organik yang diterapkan di Indonesia karena  bahan baku terutama sampah perkotaan tersedia berlimpah.

Mengelola sampah melalui prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) merupakan cara lain untuk mengurangi pencemaran akibat sampah, sebagai contoh dengan memanfaatkan sampah manjadi bentuk kerajinan tas, sandal, dompet, dan lain sebagainya.

RTRW Kota Sebagai Dasar Pembangunan dan Pengembangan Kota

Denpasar - Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan pembangunan dan pengembangan wilayah. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam rangka perwujudan ruang wilayah nasional tersebut, penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia meliputi aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan wilayah administratif masing-masing daerah, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang tersebut dilakukan secara berjenjang dan komplementer[1]. Adapun wewenang penyelenggaraan penataan ruang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan penataan ruang kota merupakan wewenang pemerintah kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah kota; pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kota; dan kerja sama penataan ruang antar kabupaten kota. Data Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 93 Kota yang tersebar dari Sabang dari Merauke[2]. Dari total jumlah kota tersebut, baru sekitar 35,5% kota yang sudah berhasil menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang telah sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang terbaru.

Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Penataan Ruang dan lebih bersifat teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ditetapkan sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kota meliputi proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; pelibatan peran serta masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; dan pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemangku kepentingan di tingkat kota. Secara spesifik, proses penyusunan RTRW Kota dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan; pengumpulan data; pengolahan dan analisis data; perumusan konsepsi rencana; dan penyusunan rancangan peraturan daerah kota tentang RTRW Kota.

Dalam rangka optimalisasi hasil perencanaan tata ruang di masing-masing kota, ada beberapa data utama yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam proses perencanaan RTRW Kota[3]. Data-data utama tersebut adalah data wilayah administrasi; data fisiografis; data kependudukan; data ekonomi dan keuangan; data ketersediaan prasarana dan sarana dasar; data penggunaan lahan; data peruntukkan ruang; data daerah rawan bencana; dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukkan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1 : 25.000.

Khusus bagi perencanaan RTRW Kota, Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 mengamanatkan adanya penyediaan ruang terbuka hijau dengan proporsi sebanyak 30% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau tersebut terdiri atas ruang terbuka hijau publik, dengan proporsi total minimal 20% terhadap luas wilayah kota, serta ruang terbuka hijau privat. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya ini perlu dicantumkan di dalam perumusan konsep RTRW Kota.

Keberadaan Taman-Taman Kota di Surabaya

Keberadaan taman-taman kota dapat dikategorikan di dalam kawasan perlindungan setempat, yang tercakup di dalam jenis kawasan lindung nasional. Penetapan ruang terbuka hijau kota tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu luas lahan minimal sebesar 2.500 meter persegi; berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan.

rtrw-kota-sebagai-dasar-pembangunan-dan-pengembangan-kota-2

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 33.306,30 Ha. Berdasarkan data Badan Perencana Kota Surabaya, saat ini ruang terbuka hijau publik di Kota Surabaya telah mencapai lebih dari 20% terhadap luasan wilayah kota. Luasan ruang terbuka hijau publik ini terdiri atas beragam jenis ruang terbuka hijau, yaitu RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari fasum dan fasos permukiman, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, dan RTH taman dari jalur hijau[4]. Adapun pengelolaan dari masing-masing jenis RTH tersebut dikelola oleh beberapa unit kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Keberadaan taman-taman kota di Kota Surabaya telah menorehkan berbagai prestasi, baik di dalam tingkat regional, nasional, maupun internasional. Salah satu foto keberadaan taman kota yang terletak di Surabaya dapat dilihat pada gambar di samping[5]. Berbagai pencapaian prestasi tersebut diantaranya adalah ASEAN Environment Sustainable City, Indonesia Green Region Award 2011, Smart City Award 2011, serta prestasi lainnya[6].

Dengan telah tercapainya jumlah luasan minimal pada ruang terbuka hijau publik tersebut, maka fokus kegiatan pengelolaan pertamanan akan diberikan kepada peningkatan kualitas dalam rangka mempertahankan luasan ruang terbuka hijau tersebut.(ap)


[1] Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 pasal 6 ayat (2)

[2] Data berasal dari www.penataanruang.net

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 pasal 35 ayat (2)

[4] Sumber data berasal dari Badan Perencana Kota Surabaya, Maret 2012

[5] Gambar berasal dari buku “Sparkling Surabaya Parklane” yang diterbitkan oleh Dinas Kebersihan Kota dan Pertamanan, Pemerintah Kota Surabaya

[6] www.surabaya.go.id

Pentingnya pengelolaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Sumberdaya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar pembangunan Banten saat ini, disamping sumberdaya alam darat. Tetapi sumberdaya alam darat seperti minyak dan gas bumi serta mineral-mineral tertentu, semakin berkurang akibat eksploitasi yang berlangsung sejak lama.

Melihat keterbatasan sumberdaya alam darat, sudah saatnya melirik dan memanfaatkan potensi sumberdaya lautan. Didalam lautan terkandung sumber pangan yang sangat besar yakni ikan dan rumput laut. Sumberdaya laut lainnya adalah bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi, serta masih banyak lagi potensi sumberdaya hayati dan non hayati laut lainnya sehingga peranan sumberdaya pesisir dan laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Propinsi Banten yang terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, mempunyai 78 pulau-pulau (termasuk Kep.Seribu di Kab. Tangerang), diperkirakan 1/3 bagian wilayahnya terdiri dari lautan dengan luas perairan Propinsi Banten sekitar 11.134,224 km2 dengan panjang pantai sekitar 501 km.

Posisi garis pantai Banten dapat digambarkan sebagai berikut : bagian barat yang menghadap Selat Sunda adalah Kabupaten Pandeglang dengan panjang pantai sekitar 182,8 km, dan yang menghadap Samudera Indonesia sekitar 47,2 km, Kabupaten Serang dengan panjang pantai sekitar 75 km menghadap Laut Jawa dan sekitar 45 km menghadap Selat Sunda, Kabupaten Lebak yang memiliki panjang pantai sekitar 75 km menghadap Samudera Indonesia, Kabupaten Tangerang mempunyai panjang pantai 51 km yang menghadap Laut Jawa dan Kota Cilegon mempunyai panjang pantai sekitar 25 km menghadap Selat Sunda sedangkan satu kota yaitu Kota Tangerang yang tidak mempunyai panjang pantai.

Kekayaan alam kelautan dan sumberdaya pesisir yang dimiliki Banten tersebut antara lain berupa sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati seperti mangrove (hutan bakau), terumbu karang, padang lamun, serta sumberdaya mineral seperti minyak bumi dan gas alam (yang masih dalam penelitian) termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Disamping itu, kini banyak terungkap bahwa wilayah lautan Propinsi Banten memiliki harta karun yang melimpah di dasar laut akibat kapal-kapal pelayaran niaga yang karam pada masa lalu, selain itu juga wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata.

Dengan karakteristik wilayah pesisir seperti di atas, maka pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal dan berkesinambungan hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta pendekatan pembangunnan secara hati-hati.
Pada sisi lain, luasnya sumberdaya lautan dan pesisir menimbulkan permasalahan, berupa ketidak terpaduan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada skala tertentu hal ini dapat menyebabkan / memicu konflik antar kepentingan sektor, swasta dan masyarakat. Kegiatan yang tidak terpadu itu selain kurang bersinergi juga sering saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif dengan kegiatan budidaya perikanan yang berdampingan.

Permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir diperlukan prinsip penataan ruang secara terpadu, termasuk tata ruang pesisir dan lautan.

Prinsip-prinsip penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil

1. Peran serta Masyarakat dan Pelaku Pembangunan

Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalisasikan kepentingan antar pelaku pembangunnan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan. Pengalaman-pengalaman masa lalu banyak menunjukkan bahwa perencanaan yang prosedural, normatif dan kurang mengakomodasikan kepentingan para pelaku pembangunan yang ada di dalam proses penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplentasikan karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rencana-rencana seperti itu selain kurang aspiratif juga cenderung tidak diakui, tidak diterima dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.

2. Kompensasi

Masyarakat selama ini tidak mengetahui ataupun diberi hak untuk menegosiasikan penyelesaian konflik, ataupun aspek kompensasi terhadap konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang pada suatu kawasan, baik terhadap timbulnya dampak lingkungan fisik ataupun sosial-ekonomi.

3. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Undang-Undang No.22/1999 tentang pemerintah daerah memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan daerah tersebut dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua bidang.

Dalam kerangka negara kesatuan, meskipun daerah diberikan otonomi secara luas, tetapi tetap diperlukan adanya konsistensi baik hal keterpaduan substansi maupun kesamaan visi-misi secara nasional. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat berkepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku secara umum.

4. Penentuan Zona Preservasi, Konservasi dan Pemanfaatan Intensif

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pada penataan ruang dengan terlebih dahulu membagi ruang kedalam zona preservasi, konservasi dan pemanfaatan intensif. Clark (1976) mendefinisikan daerah preservasi, pemanfaatan intensif dan konservasi sebagai berikut :

  • Zona preservasi adalah zona yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik baik itu rekreasi, ekonomi, estetika maupun daerah proteksi banjir, namun daerah ini direkomendasikan untuk dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak ekosistem. Termasuk didalamnya mangrove, rawa yang produktif dan bernilai bagi masyarakat pesisir.
  • Zona pemanfaatan intensif adalah zona yang secara fisik dapat dibangun, daerah ini dapat dibangun langsung atau dengan syarat hanya perubahan yang kecil.
  • Zona konservasi meliputi kawasan lindung yang secara ekologis sangat kritis untuk dibangun, zona ini berfungsi sebagai penyanggah antara zona preservasi dan daerah pemanfaatan intensif.

5. Penentuan Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor potensial untuk dikembangkang pada zona konservasi dan zona pemanfaatan intensif. Sektor tersebut memiliki kriteria, yaitu: penghasil devisa, menyerap tenaga kerja banyak dll.

6. Penentuan Struktur Tata Ruang

Struktur tata ruang wilayah yang meliputi sistem jaringan dan pusat-pusat kegiatan yang membentuk ruang fisik wilayah harus mendukung dan kondusif bagi pengembangan sektor unggulan yang telah ditentukan, khususnya dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang atau kegiatan pembangunan yang menggunakan faktor-faktor produksi ( seperti tenaga kerja, kapital, teknologi dll.) dan memiliki eksternalitas negatif baik dampak yang berupa bahan pencemar, sedimen, maupun terhadap perubahan bentang alam, dll.

7. Tata Ruang Sistem Wilayah Aliran Sungai

Perlunya keterpaduan dengan kegiatan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai di lahan atasnya. Kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah aliran sungai tersebut harus mengikuti persyaratan lingkungan bagi pengembangan sektor unggulan serta persyaratan yang berlaku pada zona preservasi di wilayah pesisir.

8. Jarak antar Zona Preservasi dengan Eksternalitas Negatif

Jarak minimal antar Zona preservasi dengan kegiatan penataan ruang yang mengeluarkan eksternalitas negatif ( pencemaran, sedimen, dlll.) ditentukan berdasarkan daya sebar eksternalitas tersebut dari sumbernya, yaitu :

St = Vt x t
St = Jarak tempuh pencemardari sumbernya
Vt = Kecepatan sebar pencemar
t = Waktu tempuh, yang bergantung pada tipe pasang surut

9. Musyawarah dan Hak Adat/ Tradisional

Keputusan terhadap konflik kepentingan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang terjadi antara para pelaku pembangunan diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, dan media partisipatif lainnya. Penataan ruang juga memperhatikan dan mengadopsi akan adanya hak adat/tradisional dan hak-hak lainnya yang sudah hidup dan berlaku dalam sistem tatanan sosial setempat.

Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang bermaksud mengoptimalisasikan kepentingan antar pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga menterpadukan secara spatial fungsi-fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi pemerintahan agar bersinergi positif dan tidak mengganggu.
Penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang perlu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan terjadinya produk rencana, yaitu :

  • Konsensus, adanya peran serta aktif dan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku pembangunnan di dalam penyusunan rencana
  • Konsistensi, secara teknis ada kesamaan materi dengan rencana-rencana pada tingkat makro
  • Legitimasi, produk rencana diakui, dapat diterima dan ditaati oleh semua pelaku pembangunan (karena memperhatikan faktor konsensus di atas)
  • Legal aspek, produk rencana mempunyai kekuatan dan kepastian hukum
  • Kompensasi, memperhatikan konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan oleh akibat rencana tata ruang dilaksanakan, baik terhadap biaya dampak lingkungan fisik maupun sosial-ekonomi.

Pemerintah, dalam hal ini termasuk sebagai pelaku pembangunan, sebaiknya bukan hanya sebagai pengambil keputusan kebijakan tata ruang, tetapi dituntut peranannya sebagai fasilitator dalam kegiatan penataan ruang, sehingga perencanaan dapat lebih didekatkan kepada masyarakat ataupun pelaku pembangunan.***

sumber: jchkumaat.wordpress.com

‘Ketersediaan infrastruktur Belum Optimal’

Penyediaan infrastruktur di Indonesia masih belum optimal dan sepenuhnya melayani kebutuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jaringan jalan eksisting, pemenuhan air bersih, irigasi, maupun infrastruktur lainnya. Tiga indikator yang menjadi acuan pembangunan infrastruktur yakni kebutuhan manusia, jumlah penduduk, serta aktivitas manusia itu sendiri. Demikian diungkapkan Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian PU Rido Matari Ichwan dalam Talkshow “Peduli Lingkungan, Peduli Tata Ruang” di RRI Pro3 FM Jakarta (2/11).

Ditambahkan Rido, dalam membangun infrastruktur dimulai dari perencanaan tata ruang, penyusunan program, detail desain hingga penetapan biaya. Namun berbicara infrastruktur di Indonesia, merupakan yang paling rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara baik ketersediaan maupun kualitas. Hal ini lebih disebabkan masih adanya ketidakmerataan dalam penyediaan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Deddy Koespramoedyo menambahkan, pendekatan perencanaan infrastruktur harus didasarkan atas kebutuhan dari masing-masing daerah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Kemudahan dalam penyediaan infrastruktur merupakan aspek utama penarik minat investor. Namun kualitas infrastruktur yang belum optimal dan regulasi yang ada seringkali menyulitkan investor, atau setidaknya membuat investor masih ragu untuk masuk.

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa alkselerasi pembangunan infrastruktur merupakan hal yang amat mendesak untuk diprioritaskan. Infrastruktur yang memadai akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuh Deddy.

Menurut Rido, pembangunan infrastruktur tidak serta merta dilaksanakan tanpa adanya acuan yang jelas. Dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan baik nasional maupun daerah harus mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayahnya.

Selain itu, terkait infrastruktur RTRW merupakan acuan penting karena berfungsi sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan dengan mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Selain sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan, RTRW daerah juga memiliki peran penting dalam kerangka investasi di daerah.

“Perlu disadari selain pentingnya sinergi rencana pembangunan (RPJP dan RPJM) dengan RTRW, harus ada upaya lain untuk mendorong investasi di suatu daerah. Antara lain kepastian penegakan hukum, kemudahan pembebasan lahan, akses publik yang mudah terhadap dokumen rencana tata ruang, termasuk kreativitas dan inovasi pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan investasi di daerahnya,” ujar Rido. (nik)

Sumber : admintaru_031111

http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1770

Planner dan Masalah Alam

Musim hujan di Indonesia. Apa masalah prkotaan yang paling banyak terjadi? Banjir, dan lumpuhnya transportasi.

Dampak musim hujan seperti banjir, genangan air, rob, semua itu tidak lepas dari ‘dosa perencana’. Hal ini tdk semata hanya karena perubahan iklim. Penataan ruang yg salah turut berkontribusi terhadap hal-hal seperti banjir dan genangan air di titik-titik perkotaan. Banyak peruntukan lahan yg salah penggunaan.
Aturan kawasan budidaya, kawasan lindung, daerah terbangun, daerah resapan boleh jadi ada. Implementasi? Masih banyak pelanggaran tata guna lahan. Planner memang tidak bisa melawan gejala alam, tapi paling tidak seharusnya planner meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin timbul, bukan memperparah. Ini adalah hal ideal yang seharusnya dilakukan planner terkait kondisi alam tersebut, tapi pada kenyataannya bencana alam memang tidak dapat dihindari, namun tidak ada salahnya merencanakan untuk langkah antisipasi dan tidak justru berkontribusi memperburuk kondisi alam yang ada.

Kompromi tata ruang seharusnya tidak lagi mengorbankan kestabilan alam. Daerah resapan yg sudah minim sering dikalahkan oleh kepentingan ekonomi atau politis. Pemerintah seringkali tidak tegas terhadap izin mendirikan bangunan yang tidak jarang ditemukan pendirian bangunan-bangunan di atas lahan yang seharusnya berfungsi menjadi daerah resapan.

Semoga trend ‘green’ dan ‘sustainable’ sekarang ini bukan hanya sekedar trend, tapi lebih kepada kebutuhan.

RT @andryan_wikra: Jg bkn skdr wacana dan tagline politis , tapi aksi nyata RT @ilmutatakota: re: ‘green’ dan ‘sustainable’ adl kebutuhan

RT @ilmutatakota: Dan kesadaran smw stakeholders RT @ank_giet: Berharap msy sadar akan pentingnya daerah resapan,terutama di kota2 besar cc: @ilmutatakota

RT @agoyprayoga: @ilmutatakota bnyk jg yg ‘mengemas’ program/project dgn sebutan ‘green’ dan ‘sustainable’, tapi tdk se’hijau’ & se’kebrlanjutan’ knyataannya. project pemerintah/ swasta yg mngusung konsep green & sustainable itu hrs bnar2 tau bgmn mngimplementasikan konsep dgn benar

Banjir dan Cuaca Ekstrem Akan Makin Sering Terjadi

Banjir dan Cuaca Ekstrem Akan Makin Sering Terjadi
Oleh AP, Isyana Artharini
Dikutip dari yahoonews indonesia

Banjir besar yang menghampiri Thailand, gelombang hawa panas yang mendera Rusia, sampai banjir di Texas, adalah contoh-contoh kecil dari bencana yang akan terjadi di dunia yang menghangat. Itulah peringatan yang datang dari ilmuwan iklim dan pakar bencana internasional usai bertemu di Afrika.

Panel ilmuwan tersebut menyatakan bahwa dunia harus bersiap untuk cuaca ekstrem yang tak terduga dan lebih berbahaya akibat kenaikan rata-rata suhu global. Para pakar ini khawatir, tanpa persiapan, cuaca ekstrem akan menyerang suatu wilayah, sehingga wilayah itu tidak dapat ditinggali lagi.

Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang pernah memenangkan Nobel Perdamaian mengeluarkan laporan khusus akan pemanasan global dan cuaca ekstrem, Jumat (18/11) setelah bertemu di Kampala, Uganda.

Inilah untuk pertama kalinya kelompok ilmuwan ini berfokus pada bahaya cuaca ekstrem seperti gelombang hawa panas, banjir, kekeringan, dan badai. Bencana-bencana yang terjadi selama ini terjadi lebih berbahaya seiring semakin meningkatnya suhu rata-rata dunia.

Contohnya, laporan ini memprediksi bahwa di Asia Tenggara — termasuk Indonesia– dengan banjirnya yang semakin besar, bahwa bencana itu akan terjadi empat kali lebih sering dari sekarang.

Selain itu, gelombang hawa panas yang biasanya terjadi satu dalam setiap generasi manusia, akan terjadi sekali tiap lima tahun pada pertengahab abad, dan setahun sekali dalam 100 tahun mendatang. Dan di beberapa tempat, seperti Amerika Latin, Afrika, dan sebagian besar Asia, gelombang hawa panas ini akan terjadi tahunan.

Dan hujan badai deras yang biasanya terjadi sekali setiap 20 tahun, kini akan terjadi semakin sering. Di sebagian besar kawasan Amerika Serikat dan Kanada, bencana itu akan terjadi tiga kali lebih sering saat pergantian abad, jika penggunaan bahan bakar fosil berlanjut dalam skala seperti sekarang.

Seorang ilmuwan menunjuk bukti bahwa kekeringan yang terjadi dan banyaknya hari dengan suhu 38 derajat Celsius di Texas dan Oklahoma sudah menjadi rekor tersendiri bulan terpanas di Amerika Serikat.

“Saya rasa sudah saatnya kita sadar,” kata salah satu penulis laporan penelitian ini, David Easterling, kepala bagian penerapan iklim global di Kantor Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS. “Kemungkinan bencana-bencana ini terjadi lebih sering di masa depan akan lebih besar.”

Laporan ini juga menyebutkan bahwa para pemimpin dunia harus bersiap lebih baik untuk cuaca ekstrem.

“Kita harus khawatir,” kata salah satu penulis utama laporan ini, Maarten van Aalst, direktur Pusat Iklim Palang Merah/Bulan Sabit Merah di Belanda. “Dan kira harus meresponnya dengan mengantisipasi bencana dan mengurangi risiko sebelum terjadi, daripada menunggu dan menyelamatkan orang sesudahnya…Risiko bencana sudah meningkat secara dramatis.”

Ilmu pengetahuan sudah berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir sehingga kini ilmuwan dapat merunut kenaikan kejadian cuaca ekstrem dengan pemanasan global, kata penulis lain laporan ini Thomas Stocker di University of Bern.

Ringkasan laporan berisi 29 halaman ini akan disempurnakan dalam beberapa bulan ke depan. Laporan juga menyatakan bahwa bencana di satu daerah akan semakin buruk sampai-sampai ada wilayah yang harus ditinggalkan. Kawasan-kawasan tersebut kemungkinan terjadi di negara miskin, menurut van Aals.

Tetapi, para penduduk kota juga harus waspada, bisa saja sebuah kota harus pindah karena cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut (juga akibat pemanasan global) akan menenggelamkan sebuah kota.

Panel ilmuwan ini dibentuk oleh PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia. Dalam laporan tahunan mereka sebelumnya, IPCC hanya menyebut sekilas soal cuaca ekstrem. Kali ini, para ilmuwan memutuskan untuk menyoroti apa yang menjadi penyebab semakin seringnya terjadi cuaca ekstrem. (AP)

sumber:

http://id.berita.yahoo.com/banjir-dan-cuaca-ekstrem-akan-makin-sering-terjadi.html

“Kompetensi SDM Penataan Ruang Perlu Ditingkatkan”

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang penataan ruang masih terbatas. Oleh karenanya perlu upaya peningkatan kompetensi SDM, salah satunya melalui penyelenggaraan forum ini. Hal tersebut terungkap pada Forum Pengembangan Penataan Ruang yang diprakarsai oleh Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR) di Sanur, Bali (26/7).

“kita belum memiliki data kompetensi SDM bidang penataan ruang di daerah, serta data tenaga ahli yang ada di konsultan yang telah menjalani pelatihan penataan ruang, karenanya perlu memperkuat mitra kita,” ujar Ketua Bidang Kajian dan Perencanaan Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Yayat Supriatna.

Mitra yang dimaksudkan tidak sebatas tenaga ahli konsultan saja, namun juga perguruan tinggi dan pengembang. Khusus untuk tenaga ahli konsultan terjadi krisis tenaga pendamping untuk penyelesaian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di daerah, imbuh Yayat.

Kepala BIPR Made Bagus Budihardjo menegaskan, BIPR akan mengembangkan pelatihan yang bersifat mandiri aparatur dan non-aparatur. Substansi pelatihan tidak hanya mencakup aspek perencanaan saja, namun juga konteks pemanfaatan dan pengendalian, serta dapat menjawab permasalahan di daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pelatihan mandiri ini diharapkan dapat melengkapi pelatihan penataan ruang di Indonesia, sehingga kompetensi SDM bidang penataan ruang dapat ditingkatkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan pandangan-pandangan konstruktif untuk menyikapi isu dan permasalahan penataan ruang di Indonesia, khususnya terkait SDM penataan ruang. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi penyempurnaan konsep pengembangan kapasitas SDM yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang.
Forum tersebut membahas beberapa aspek, antara lain mengenai Grand Design dalam rangka peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang, tema pelatihan untuk SDM bidang penataan ruang, dan pengembangan pelatihan bidang penataan ruang secara mandiri.

Forum ini dihadiri oleh para pakar, baik yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, perguruan tinggi serta asosiasi profesi, antara lain Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Pekerjaan Umum, Bappeda Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Dinas PU Provinsi Bali, Universitas Tarumanegara, Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Hasanuddin, IAP dan TU-Delft. (shn/nik)

Sumber : admintaru_280711 (www.penataanruang.net)